Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. 3. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Penyakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DRR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
14. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
16. Tim Seleksi adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Bawaslu untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
17. Pembentukan adalah rangkaian kegiatan yang berupa penjaringan dan penyaringan serta pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Pembentukan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. proporsional; g. akuntabel; h. efektif; dan i. efisien.

(1)Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. (2)Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat ad hoc. (3)Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraaan Pemilu dimulai dan berakhir paling lama 2 (dua) bulan setelah tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. (4)Pengawas TPS dibentuk paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

(1) Anggota Bawaslu Provinsi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang. (2) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. (3) Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang. (4) Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa berjumlah 1 (satu) orang. (5) Anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang. (6) Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang.

(1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota. (2) Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, dan ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota. (3) Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan Paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Masa jabatan keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Syarat untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS meliputi:

a. Warga Negara INDONESIA; b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. apabila terpilih bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak; e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih; f. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; g. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu; h. berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; i. telah mengundurkan diri dari partai politik sedikitnya 5 tahun pada saat mendaftar. j. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; k. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;

l. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; m. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. n. bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Syarat untuk menjadi Panwaslu LN meliputi: a. Warga Negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; f. berdomisili dalam wilayah kerja Panwaslu LN; g. mampu secara jasmanai, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(1) Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. (2) Anggota Panwaslu Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. (4) Anggota Panwaslu LN dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik INDONESIA.

(1) Pembentukan Anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi. (2) Pembentukan Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh kelompok kerja.

(1) Bawaslu membentuk Tim Seleksi untuk melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Provinsi di 1 (satu) provinsi atau lebih. (2) Tim Seleksi sebagaimana pada ayat (1) dibentuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima)

bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi. (3) Tim Seleksi ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu.

(1) Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Seleksi Calon Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota pada wilayah provinsi. (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahapan Pemilu dimulai. (3) Tim Seleksi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Provinsi.

(1) Tim Seleksi berjumlah 5 (lima) orang dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (2) Keanggotaan Tim Seleksi berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat. (3) Keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pembentukan anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Tim Seleksi didukung dan difasilitasi oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat untuk menjadi Tim Seleksi meliputi: a. Warga Negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; c. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1); d. memiliki pengetahuan mengenai sistem penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu; e. memiliki integritas; f. tidak pernah menjadi anggota partai politik paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah; g. tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon PRESIDEN dan wakil PRESIDEN, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan derah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah paling sedikit 5 (lima) tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah; dan h. tidak akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota, calon anggota dewa perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan.

(1) Anggota Tim Seleksi berhenti karena selesai masa tugas, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Seleksi. (2) Bawaslu mengangkat dan MENETAPKAN anggota Tim Seleksi pengganti.

(1) Tim Seleksi bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Bawaslu. (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi dapat melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bawaslu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Seleksi berwenang: a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media massa lokal; b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; c. melakukan penelitian adminitrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; d. mengumumkan hasil penelitian adminitrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadadp Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. melakukan tes psikologi; g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelengaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;

i. MENETAPKAN nama anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling banyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling banyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu; dan k. menyusun nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan abjad dan menyampaikan berkas administrasi disertai salinannya.

Anggota Tim Seleksi berkewajiban: a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat; c. merahasiakan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; d. memberikan laporan secara berkala kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi; e. memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Bawaslu; dan f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Anggota Tim Seleksi dilarang: a. melakukan tindakan melampaui tugas dan wewenang yang diberikan oleh Bawaslu;

b. menerima uang atau materi lainnya dari calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau pihak lain terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan calon anggota; dan c. memberikan janji kepada calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan.

Anggota Tim Seleksi yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian hak administrasi dan hak keuangan; atau d. diberhentikan sebagai Tim Seleksi.

(1) Tata cara pembentukan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilakukan melalui: a. penjaringan dan penyaringan secara terbuka; b. pemilihan; dan c. penetapan. (2) Tata cara pembentukan Penwaslu LN dilakukan melalui: a. pengusulan dari kepala perwakilan Republik INDONESIA; dan b. penetapan.

Proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, dilakukan oleh Tim Seleksi melalui tahapan:

a. pengumuman pendaftaran; b. pendaftaran dan penerimaan berkas; c. penelitian administrasi; d. pengumuman bakal calon yang lolos penelitian administrasi; e. melakukan tes tertulis dan psikologi f. penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat dan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat; g. pelaksanaan tes kesehatan dan wawancara; dan h. pengumuman hasil nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi: a. pengumuman pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada media cetak harian dan media elektronik lokal dan/atau tempat lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat; b. penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; c. penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; d. pengumuman hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; e. seleksi tertulis mengenai pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara

Tahun 1945, Negara Kesatuan

dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. tes psikologi;

g. pengumuman nama daftar calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; h. pemeriksaan atas masukan dan tanggapan masyarakat; i. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; j. MENETAPKAN nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan k. penyampaian nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu yang disusun berdasarkan peringkat nilai tertinggi disertai salinan berkas administrasi calon.

Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk Pembentukan Bawaslu Provinsi atau Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah terbentuk.

(1) Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan. (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di media setempat. (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum waktu pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dimulai.

Surat lamaran untuk mengikuti seleksi dapat disampaikan melalui: a.secara langsung; b. pos; atau c.surat elektronik.

(1) Tim Seleksi menerima berkas persyaratan bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibukanya pendaftaran. (2) Penyampaian berkas persyaratan bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan secara langsung atau melalui pos. (3) Berkas persyaratan sebagaimana ayat (2) meliputi: a. surat lamaran; b. fotokopi kartu tanda penduduk; c. ijazah; d. surat keterangan catatan kepolisian; e. surat keterangan bebas narkoba; dan f. surat pernyataan yang terdiri atas:

1. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik;
2. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan;
3. bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bersedia bekerja penuh waktu; dan
6. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

(4) Bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan perbaikan dan melengkapi berkas persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran.

(1) Bagi Anggota dan calon pengganti antarwaktu Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyampaikan berkas persyaratan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kepada tim seleksi. (2) Berkas persyaratan sebagaimana ayat (1) meliputi: a. surat lamaran; b. fotokopi kartu tanda penduduk; c. surat keterangan bebas narkoba; dan d. surat pernyataan yang terdiri atas:

1. tidak menjadi anggota partai politik;
2. tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan;
3. tidak menjabat pada jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
5. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Dalam hal masa pendaftaran telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), peserta yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) kali dari jumlah yang dibutuhkan, masa pendaftaran diperpanjang paling lama 5 (lima) hari.

(1) Tim Seleksi melakukan penelitian administrasi berkas bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Dalam penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi memastikan kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas. (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima. (4) Dalam melakukan penelitian administrasi kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas, Tim Seleksi dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Dalam hal bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

(1) Tim Seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat administratif untuk mengikuti tes tertulis dan tes psikologi. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penelitian administrasi selesai dilakukan melalui media setempat.

(1) Tim Seleksi menyelenggarakan seleksi tertulis dan tes psikologi untuk menyaring nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti tes kesehatan dan wawancara.

(2) Tim Seleksi mengumumkan hasil seleksi tertulis dan psikologi melalui media setempat paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilakukan tes kesehatan dan tes wawancara.

(1) Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang diumumkan. (2) Tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Seleksi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman tes tertulis dan tes psikologi.

(1) Calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus tes tertulis dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, selanjutnya mengikuti tes kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi bekerja sama dengan lembaga dibidang kesehatan.

(1) Calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus tes tertulis dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, selanjutnya mengikuti tes wawancara. (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang meliputi penguasaan materi penyelenggara pemilu, klarifikasi atas tanggapan masyarakat, dan rekam jejak. (3) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota hasil seleksi berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mengikuti tes wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi.

(4) Bagi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilakukan evaluasi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

(1) Tim Seleksi MENETAPKAN nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi atau calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat pleno Tim Seleksi. (3) Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu.

(1) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan wawancara yang memuat nama calon anggota Bawaslu Provinsi yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan kepada Bawaslu. (2) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan wawancara yang memuat nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan kepada Bawaslu Provinsi. (3) Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam media setempat.

(1) Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama calon anggota Bawaslu Provinsi yang disampaikan oleh Tim Seleksi. (2) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dengan cara meneliti dan memilih nama yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi, serta melalui tes wawancara. (3) Bawaslu memilih nama calon anggota Bawaslu Provinsi sesuai dengan kebutuhan untuk ditetapkan sebagai anggota Bawaslu Provinsi.

(1) Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Tim Seleksi. (2) Bawaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi. (3) Bawaslu Provinsi menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan kepada Bawaslu berdasarkan perolehan nilai tertinggi secara berurutan. (4) Nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu.

(1) Seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja. (3) Kelompok kerja dalam melaksanakan seleksi Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan meliputi: a. pengumuman pendaftaran; b. penerimaan pendaftaran dan berkas; c. penelitian administrasi pendaftaran; d. pengumuman hasil penelitian administrasi; e. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat; f. seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi; g. tes wawancara; dan h. penetapan calon terpilih. (4) Tata cara seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan penjaringan dan penyaringan bagi calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (5) Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan proses pengangkatan anggota Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

(1) Pengangkatan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

a. penjaringan calon; b. penerimaan berkas pendaftaran; c. penelitian administrasi pendaftaran; d. tes wawancara; dan e. penetapan calon terpilih. (2) Penjaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dengan meminta usulan nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan, sesuai wilayah kerja. (3) Panwaslu Kecamatan melaporkan proses seleksi dan penetapan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

Panwaslu LN dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik INDONESIA.

(1) Pemberhentian dan penggantian antarwaktu dilaksanakan melalui rapat pleno: a. Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengusulan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

(3) Dalam hal pemberhentian dan penggantian antarwaktu Panwaslu LN, pengusulan Panwaslu LN dilakukan oleh kepala perwakilan Republik INDONESIA.

(1) Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu Luar Negeri berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya; dan c. diberhentikan dengan tidak hormat. (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas LN; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih terhitung sejak tanggal putusan pengadilan dibacakan; atau e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

(1) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dilakukan dengan ketentuan: a. anggota Bawaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu; b. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu c. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa urutan peringkat berikutnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan; atau e. Panwaslu LN dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik INDONESIA. (2) Dalam hal calon anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Banwaslu Kabupaten/Kota melakukan seleksi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal calon Panwaslu Kelurahan/Desa urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, Panwaslu Kecamatan melakukan pemilihan ulang dengan mekanisme verifikasi.

(1)Pemberhentian Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas. (2)Pemberhentian Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas. (3)Pemberhentian Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas. (4)Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN harus diberi kesempatan untuk membela diri. (5)Dalam hal rapat pleno DKPP MEMUTUSKAN pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. (6)Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN dilakukan oleh Bawaslu serta Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN diberhentikan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu, atau c. putusan rapat pleno DKPP. (2) Selama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak keuangan tidak diberikan kecuali uang kehormatan. (3) Selama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak protokoler Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dicabut.

Dalam hal anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar Negeri tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diaktifkan kembali dengan keputusan: a. Bawaslu bagi anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri; dan b. Bawaslu Kabupaten/Kota bagi anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

(1) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Bawaslu Provinsi dan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dalam Pemilu dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara. (3) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dalam Pemilihan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah.

(1) Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Bawaslu Provinsi yang ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa keanggotaannya. (2) Penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dilaksanakan melalui proses seleksi berdasarkan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memilih 2 (dua) kali jumlah kebutuhan penambahan anggota Bawaslu Provinsi.

Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang terpilih dan ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, masa keanggotaannya ditetapkan 5 (lima) Tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Penyebutan nomenklatur Panwaslu Kelurahan/Desa menurut UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaknai sebagai Pengawas Pemilihan Umum Lapangan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemiihan Umum Luar Negeri Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 756); b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas

Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1223); c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 793); d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 774), e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 607), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd ABHAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA