Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat dengan BNPP, mempunyai tugas MENETAPKAN kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

BNPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan; f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

(1) BNPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP. (2) Sekretariat Tetap BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sehari-hari membantu Kepala BNPP serta memberikan dukungan teknis, koordinatif, dan administratif kepada BNPP.

Sekretariat Tetap BNPP terdiri atas: a. Sekretariat BNPP; b. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; c. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan d. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Sekretariat BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipimpin oleh Sekretaris BNPP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan BNPP.

Sekretariat BNPP mempunyai tugas: a. memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; b. melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; c. melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; dan d. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan.

Sekretariat BNPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran BNPP; b. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum; c. pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat; d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan tata usaha; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

Sekretariat BNPP, terdiri atas: a. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum; dan b. Biro Administrasi Umum. Paragraf Kesatu Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum

Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kerjasama, penyiapan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan BNPP; b. pelaksanaan koordinasi kebijakan program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di lingkungan BNPP; c. penyerasian program antar unit kerja di lingkungan BNPP; d. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan kerjasama pusat dan daerah; e. koordinasi penyusunan, pengkajian peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum; dan f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian penyusunan laporan akhir tahun kegiatan.

Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Kerjasama; dan c. Bagian Hukum.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran di lingkungan BNPP.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran di lingkungan BNPP; b. pelaksanaan koordinasi perencanaan program kerja jangka panjang, menengah, dan tahunan di lingkungan BNPP; c. penyiapan bahan penyerasian program antar unit kerja di lingkungan BNPP; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran I; dan b. Subbagian Program dan Anggaran II.

(1) Subbagian Program dan Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, penyerasian program antar unit kerja pada Sekretariat dan Deputi I, serta monitoring dan evaluasi. (2) Subbagian Program dan Anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, penyerasian program antar unit kerja pada Deputi II dan Deputi III, serta monitoring dan evaluasi.

Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan kerjasama pusat dan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerjasama lintas sektor; b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerjasama pusat dan daerah; c. pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama; dan d. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kerjasama terdiri dari: a. Subbagian Kerjasama Lintas Sektor; dan b. Subbagian Kerjasama Pusat dan Daerah.

(1) Subbagian Kerjasama Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah nasional dan internasional, monitoring dan evaluasi. (2) Subbagian Kerjasama Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar pusat dan daerah, monitoring dan evaluasi.

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, perumusan, dan analisis peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum dan dokumentasi serta informasi hukum.

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan peraturan perundang- undangan; b. pengkajian peraturan perundang-undangan; c. penyiapan pemberian bantuan dan konsultasi hukum; dan d. pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Hukum terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; dan b. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan. (2) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan informasi hukum serta penyiapan bahan konsultasi hukum dan pelaksanaan bantuan hukum. Paragraf Kedua Biro Administrasi Umum

Biro Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

Biro Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian; b. pembinaan dan pengelolaan keuangan; c. pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga; d. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta publikasi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretariat BNPP.

Biro Administrasi Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat; b. Bagian Keuangan; dan c. Bagian Umum.

Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan arsip, menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan hubungan masyarakat dan publikasi.

Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tata usaha dan arsip; b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai; c. penyusunan rencana pola karir dan diklat; d. pelaksanaan mutasi pegawai; e. pengembangan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan pegawai; f. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan g. penyiapan bahan publikasi.

Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Arsip; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Tata Usaha dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan arsip. (2) Subbagian Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, pengembangan karir, informasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi peraturan kepegawaian, mutasi, pemberhentian dan pemensiunan serta kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi, pengelolaan dokumentasi, penyiapan bahan kajian terhadap pemberitaan, dan penyiapan bahan koordinasi dan komunikasi kehumasan.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan keuangan; b. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi; c. pembinaan bendaharawan; d. pelaksanaan urusan gaji; dan e. penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan dan Penggajian; dan b. Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perbendaharaan dan Penggajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan dan gaji. (2) Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan pengujian Surat Permohonan Pembayaran (SPP), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) serta melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana fisik, dan perjalanan dinas.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan dalam; dan b. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga; dan b. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan keamanan dalam. (2) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengelolaan perlengkapan.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh Deputi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara; b. melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara; c. mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; dan d. melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas; c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas; d. pelaksanaan koordinasi pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas; e. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas sesuai dengan skala prioritas; f. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP. Bagian Kedua Organisasi

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, terdiri atas: a. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat; b. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara; dan c. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara. Paragraf Kesatu Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat;

b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat; c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas; dan d. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Darat terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat; b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat; c. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dan dokumentasi; dan d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, serta pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

(2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kerjasama teknis dan dokumentasi. Paragraf Kedua Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah laut dan udara; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah laut dan udara; c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas; dan d. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara tendiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah laut dan udara; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah laut dan udara. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara; b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah laut dan udara; c. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dan dokumentasi; dan d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, serta pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kerjasama teknis dan dokumentasi. Paragraf Ketiga Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara.

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan lintas batas negara; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara; dan c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara.

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara tendiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan lintas batas negara; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan lintas batas negara.

(2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan lintas batas negara; dan b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan lintas batas negara. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh Deputi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi Kawasan Perbatasan; b. melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; c. mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan d. melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan; b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan; c. pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan; d. pemberian rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; e. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; f. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP. Bagian Kedua Organisasi

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan terdiri atas: a. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat;

b. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan; dan c. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut. Paragraf Kesatu Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; dan c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; dan b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

(2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Paragraf Kedua Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan.

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan; dan c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang kawasan perbatasan.

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang kawasan perbatasan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi penataan ruang kawasan perbatasan; dan b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan

b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan ruang kawasan perbatasan. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Paragraf Ketiga Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; dan c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana

induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; dan

b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh Deputi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur Kawasan Perbatasan; b. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; c. mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan

d. melakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahan; b. pengoordinasian perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; c. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahan sesuai dengan skala prioritas; d. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan terdiri atas: a. Asisten Deputi Infrastruktur Fisik; b. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; dan c. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan. Paragraf Kesatu Asisten Deputi Infrastruktur Fisik

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana

induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik.

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur fisik; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik; dan c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur fisik.

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur fisik; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur fisik. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur fisik.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pembangunan infrastruktur fisik; dan b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan infrastruktur fisik. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf Kedua Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Paragraf Ketiga Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintahan; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur pemerintahan; dan c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan

rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintahan; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintahan. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pembangunan infrastruktur pemerintahan; dan

b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan infrastruktur pemerintahan. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BNPP dapat dibentuk Kelompok Ahli dan Gugus Tugas sesuai kebutuhan. (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan profesional sesuai bidangnya. (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang secara fungsional melaksanakan tugas yang terkait pembangunan kawasan perbatasan. (4) Pembentukan Kelompok Ahli dan Gugus Tugas ditetapkan oleh Kepala BNPP.

(1) Di lingkungan Sekretariat BNPP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan BNPP serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya masing- masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan organisasi yang lebih tinggi secara berjenjang di lingkungan BNPP.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melakukan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP dibantu oleh kepala sub unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Bagan struktur organisasi Sekretariat Tetap BNPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2010 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR