Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Banyuwangi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Banyuwangi, yang selanjutnya disebut Poliwangi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Statuta Poliwangi, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poliwangi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poliwangi.

3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

4. Senat adalah Senat Poliwangi.

5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poliwangi.

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Poliwangi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poliwangi.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai Mahasiswa pada program studi di lingkungan Poliwangi.

9. Direktur adalah Direktur Poliwangi.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

(1) Poliwangi merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. (2) Poliwangi didirikan pada tanggal 22 Februari 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi. (3) Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perguruan tinggi swasta yang bernama Politeknik Banyuwangi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi (YPTB) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 99/D/O/2008 tentang Pendirian Politeknik Banyuwangi. (4) Tanggal 22 Februari ditetapkan sebagai hari jadi (Dies Natalis) Poliwangi.

(1) Poliwangi memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna dasar biru muda dengan garis hitam tebal di bagian luar dan garis hitam tipis di bagian dalam dan di dalamnya terdapat:

a. roda gigi berwarna hitam dengan pinggiran berwarna merah; b. buku terbuka berwarna putih yang di atasnya terdapat pena yang merupakan perpaduan dari empat huruf, yaitu P, B, W, dan I berwarna merah pada bagian kiri dan hitam pada bagian kanan yang di tengahnya terdapat air bergelombang yang melintang berwarna biru; c. padi berwarna kuning di sebelah kiri pena; d. kapas berwarna hijau dan putih di sebelah kanan pena; e. tulisan POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI berbentuk setengah lingkaran berwarna hitam pada bagian atas roda gigi; dan f. tulisan POLIWANGI berwarna hitam pada bagian bawah buku. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna: a. bentuk segi lima memiliki makna Pancasila sebagai azas negara dan pedoman segala usaha serta kegiatan Poliwangi bagi kepentingan bangsa dan negara; b. roda gigi memiliki makna peran pimpinan lembaga seperti sebuah onderdil yang berfungsi sebagai stabilisator, dinamisator, dan katalisator sehingga seluruh daya dan potensi yang ada dapat berjalan dengan sinergis dan berkesinambungan; c. buku dan pena menggambarkan komitmen dari Sivitas Akademika Poliwangi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangannya; d. huruf P merupakan singkatan dari Politeknik Negeri dan huruf B, W, I merupakan singkatan dari Banyuwangi; e. air bergelombang melintang di tengah menggambarkan salah satu potensi kelautan yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi dengan garis pantai

sepanjang 175 km (seratus tujuh puluh lima kilometer) menunggu dan siap dikelola untuk kesejahteraan masyarakat; f. padi dan kapas mengisyaratkan bahwa kesejahteraan akan mudah dicapai dengan belajar dan kerja keras; dan g. warna pada lambang memiliki makna:

1. hitam menunjukkan kewibawaan/kharisma;
2. merah menunjukkan keberanian;
3. putih menunjukkan kesucian/ketulusan;
4. biru menunjukkan keteduhan; dan
5. kuning menunjukkan kematangan. (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut: Lambang Warna Kode warna (RGB) warna dasar segilima biru 178,222,247 bagian luar roda gerigi, bagian dalam roda gerigi, dan bagian kiri pena di dalam roda gigi merah 218,37,28 gelombang laut biru 0,126,197 padi kuning 253,245,4 kapas hijau 0,146,63 lobang pena kuning 254,245,197 tulisan POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI, tulisan POLIWANGI, dan bagian kanan pena di dalam roda gigi hitam 0,0,0 (4) Lambang Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang Poliwangi diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Poliwangi memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna biru muda dengan kode RGB 178,222,247 dan di tengahnya terdapat lambang Poliwangi. (2) Bendera Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera Poliwangi diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Jurusan di Poliwangi memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda untuk masing-masing jurusan yang ditengahnya terdapat lambang Poliwangi dan di atas lambang Poliwangi terdapat tulisan nama masing-masing jurusan.

(2) Bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. bendera Jurusan Teknik Sipil berwarna dasar biru dengan kode RGB 0,0,128 sebagai berikut: b. bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna dasar merah dengan kode RGB 255,0,0 sebagai berikut: c. bendera Jurusan Teknik Informatika berwarna dasar kuning dengan kode RGB 255,215,0 sebagai berikut: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Poliwangi mempunyai Himne dan Mars. (2) Himne Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (3) Mars Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(4) Ketentuan mengenai penggunaan Himne dan Mars diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Poliwangi memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jubah hitam, toga segi lima, kerung leher (samir), gordon, dan atribut lainnya. (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru dengan kode RGB 3,7,28 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Poliwangi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Poliwangi menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. (2) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan/atau sarjana terapan serta apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan/atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tahun akademik di Poliwangi dilaksanakan dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap. (2) Setiap semester terdiri dari paling sedikit 16 (enam belas) minggu, meliputi tatap muka perkuliahan, pelaksanaan ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. (3) Tahun akademik dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.

(4) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya. (5) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada bulan Agustus. (6) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kalender akademik dan ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun ajaran berlangsung. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kegiatan akademik di Poliwangi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). (2) Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan penyelenggaraan program. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Poliwangi diadakan dalam bentuk perkuliahan, praktikum, kerja praktik, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan Dosen. (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis, lisan, dan/atau bentuk lain. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok. (4) Pengamatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pelaksanaan proses pembelajaran di laboratorium/bengkel/studio. (5) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dinyatakan dengan: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); d. huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); e. huruf C setara dengan angka 2 (dua);

f. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan g. huruf E setara dengan angka 0 (nol). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dengan IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol). (2) Kelulusan Mahasiswa dari program diploma dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dalam hal mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dalam hal mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (cumlaude) dalam hal mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda.

(2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Bahasa INDONESIA digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di Poliwangi. (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan atau pelatihan keterampilan program tertentu.

(1) Poliwangi menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa Poliwangi sebagai berikut: a. memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat; dan b. lulus ujian masuk Poliwangi. (3) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi. (4) Poliwangi dapat menerima Mahasiswa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Poliwangi dapat menerima Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Poliwangi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur setelah

mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Poliwangi melaksanakan kegiatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Kegiatan penelitian di Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui jurusan atau program studi dan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa, baik secara individu maupun secara kelompok. (4) Dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian, Poliwangi dapat melaksanakan kerja sama dengan institusi lain, baik dari dalam maupun luar negeri. (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (6) Hasil penelitian yang merupakan hak kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah dan bentuk publikasi ilmiah lainnya. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Poliwangi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan. (3) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. (5) Dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat Poliwangi dapat melaksanakan kerja sama dengan institusi lain baik dari dalam maupun luar negeri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Warga Poliwangi wajib menjunjung tinggi kode etik, etika akademik dan profesi, disiplin serta integritas dalam melaksanakan tugas. (2) Kode etik Poliwangi menjunjung tinggi kaidah etika, moral, kesusilaan, kejujuran, dan kaidah keilmuan dan profesi.

(3) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Poliwangi untuk seluruh Sivitas Akademika Poliwangi. (4) Warga Poliwangi yang melakukan kegiatan mengatasnamakan Poliwangi di luar kampus harus mendapatkan izin dari Direktur. (5) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik, etika akademik, dan sanksi diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Poliwangi. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diarahkan untuk mendorong terwujudnya

pengembangan diri Sivitas Akademika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode, dan budaya akademik. (6) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Poliwangi memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Poliwangi dapat memberikan penghargaan kepada pihak internal dan eksternal, baik atas nama perorangan maupun organisasi/lembaga. (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi Poliwangi, yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasional yang bermutu, berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif, dan berdaya saing.

Misi Poliwangi: a. menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional; b. melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai dengan perkembangan industri dan masyarakat; dan c. meningkatkan akses, relevansi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi untuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Tujuan Poliwangi: a. mencerdaskan kehidupan masyarakat sekitar melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing; b. melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat; c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; d. membangun jiwa kewirausahaan di kalangan Sivitas Akademika yang dapat menumbuhkembangkan sektor industri kecil, menengah, dan atas; e. memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat berazaskan pemerataan dan keadilan; f. mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan; dan g. memberi penghargaan kepada masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu sesuai dengan tingkatan kompetensinya.

Poliwangi mempunyai moto Job maker, Innovative, Networking, Growth knowledge to excellent, Go green and clean, and Opportunity (Poliwangi JINGGO).

(1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, Poliwangi menyusun: a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun; b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan

c. rencana operasional yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Organ Poliwangi terdiri atas: a. Direktur; b. Senat; c. Satuan Pengawasan; dan d. Dewan Pertimbangan.

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Poliwangi untuk dan atas nama Menteri. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ; b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun Poliwangi;

c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun Poliwangi; d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan Poliwangi; e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Poliwangi; f. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan; j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa; k. mengelola anggaran Poliwangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan dan kealumnian; m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma Poliwangi kepada Menteri; n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri; o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna

hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi dan masyarakat; dan p. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Direktur sebagai organ pengelola Poliwangi terdiri atas: a. Direktur dan wakil direktur; b. bagian; c. jurusan; d. pusat; dan e. unit pelaksana teknis.

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi. (2) Poliwangi dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di Poliwangi. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik Sivitas Akademika; b. pengawasan terhadap:

1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
2. penerapan ketentuan akademik;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur; d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi; e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengajuan usul penilaian angka kredit Dosen; dan

g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. (2) Anggota Senat terdiri atas: a. 2 (dua) orang wakil Dosen dari setiap jurusan; b. Direktur; c. wakil direktur; d. ketua jurusan; dan e. kepala pusat. (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih di antara Dosen jurusan yang bersangkutan, berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara. (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) diusulkan oleh ketua jurusan kepada Direktur. (6) Senat terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota yang bukan Direktur Poliwangi. (8) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur. (9) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(10) Senat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan organ Poliwangi yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik Poliwangi. (2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan wewenang, meliputi: a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik; b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik; c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

(1) Satuan Pengawasan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur. (3) Anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Poliwangi. (4) Anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi kemampuan/keahlian di bidang: a. akuntansi/keuangan; b. sumber daya manusia; c. manajemen aset; d. hukum; dan/atau e. ketatalaksanaan. (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Satuan Pengawasan: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah Sarjana; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan pada saat diangkat; e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Poliwangi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan organ Poliwangi yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik kepada Direktur dan membantu pengembangan Poliwangi. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewenangan: a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; c. memberikan pertimbangan non-akademik kepada Direktur dalam mengelola Poliwangi; dan d. membantu pengembangan Poliwangi. (3) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 6 (enam) orang yang berasal dari: a. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah daerah; b. 1 (satu) orang dari unsur alumni; c. 1 (satu) orang dari unsur pakar pendidikan; d. 1 (satu) orang dari unsur pengusaha; e. 1 (satu) orang dari unsur purna bakti pimpinan Poliwangi; dan f. 1 (satu) orang dari Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi. (4) Dewan Pertimbangan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota.

(5) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur. (6) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Dosen di lingkungan Poliwangi dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis. (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik. (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat lowongan jabatan. (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan oleh: a. masa jabatan berakhir; dan/atau b. perubahan organisasi. (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) meliputi: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;

d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; f. menjalani tugas belajar atau izin belajar dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau h. cuti di luar tanggungan negara. (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. penambahan unit baru; dan/atau b. perubahan bentuk Poliwangi.

(1) Untuk diangkat sebagai Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk diangkat sebagai wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah; d. berpendidikan paling rendah magister; e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat; f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah ketua jurusan/kepala pusat atau sebutan lain bagi wakil direktur; g. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon wakil direktur; h. bersedia dicalonkan menjadi wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat kepala laboratorium/bengkel/studio, atau kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis; i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

n. tidak merangkap jabatan di dalam dan/atau di luar Poliwangi.

(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Poliwangi dapat diangkat sebagai pimpinan unsur pelaksana administrasi dan kepala unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pimpinan unsur pelaksana administrasi dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat lowongan jabatan. (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena: a. masa jabatan berakhir; dan/atau b. perubahan organisasi. (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut; dan/atau g. cuti di luar tanggungan negara. (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau

c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan unit kerja; dan/atau b. perubahan bentuk Poliwangi. (7) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan unsur pelaksana administrasi, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah sarjana; d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun; e. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Poliwangi.

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan

d. pengangkatan. (2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. Senat membentuk panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat; b. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Dosen yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan. d. panitia pemilihan melakukan verifikasi berkas persyaratan bakal calon Direktur; e. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat untuk ditetapkan; f. dalam hal bakal calon Direktur yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Direktur; dan g. dalam hal masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud dalam huruf f, ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Direktur. (3) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. penyaringan calon Direktur dilakukan dalam rapat Senat; b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah dalam hal dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat; c. bakal calon Direktur menyampaikan program kerja dan rencana pengembangan Poliwangi di hadapan Senat;

d. Senat melakukan pemilihan bakal calon Direktur dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Direktur; e. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara; f. dalam hal terdapat jumlah suara yang sama untuk peringkat kedua ke bawah sehingga belum didapatkan 3 (tiga) orang calon Direktur, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon Direktur yang memperoleh suara sama; dan g. Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur hasil penyaringan kepada Menteri dilengkapi daftar riwayat hidup dan program kerja masing-masing calon Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat. (4) Tahap pemilihan calon dan tahap pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Wakil direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Masa jabatan wakil Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama atau jabatan wakil direktur lainnya.

(1) Ketua dan sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Ketua jurusan dipilih dari dan oleh Dosen di jurusan yang bersangkutan. (2) Pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. (3) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan ketua jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara. (4) Ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak. (5) Ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) mengusulkan 1 (satu) orang calon sekretaris jurusan kepada Direktur. (6) Ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.

(1) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul ketua jurusan. (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Pimpinan unit pelaksana administrasi merupakan jabatan struktural. (2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. administrator/kepala bagian; dan b. pengawas/kepala subbagian. (3) Pimpinan unit pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat. (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat. (4) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir. (5) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (6) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara. (7) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak. (8) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (7) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat. (9) Ketua dan Sekretaris Senat ditetapkan oleh Direktur.

(10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Ketua Satuan Pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk salah satu anggota sebagai sekretaris Satuan Pengawasan untuk ditetapkan oleh Direktur. (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota. (2) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur. (3) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir dalam hal: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; f. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen; g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau i. cuti di luar tanggungan negara. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi; a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pemberhentian wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Menteri mengangkat dan MENETAPKAN Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN wakil direktur untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur yang sebelumnya. (2) Wakil direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan yang sebelumnya. (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai sekretaris jurusan atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan yang sebelumnya. (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai kepala pusat untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat yang sebelumnya. (2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai kepala

laboratorium/bengkel/studio atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya. (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN Dosen/Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai kepala unit pelaksana teknis untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya. (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

(1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan, dan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; e. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;

f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau h. cuti di luar tanggungan negara. (3) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; dan/atau c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; atau b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya. (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), ketua Senat menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya. (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1)Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Satuan Pengawasan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN ketua Satuan Pengawasan untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Satuan Pengawasan yang sebelumnya. (2)Ketua Satuan Pengawasan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Satuan Pengawasan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), ketua Satuan Pengawasan menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan sebagai sekretaris Satuan Pengawasan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Satuan Pengawasan yang sebelumnya. (2) Sekretaris Satuan Pengawasan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa

jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), dilakukan pemilihan ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang sebelumnya. (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. (3) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Poliwangi merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Pengendalian dan pengawasan internal di Poliwangi bertujuan untuk: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan. (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Poliwangi berpedoman pada prinsip: a. taat asas; b. akuntabilitas; c. transparansi;

d. obyektifitas; e. jujur; dan f. pembinaan. (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal di Poliwangi terdiri atas: a. bidang aset; b. bidang keuangan; c. bidang kepegawaian; d. bidang hukum; dan e. bidang ketatalaksanaan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dosen terdiri atas: a. Dosen tetap; dan b. Dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada Poliwangi. (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada Poliwangi. (4) Syarat untuk menjadi Dosen sebagai berikut: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berwawasan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;

e. memiliki kualifikasi akademik sebagai Dosen; dan f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas: a. asisten ahli; b. lektor; c. lektor kepala; dan d. profesor. (6) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Tenaga Kependidikan Poliwangi terdiri atas: a. tenaga fungsional umum; dan b. fungsional tertentu. (2) Tenaga Kependidikan Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara. (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya. (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Mahasiswa Poliwangi mempunyai hak dan kewajiban. (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas Poliwangi dalam rangka kelancaran proses belajar; d. mendapatkan bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti; f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. pindah ke perguruan tinggi lain dalam hal memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi yang dituju; h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Poliwangi; dan

i. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. turut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Poliwangi; c. turut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Poliwangi; d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan; e. menjaga kewibawaan dan nama baik Poliwangi; dan f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional. (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Organisasi kemahasiswaan di Poliwangi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa. (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat politeknik dan jurusan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.

(2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, kewirausahaan, kegiatan-kegiatan penunjang dan kemasyarakatan. (3) Kegiatan Mahasiswa antar kampus dan di luar kampus harus mendapatkan izin Direktur.

(1) Alumni merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Poliwangi. (2) Alumni sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah kegiatan dengan nama Ikatan Alumni Poliwangi. (3) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni Poliwangi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Poliwangi.

(1) Sarana dan prasarana Poliwangi didayagunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan. (2) Sarana dan prasarana Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari: a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah; c. masyarakat; dan d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Warga Poliwangi memiliki kewajiban untuk ikut memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. (2) Direktur merencanakan dan mengelola anggaran Poliwangi yang disusun berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Poliwangi disusun oleh Direktur dan diusulkan kepada Menteri. (4) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel, dan produktivitas. (5) Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja Poliwangi. (6) Poliwangi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Poliwangi diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Poliwangi dapat menyelenggarakan kerja sama akademik dan non-akademik dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri.

(2) Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran staf atau Mahasiswa, pertukaran informasi ilmiah, dan bentuk lainnya. (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada asas: a. saling menguntungkan; b. saling menghormati; dan c. tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pokok atau tugas penting lainnya. (4) Kerja sama dilaksanakan untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi. (5) Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, pengendalian pelaksanaan standar mutu, dan peningkatan standar mutu. (3) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Poliwangi mengupayakan akreditasi dari badan independen atau badan/lembaga yang berwenang untuk meningkatkan mutu, tingkat kepercayaan masyarakat,

dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma terhadap Poliwangi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi program studi dan akreditasi institusi. (3) Akreditasi program studi difasilitasi oleh ketua jurusan dan akreditasi institusi difasilitasi oleh Direktur. (4) Pelaksanaan proses akreditasi dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. (5) Pelaksanaan proses akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bentuk peraturan dan keputusan di lingkungan Poliwangi terdiri atas: a. peraturan perundang-undangan; b. Peraturan Senat; c. Peraturan Direktur; dan d. Keputusan Direktur. (2) Tata cara pembentukan dan penetapan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pendanaan Poliwangi berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan luar negeri, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Dana yang berasal dari pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (4) Poliwangi dapat menggali sumber dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk unggulan, dan bentuk penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kekayaan Poliwangi meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh Poliwangi. (2) Seluruh kekayaan Poliwangi dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (3) Kekayaan Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain. (4) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(1) Perubahan Statuta dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ Poliwangi. (2) Wakil dari seluruh organ Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Direktur, wakil direktur, dan ketua jurusan; b. paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Senat. c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawasan; dan

d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Pertimbangan. (3) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap peserta rapat memiliki 1 (satu) hak suara. (5) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non- akademik tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. (3) Penyesuaian organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian kegiatan akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA