Peraturan Menteri Nomor per-07-men-iv-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Organisasi yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk.
3. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
4. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

UPT di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas: a. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri; b. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri; c. Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja; d. Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian; e. Balai Besar Latihan Kerja Industri; f. Balai Besar Peningkatan Produktivitas; g. Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja; h. Balai Besar Latihan Ketransmigrasian; i. Balai Latihan Kerja Industri; j. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja; k. Balai Latihan Transmigrasi; dan l. Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian.

(1) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri adalah UPT di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan pelayanan konsultasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; b. pelaksanaan pelatihan, uji coba pelatihan, validasi program dan materi pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; c. pelayanan konsultasi, promosi, pemasaran dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; d. koordinasi dengan lembaga-lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha dan Keuangan; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; b. penyusunan bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji coba pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, koodinasi serta kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, uji coba pelatihan, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan;

b. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan dalam negeri; c. koordinasi dengan lembaga-lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan d. pemberdayaan lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan, uji kompetensi, uji coba pelatihan, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, kerjasama kelembagaan, koordinasi serta pemberdayaan lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

(1) Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri berlokasi di Bandung.

(1) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri adalah UPT di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan pelayanan konsultasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; b. pelaksanaan pelatihan, uji coba pelatihan, validasi program dan materi pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; c. pelayanan konsultasi, promosi, pemasaran dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; d. koordinasi dengan lembaga-lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha dan Keuangan; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Tata Usaha dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; b. penyusunaan bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji coba pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, koordinasi serta kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, uji coba pelatihan, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan;

b. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; c. koordinasi dengan lembaga-lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan d. pemberdayaan lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan, uji kompetensi, uji coba pelatihan, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, kerjasama kelembagaan, koordinasi serta pemberdayaan lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

(1) Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri berlokasi di Bekasi.

(1) Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja adalah UPT di bidang pengembangan dan perluasan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. (2) Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perluasan kerja melalui pemberian motivasi, pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba

model, kerjasama kelembagaan, pelayanan informasi, dan pemberdayaan jabatan fungsional pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan dan perluasan kerja; b. pelaksanaan pemberian motivasi, pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model serta pemberdayaan jabatan fungsional pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja; c. pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pengembangan dan perluasan kerja; d. pelaksanaan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan dan perluasan kerja; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan perluasan kerja; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan dan perluasan kerja; b. penyusunan bahan pemberian motivasi dan pengembangan inkubasi bisnis di bidang pengembangan dan perluasan kerja; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pengembangan dan perluasan kerja; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan bahan pemberian motivasi dan pengembangan inkubasi bisnis di bidang pengembangan dan perluasan kerja. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian motivasi, pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model, pelayanan informasi dan konsultasi, promosi dan pemasaran, kerjasama kelembagaan, serta pemberdayaan jabatan fungsional pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian motivasi di bidang pengembangan dan perluasan kerja; b. pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model di bidang pengembangan dan perluasan kerja; c. pelaksanaan pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pengembangan dan perluasan kerja; d. pelaksanaan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan dan perluasan kerja; dan e. pemberdayaan jabatan fungsional pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian motivasi, pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model serta pemberdayaan pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja. (2) Seksi Permberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

(1) Kepala Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja berlokasi di Lembang, Bandung.

(1) Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian adalah UPT di bidang pen gembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pengembangan dan uji coba model, koordinasi, pelayanan konsultasi, dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; b. pelaksanaan pelatihan, pengembangan model dan pembuatan modul di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM;

c. pelaksanaan uji coba model di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; d. koordinasi, pelayanan konsultasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pelatihan serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; b. penyusunan bahan pelatihan, pengembangan model, pembuatan modul dan uji coba model di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pelatihan, bahan pengembangan model, pembuatan modul serta uji coba di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pengembangan model, pembuatan modul, dan pelaksanaan uji coba, koordinasi, serta pelayanan konsultasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelatihan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; b. pengembangan model dan pembuatan modul di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; c. pelaksanaan uji coba model di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; dan d. koordinasi, pelayanan konsultasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan, pengembangan model, pembuatan modul, dan pelaksanaan uji coba di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelayanan konsultasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

(1) Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian berlokasi di Jakarta.

(1) Balai Besar Latihan Kerja Industri adalah UPT di bidang pelatihan tenaga kerja industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Besar Latihan Kerja Industri dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Besar Latihan Kerja Industri mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, pelayanan konsultasi, pemasaran dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Balai Besar Latihan Kerja Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan kerja industri; b. pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi di bidang pelatihan kerja industri; c. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pelatihan kerja industri; d. koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

(1) Balai Besar Latihan Kerja Industri terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Khusus Balai Besar Latihan Kerja Industri di Serang, Bagian Tata Usaha menjadi Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

Bagian Tata Usaha dan/atau Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Tata Usaha dan/atau Bagian Tata Usaha dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bagian Tata Usaha dan/atau Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan kerja industri; b. penyusunan bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pelatihan kerja industri; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pelatihan kerja industri; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pelatihan kerja industri. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, koordinasi serta kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelatihan di bidang pelatihan kerja industri; b. pelaksanaan uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pelatihan kerja industri; c. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pelatihan kerja industri; dan d. koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan, pelaksanaan uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pelatihan kerja industri. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, koordinasi serta kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri.

(1) Kepala Balai Besar Latihan Kerja Industri adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Balai Besar Latihan Kerja Industri berlokasi di Medan, Surakarta, dan Serang.

(1) Balai Besar Peningkatan Produktivitas adalah UPT di bidang peningkatan produktivitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Besar Peningkatan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Besar Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan peningkatan produktivitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Balai Besar Peningkatan Produktivitas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran peningkatan produktivitas; b. pengukuran produktivitas makro dan mikro; c. penyelenggaraan peningkatan produktivitas; d. pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran peningkatan produktivitas; e. pelaksanaan kerjasama kelembagaan peningkatan produktivitas tingkat nasional, regional dan sektoral; f. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan; g. evaluasi dan penyusunan laporan produktivitas; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Balai Besar Peningkatan Produktivitas terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan peningkatan produktivitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran peningkatan produktivitas; b. penyusunan bahan pengukuran produktivitas makro dan mikro serta peningkatan produktivitas; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi peningkatan produktivitas; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan peningkatan produktivitas.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pengukuran produktivitas makro dan mikro serta peningkatan produktivitas dan kewirausahaan. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan peningkatan produktivitas dan kewirausahaan.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran produktivitas makro dan mikro, peningkatan produktivitas dan kewirausahaan, pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan tingkat nasional, regional dan sektoral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pengukuran produktivitas makro dan mikro; b. pelaksanaan peningkatan produktivitas; c. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan; d. pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran; dan

e. pelaksanaan kerjasama kelembagaan peningkatan produktivitas tingkat nasional, regional dan sektoral.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran produktivitas makro dan mikro serta pelaksanaan peningkatan produktivitas dan pengembangan kewirausahaan. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan peningkatan produktivitas tingkat nasional, regional dan sektoral.

(1) Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas adalah jabatan struktural eselon II.b; (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b; (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Balai Besar Peningkatan Produktivitas berlokasi di Bekasi.

(1) Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja selanjutnya disebut Balai Besar K3 adalah UPT di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (2) Balai Besar K3 dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Besar K3 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian dan pengukuran, perekayasaan dan penerapan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, promosi dan kerjasama serta pelayanan konsultasi dan koordinasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Balai Besar K3 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; b. pelayanan teknis pengujian dan pengukuran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; c. perekayasaan dan penerapan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; d. pelaksanaan analisis dan pengkajian terapan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; e. pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi tempat uji kompetensi (TUK) di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; f. pengelolaan data sertifikasi profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; g. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; h. koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; i. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Balai Besar K3 terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pelayanan Teknis; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan d. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengukuran, perekayasaan dan penerapan teknologi serta analisis dan pengkajian terapan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan teknis pengujian dan pengukuran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; b. pelaksanaan perekayasaan dan penerapan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. pelaksanaan analisis dan pengkajian terapan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Bidang Pelayanan Teknis terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Pengujian dan Pengukuran; dan b. Seksi Pengkajian.

(1) Seksi Pelayanan Pengujian dan Pengukuran mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis pengujian dan pengukuran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Seksi Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perekayasaan dan penerapan teknologi serta analisis dan pengkajian terapan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Bidang Penyelenggaran dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, fasilitasi tempat uji kompetensi (TUK), pengelolaan data sertifikasi profesi, pelayanan konsultasi, penyebarluasan informasi, promosi dan pemasaran, serta koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bidang Penyelenggaran dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelatihan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; b. fasilitasi tempat uji kompetensi (TUK) di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; c. pengelolaan data sertifikasi profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; d. pelayanan konsultasi, penyebarluasan informasi, promosi dan pemasaran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan e. koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Bidang Penyelenggaran dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan, fasilitasi tempat uji kompetensi dan pengelolaan data sertifikasi profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, penyebarluasan informasi, promosi dan pemasaran serta koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

(1) Kepala Balai Besar K3 adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Balai Besar K3 berlokasi di Makassar.

(1) Balai Besar Latihan Ketransmigrasian adalah UPT di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Besar Latihan Ketransmigrasian dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Besar Latihan Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji coba model, pelayanan konsultasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Balai Besar Latihan Ketransmigrasian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; b. pembuatan modul dan teknis dasar di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; c. pelaksanaan uji coba model pelatihan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; d. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; e. koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM;

f. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Balai Besar Latihan Ketransmigrasian terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pelatihan dan uji coba model pelatihan serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; b. penyusunan bahan pelatihan dan uji coba model pelatihan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pelatihan dan uji coba model pelatihan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelatihan, dan uji coba model pelatihan serta pemberdayaan pelatihan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pembuatan modul pelatihan dan teknis dasar di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; b. pelaksanaan uji coba model pelatihan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; c. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; dan d. koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembuatan modul dan teknis dasar serta uji coba model pelatihan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

(1) Kepala Balai Besar Latihan Ketransmigrasian adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Balai Besar Latihan Ketransmigrasian berlokasi di Yogyakarta.

(1) Balai Latihan Kerja Industri yang selanjutnya disebut BLKI adalah UPT di bidang pelatihan kerja industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) BLKI dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Latihan Kerja Industri mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Balai Latihan Kerja Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan kerja industri; b. pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi di bidang pelatihan kerja industri; c. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri; d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai.

Balai Latihan Kerja Industri terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Penyelenggaraan; d. Seksi Kerjasama dan Pemasaran; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Balai. (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri. (3) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan dan uji kompetensi di bidang pelatihan kerja industri. (4) Seksi Kerjasama dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri.

(1) Kepala BLKI adalah jabatan struktural eselon III.a (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BLKI berlokasi di Banda Aceh, Semarang, Samarinda, Makassar, Ternate, dan Sorong.

(1) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja selanjutnya disebut Balai K3 adalah UPT di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (2) Balai K3 dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai K3 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian dan pengukuran, perekayasaan dan penerapan teknologi, pelatihan, fasilitasi tempat uji kompetensi, pengelolaan data sertifikasi profesi serta pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; b. pelayanan teknis pengujian dan pengukuran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; c. pelaksanaan perekayasaan dan penerapan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; d. pelaksanaan analisis dan pengkajian terapan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; e. pelaksanaan pelatihan dan sebagai tempat uji kompetensi (TUK) di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; f. pengelolaan data sertifikasi profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; g. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; h. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;dan i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Balai K3 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan Teknis; c. Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai. (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian dan pengukuran, perekayasaan dan penerapan teknologi serta analisis dan pengkajian terapan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan, fasilitasi tempat uji kompetensi (TUK), pengelolaan data sertifikasi profesi, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

(1) Kepala Balai K3, adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Balai K3 berlokasi di Medan, Bandung, dan Samarinda.

(1) Balai Latihan Transmigrasi adalah UPT di bidang pelatihan transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Latihan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Latihan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi calon transmigran, transmigran, dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Balai Latihan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan transmigrasi; b. pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat di bidang pelatihan transmigrasi; c. pelaksanaan hasil uji coba model pelatihan di bidang pelatihan transmigrasi; d. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan transmigrasi; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan transmigrasi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Balai Latihan Transmigrasi terdiri atas: a. Subagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai. (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan, penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan ketransmigrasian.

(3) Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan berbasis masyarakat dan pelaksanaan hasil uji coba pelatihan serta kerjasama

kelembagaan, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pelatihan ketransmigrasian.

(1) Kepala Balai Latihan Transmigrasi adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Balai Latihan Transmigrasi berlokasi di Pekanbaru, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar.

(1) Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian yang selanjutnya disebut BP2TPK, adalah UPT di bidang pengkajian dan penerapan teknik produksi ketransmigrasian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi. (2) BP2TPK dipimpin oleh seorang Kepala.

BP2TPK mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian dan penerapan di bidang teknik produksi ketransmigrasian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, BP2TPK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang teknik produksi ketransmigrasian; b. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan penerapan di bidang teknik produksi ketransmigrasian; c. pelaksanaan pengembangan metode adaptasi teknologi di bidang teknik produksi ketransmigrasian; d. pelaksanaan kerjasama kelembagaan, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang teknik produksi ketransmigrasian; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang teknik produksi ketransmigrasian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BP2TPK terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai. (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang teknik produksi ketransmigrasian. (3) Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian, pengkajian dan penerapan, pengembangan metode adaptasi teknologi, dan kerjasama kelembagaan di bidang teknik produksi ketransmigrasian.

(1) Kepala BP2TPK adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BP2TPK berlokasi di Bengkulu.

(1) Pada masing-masing UPT di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar atau Kepala Balai yang bersangkutan. (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka UPT di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas: a. 10 (Sepuluh) Balai Besar; dan b. 14 (Empat belas) Balai. (2) Nama, lokasi, eselonisasi, kedudukan, dan wilayah kerja masing-masing UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (3) Bagan Organisasi Balai Besar dan Balai tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar dan Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing- masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar dan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan organisasi yang lebih tinggi secara berjenjang di lingkungan UPT masing-masing.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT ini ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 06/MEN/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 16/MEN/VII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan yang mengatur mengenai Balai Latihan Kerja Industri Surabaya, dan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Surabaya masih dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan baru mengenai status kedua UPT tersebut.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

A. MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 253