Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan

dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

• pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia;

• penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan

Pekerja Migran Indonesia;

• penyelenggaraan pelayanan penempatan;

• pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;

• pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;

• pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;

• pelaksanaan penempatan Pekerja Migran

Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah

negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia

dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;

• pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat

izin perusahaan penempatan Pekerja Migran

Indonesia kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

• pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik

Indonesia di negara tujuan penempatan;

• pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -4-

• pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi

purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI;

• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

BP2MI; dan

• pengawasan internal atas pelaksanaan tugas

BP2MI.

(2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

BP2MI menyusun dan menetapkan peraturan

perundang-undangan mengenai:

• standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi;

• biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

• proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi