ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

1. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang

diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri

atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan

Pajak, dan Penerimaan Hibah.

1. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan

negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri

dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua

penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak

penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang

dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang

mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan,

pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

1. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah

semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan

bea masuk dan pendapatan bea keluar.

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya

disingkat PNBP adalah semua penerimaan Pemerintah

Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari

Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan bagian laba Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta

pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

1. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik

dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,

rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh

dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan

yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -4-

maupun dari luar negeri.

1. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang

terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa.

1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja

Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan

fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi

ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi

lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas

umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi

agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan

sosial.

1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah

belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada

kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara.

1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah

belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk

mencapai hasil (outcome) tertentu pada Bagian Anggaran

kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara.

1. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian

dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada

perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak

ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang

bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang

banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

1. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara

dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal

berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana

Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta.

1. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam

APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri

www.peraturan.go.id

2016, No.240

atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

1. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan

dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai

dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah

dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah

berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan

negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU

adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada

daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

1. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan

dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik

maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK

adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

1. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID

adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada

daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan

tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian

kinerja tertentu.

1. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan

dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi

khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang,

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -6-

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh.

1. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

dana yang dialokasikan dalam APBN untuk

penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN

yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

1. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang

perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas

pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya,

pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun

anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih,

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-

tahun anggaran berikutnya.

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan

anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi

dalam satu periode pelaporan.

1. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL

adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang

Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran

yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah

ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi

pembukuan.

1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN

meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah

negara.

www.peraturan.go.id

2016, No.240

1. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN

adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang

dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang

dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara

Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya

disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah

SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah,

sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset

SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta

asing.

1. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya

yang selanjutnya disingkat BPYBDS adalah bantuan

Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari

APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh

BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan

sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan

kementerian negara/lembaga atau pada BUMN.

1. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat

PMN adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi

kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan

cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan

sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas

lainnya dan dikelola secara korporasi.

1. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU

tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada

masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk

meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

1. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh

Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam

negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan

tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

1. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara

potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian

jaminan kepada kementerian negara/lembaga,

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan

Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -8-

negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak

dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur

dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau

perjanjian kerjasama.

1. Pinjaman Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan

yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang

terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan

dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman

luar negeri.

1. Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam

bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk

pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio

utang

1. Pinjaman Kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang

digunakan untuk pembiayaan kegiatan tertentu

kementerian negara/lembaga, pinjaman yang

diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau

BUMN, dan pinjaman yang diterushibahkan kepada

pemerintah daerah.

1. Pemberian Pinjaman adalah pinjaman Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga, dan/atau

badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan

ketentuan dan persyaratan tertentu.

1. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada

fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian

negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui

transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran

pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk

gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan

kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan

pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

1. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan

alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran

belanja negara.

1. Tahun Anggaran 2017 adalah masa 1 (satu) tahun

terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan

www.peraturan.go.id

2016, No.240

tanggal 31 Desember 2017.

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran

Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2017

direncanakan sebesar Rp1.750.283.380.176.000,00 (satu

kuadriliun tujuh ratus lima puluh triliun dua ratus delapan

puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tujuh

puluh enam ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

• Penerimaan Perpajakan;

• PNBP; dan

• Penerimaan Hibah.

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar

Rp1.498.871.646.935.000,00 (satu kuadriliun empat

ratus sembilan puluh delapan triliun delapan ratus tujuh

puluh satu miliar enam ratus empat puluh enam juta

sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri

atas:

• Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan

• Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp1.464.796.546.935.000,00 (satu kuadriliun empat

ratus enam puluh empat triliun tujuh ratus sembilan

puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta

sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri

atas:

• pendapatan pajak penghasilan;

• pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan

jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;

• pendapatan pajak bumi dan bangunan;

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -10-

• pendapatan cukai; dan

• pendapatan pajak lainnya.

(3) Pendapatan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar

Rp787.704.689.217.000,00 (tujuh ratus delapan puluh

tujuh triliun tujuh ratus empat miliar enam ratus

delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu

rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan

ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:

• komoditas panas bumi sebesar

Rp1.625.690.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua

puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh juta

rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan;

• bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas

jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam

penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran

SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa

konsultan hukum lokal, sebesar

Rp8.092.806.218.000,00 (delapan triliun sembilan

puluh dua miliar delapan ratus enam juta dua ratus

delapan belas ribu rupiah) yang pelaksanaannya

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan

• penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang

negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian

Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening

Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) sebesar

Rp124.288.522.000,00 (seratus dua puluh empat

miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima

ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

(4) Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa

dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar

Rp493.888.705.926.000,00 (empat ratus sembilan puluh

www.peraturan.go.id

2016, No.240

tiga triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar

tujuh ratus lima juta sembilan ratus dua puluh enam

ribu rupiah).

(5) Pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar

Rp17.295.591.674.000,00 (tujuh belas triliun dua ratus

sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh

satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

(6) Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d direncanakan sebesar

Rp157.158.000.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh

triliun seratus lima puluh delapan miliar rupiah).

(7) Pendapatan pajak lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar

Rp8.749.560.118.000,00 (delapan triliun tujuh ratus

empat puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta

seratus delapan belas ribu rupiah).

(8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp34.075.100.000.000,00 (tiga

puluh empat triliun tujuh puluh lima miliar seratus juta

rupiah), yang terdiri atas:

• pendapatan bea masuk; dan

• pendapatan bea keluar.

(9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) huruf a direncanakan sebesar

Rp33.735.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun tujuh

ratus tiga puluh lima miliar rupiah) yang didalamnya

termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM

DTP) sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar

rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

(10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar

Rp340.100.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar

seratus juta rupiah).

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -12-

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan

Perpajakan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam

Peraturan Presiden.

(1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesar Rp250.039.071.639.000,00 (dua

ratus lima puluh triliun tiga puluh sembilan miliar tujuh

puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu

rupiah), yang terdiri atas:

• penerimaan SDA;

• pendapatan bagian laba BUMN;

• PNBP lainnya; dan

• pendapatan BLU.

(2) Penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp86.995.859.805.000,00

(delapan puluh enam triliun sembilan ratus sembilan

puluh lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta

delapan ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

• penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas

bumi (SDA migas); dan

• penerimaan sumber daya alam nonminyak bumi dan

gas bumi (SDA nonmigas).

(3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp41.000.000.000.000,00 (empat puluh satu triliun

rupiah).

(4) Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN di

bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang

bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan

dilakukan:

• sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN,

dan Perbankan;

• memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang

baik; dan

www.peraturan.go.id

2016, No.240

• Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian

piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha

perbankan tersebut.

(5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c direncanakan sebesar Rp84.428.114.466.000,00

(delapan puluh empat triliun empat ratus dua puluh

delapan miliar seratus empat belas juta empat ratus

enam puluh enam ribu rupiah).

(6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp37.615.097.368.000,00

(tiga puluh tujuh triliun enam ratus lima belas miliar

sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan

ribu rupiah).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun

Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan

Presiden.

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf c direncanakan sebesar Rp1.372.661.602.000,00 (satu

triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus enam

puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah).

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 direncanakan

sebesar Rp2.080.451.168.747.000,00 (dua kuadriliun delapan

puluh triliun empat ratus lima puluh satu miliar seratus

enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu

rupiah), yang terdiri atas:

• anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

• anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar

Rp1.315.526.103.976.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -14-

lima belas triliun lima ratus dua puluh enam miliar

seratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu

rupiah).

(2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan

hibah negara sebesar Rp2.199.074.000.000,00 (dua

triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh

puluh empat juta rupiah), yang dihibahkan dan/atau

diterushibahkan ke daerah.

(3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:

• Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi;

• Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan

• Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, Organisasi,

dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur

dalam Peraturan Presiden.

(1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

direncanakan sebesar Rp764.925.064.771.000,00 (tujuh

ratus enam puluh empat triliun sembilan ratus dua

puluh lima miliar enam puluh empat juta tujuh ratus

tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

• Transfer ke Daerah; dan

• Dana Desa.

(2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar

Rp704.925.064.771.000,00 (tujuh ratus empat triliun

sembilan ratus dua puluh lima miliar enam puluh empat

juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang

terdiri atas:

• Dana Perimbangan;

• DID; dan

www.peraturan.go.id

2016, No.240

• Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000.000.000,00

(enam puluh triliun rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan

ketentuan:

• 90% (sembilan puluh persen) dialokasikan secara

merata kepada setiap desa; dan

• 10% (sepuluh persen) dialokasikan berdasarkan

jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas

wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) huruf a direncanakan sebesar

Rp677.079.873.537.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh

triliun tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh

tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri

atas:

• Dana Transfer Umum; dan

• Dana Transfer Khusus.

(1) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar

Rp503.632.663.501.000,00 (lima ratus tiga triliun enam

ratus tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga

juta lima ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

• DBH; dan

• DAU.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp92.793.395.139.000,00

(sembilan puluh dua triliun tujuh ratus sembilan puluh

tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus

tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -16-

• DBH Pajak sebesar Rp58.576.503.913.000,00 (lima

puluh delapan triliun lima ratus tujuh puluh enam

miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus tiga belas

ribu rupiah), dengan rincian:

1. DBH Pajak tahun anggaran berjalan sebesar

Rp53.021.040.307.000,00 (lima puluh tiga triliun

dua puluh satu miliar empat puluh juta tiga ratus

tujuh ribu rupiah); dan

1. Kurang Bayar DBH Pajak sebesar

Rp5.555.463.606.000,00 (lima triliun lima ratus

lima puluh lima miliar empat ratus enam puluh

tiga juta enam ratus enam ribu rupiah).

• DBH SDA sebesar Rp34.216.891.226.000,00 (tiga

puluh empat triliun dua ratus enam belas miliar

delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus

dua puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:

1. DBH SDA tahun anggaran berjalan sebesar

Rp28.915.462.366.000,00 (dua puluh delapan

triliun sembilan ratus lima belas miliar empat

ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh

enam ribu rupiah); dan

1. Kurang Bayar DBH SDA sebesar

Rp5.301.428.860.000,00 (lima triliun tiga ratus

satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta

delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

(3) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

terdiri atas:

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

• Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal

29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

(WPOPDN); dan

• Cukai Hasil Tembakau (CHT).

(4) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

terdiri atas:

• Minyak Bumi dan Gas Bumi;

• Mineral dan Batubara;

• Kehutanan;

www.peraturan.go.id

2016, No.240

• Perikanan; dan

• Panas Bumi.

(5) DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf c, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya

disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun

Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil untuk

membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan di

wilayah provinsi tersebut.

(6) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf c, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan DBH

Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,

diatur sebagai berikut:

• Penerimaan DBH CHT, baik bagian provinsi maupun

bagian kabupaten/kota, dialokasikan dengan

ketentuan:

1. paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk

mendanai peningkatan kualitas bahan baku,

pembinaan industri, pembinaan lingkungan

sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai,

dan/atau pemberantasan barang kena cukai

ilegal; dan

1. paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk

mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan

prioritas daerah.

• Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik

bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota

digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah,

kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi

untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh

digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

• DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang

merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang

disalurkan pada tahun 2016 maupun tahun-tahun

sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah dapat

digunakan untuk:

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -18-

1. Pengelolaan taman hutan raya (tahura);

2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran

hutan;

1. Penataan batas kawasan;

2. Pengawasan dan perlindungan;

3. Penanaman pohon pada daerah aliran sungai

(DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri

sungai (kakisu), dan pengadaan bangunan

konservasi tanah dan air;

1. Pengembangan perbenihan; dan/atau

2. Penelitian dan pengembangan, antara lain,

pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan

unggulan lokal, dan penerapan sistem tebang pilih

tanam jalur.

(7) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp410.839.268.362.000,00 (empat

ratus sepuluh triliun delapan ratus tiga puluh sembilan

miliar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus

enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

• DAU murni sebesar Rp401.129.780.828.000,00

(empat ratus satu triliun seratus dua puluh sembilan

miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus

dua puluh delapan ribu rupiah); dan

• kurang bayar atas sisa penundaan sebagian DAU

Tahun Anggaran 2016 sebesar

Rp9.709.487.534.000,00 (sembilan triliun tujuh ratus

sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta

lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

(8) DAU murni sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a,

terdiri atas:

• DAU murni yang dialokasikan berdasarkan formula

sebesar Rp380.824.402.322.000,00 (tiga ratus

delapan puluh triliun delapan ratus dua puluh empat

miliar empat ratus dua juta tiga ratus dua puluh dua

ribu rupiah) atau setara dengan 28,7% (dua puluh

delapan koma tujuh persen) dari PDN Neto;

www.peraturan.go.id

2016, No.240

• Tambahan DAU untuk Provinsi sebagai akibat dari

pengalihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke

Provinsi sebesar Rp15.468.933.728.000,00 (lima belas

triliun empat ratus enam puluh delapan miliar

sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua

puluh delapan ribu rupiah); dan

• Tambahan DAU untuk menghindari terjadinya

penurunan alokasi DAU untuk Kabupaten/Kota

sebesar Rp4.836.444.778.000,00 (empat triliun

delapan ratus tiga puluh enam miliar empat ratus

empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh

delapan ribu rupiah).

(9) PDN neto dihitung berdasarkan penjumlahan antara

Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan

Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah.

(10) Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau

dapat diubah sesuai perubahan PDN neto dalam

Perubahan APBN.

(11) Dalam hal terjadi perubahan PDN neto yang

mengakibatkan penurunan pagu DAU Nasional dan

alokasi DAU per daerah, perlu perlakuan (perhatian)

khusus terhadap daerah-daerah yang mempunyai

kapasitas dan ruang fiskal yang sangat terbatas agar

pagu alokasi daerah yang bersangkutan tetap, sehingga

mampu membiayai belanja pegawai dan kebutuhan

operasionalnya (tidak mengalami penurunan).

(12) Pengalokasian DAU untuk Provinsi memperhatikan

adanya beban anggaran akibat pengalihan

urusan/kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(13) Pengalokasian DAU untuk kabupaten/kota,

memperhatikan kebijakan agar besarnya alokasi DAU

kabupaten/kota tidak mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya.

(14) Alokasi Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -20-

prioritas daerah.

(15) Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya, yaitu

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja

infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan

percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan

ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja,

mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan

penyediaan layanan publik antardaerah.

(1) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar

Rp173.447.210.036.000,00 (seratus tujuh puluh tiga

triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus

sepuluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri

atas:

• DAK Fisik; dan

• DAK Nonfisik.

(2) Pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan daerah

dengan memperhatikan prioritas nasional dan

kemampuan keuangan negara.

(3) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp58.342.210.436.000,00 (lima

puluh delapan triliun tiga ratus empat puluh dua miliar

dua ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu

rupiah), yang terdiri atas:

• DAK Reguler sebesar Rp20.396.248.563.000,00 (dua

puluh triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar

dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam

puluh tiga ribu rupiah);

• DAK Penugasan sebesar Rp34.466.762.990.000,00

(tiga puluh empat triliun empat ratus enam puluh

enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta

sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan

• DAK Afirmasi sebesar Rp3.479.198.883.000,00 (tiga

triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar

www.peraturan.go.id

2016, No.240

seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus

delapan puluh tiga ribu rupiah).

(4) DAK Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a digunakan untuk mendanai kegiatan:

• Bidang Pendidikan sebesar Rp6.107.100.000.000,00

(enam triliun seratus tujuh miliar seratus juta

rupiah);

• Bidang Kesehatan sebesar Rp10.021.820.000.000,00

(sepuluh triliun dua puluh satu miliar delapan ratus

dua puluh juta rupiah);

• Bidang Perumahan dan Permukiman

sebesar Rp654.890.000.000,00 (enam ratus lima

puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh

juta rupiah);

• Bidang Pertanian sebesar Rp1.650.038.563.000,00

(satu triliun enam ratus lima puluh miliar tiga puluh

delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

• Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar

Rp926.500.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh

enam miliar lima ratus juta rupiah);

• Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah sebesar

Rp531.500.000.000,00 (lima ratus tiga puluh satu

miliar lima ratus juta rupiah); dan

• Bidang Pariwisata sebesar Rp504.400.000.000,00

(lima ratus empat miliar empat ratus juta rupiah).

(5) DAK Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan:

• Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

sebesar Rp1.951.802.990.000,00 (satu triliun

sembilan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus

dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

• Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Rujukan/pratama)

sebesar Rp4.831.260.000.000,00 (empat triliun

delapan ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam

puluh juta rupiah);

• Bidang Air Minum sebesar Rp1.200.300.000.000,00

(satu triliun dua ratus miliar tiga ratus juta rupiah);

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -22-

• Bidang Sanitasi sebesar Rp1.250.200.000.000,00

(satu triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus

juta rupiah);

• Bidang Jalan sebesar Rp19.690.100.000.000,00

(sembilan belas triliun enam ratus sembilan puluh

miliar seratus juta rupiah);

• Bidang Pasar sebesar Rp1.035.700.000.000,00 (satu

triliun tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah);

• Bidang Irigasi sebesar Rp4.005.100.000.000,00

(empat triliun lima miliar seratus juta rupiah); dan

• Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah sebesar

Rp502.300.000.000,00 (lima ratus dua miliar tiga

ratus juta rupiah).

(6) DAK Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

c digunakan untuk mendanai kegiatan:

• Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar

Rp383.300.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga

miliar tiga ratus juta rupiah);

• Bidang Transportasi sebesar Rp844.100.000.000,00

(delapan ratus empat puluh empat miliar seratus juta

rupiah); dan

• Bidang Kesehatan sebesar Rp2.251.798.883.000,00

(dua triliun dua ratus lima puluh satu miliar tujuh

ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus

delapan puluh tiga ribu rupiah).

(7) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp115.104.999.600.000,00 (seratus lima belas triliun

seratus empat miliar sembilan ratus sembilan puluh

sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

• Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar

Rp45.119.999.600.000,00 (empat puluh lima triliun

seratus sembilan belas miliar sembilan ratus

sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu

rupiah);

• Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar

www.peraturan.go.id

2016, No.240

Rp3.581.700.000.000,00 (tiga triliun lima ratus

delapan puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

• Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar

Rp55.573.400.000.000,00 (lima puluh lima triliun

lima ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus juta

rupiah);

• Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah

sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat

ratus miliar rupiah);

• Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

sebesar Rp6.910.000.000.000,00 (enam triliun

sembilan ratus sepuluh miliar rupiah);

• Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, (PK2 UKM) sebesar

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

• Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah

Khusus sebesar Rp1.669.900.000.000,00 (satu triliun

enam ratus enam puluh sembilan miliar sembilan

ratus juta rupiah); dan

• Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar

Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar

rupiah).

(8) Daerah penerima DAK tidak menyediakan dana

pendamping.

(1) DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf

b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh

triliun lima ratus miliar rupiah).

(2) DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria

kinerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait kriteria kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemeringkatan

kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -24-

(4) Penerimaan DID digunakan sesuai dengan kebutuhan

dan prioritas daerah.

(1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar

Rp20.345.191.234.000,00 (dua puluh triliun tiga ratus

empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh satu

juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri

atas:

• Dana Otonomi Khusus; dan

• Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp19.545.191.234.000,00 (sembilan belas triliun lima

ratus empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh

satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang

terdiri atas:

• Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan

Provinsi Papua Barat sebesar

Rp8.022.595.617.000,00 (delapan triliun dua puluh

dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam

ratus tujuh belas ribu rupiah) yang dibagi masing-

masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen)

untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen)

untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai

berikut:

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar

Rp5.615.816.932.000,00 (lima triliun enam ratus

lima belas miliar delapan ratus enam belas juta

sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat

sebesar Rp2.406.778.685.000,00 (dua triliun

empat ratus enam miliar tujuh ratus tujuh puluh

delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu

rupiah).

www.peraturan.go.id

2016, No.240

• Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar

Rp8.022.595.617.000,00 (delapan triliun dua puluh

dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam

ratus tujuh belas ribu rupiah); dan

• Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi

Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima

ratus miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua

sebesar Rp2.625.000.000.000,00 (dua triliun enam

ratus dua puluh lima miliar rupiah); dan

1. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua

Barat sebesar Rp875.000.000.000,00 (delapan

ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

(3) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan

ratus miliar rupiah).

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,

Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Presiden.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis

pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan

Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah

ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017.

(3) Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke

Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut:

• dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai;

• bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau

simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar,

dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -26-

dalam bentuk nontunai; dan

• dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai

dengan tahapannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

(1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran

2017 direncanakan sebesar Rp160.055.480.773.000,00

(seratus enam puluh triliun lima puluh lima miliar empat

ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga

ribu rupiah).

(2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara

tepat sasaran.

(3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan

dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran

berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi

harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar

rupiah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program

Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2017

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Presiden.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian

negara/lembaga, Pemerintah memberikan insentif atas kinerja

anggaran kementerian negara/lembaga yang akan diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

www.peraturan.go.id

2016, No.240

PNBP;

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah

yang diterushibahkan;

• pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara

Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian

Anggaran kementerian negara/lembaga atau antar

subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA

BUN);

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek

kementerian negara/lembaga;

• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)

Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni

untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional;

• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)

Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan

ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari

pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

• pergeseran anggaran antara program lama dan

program baru dalam rangka penyelesaian

administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

sepanjang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat; dan/atau

• pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana

untuk penyelesaian restrukturisasi kementerian

negara/lembaga,

ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa

perubahan pagu Pemberian Pinjaman akibat dari

lanjutan, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman, dan

pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah closing

date, ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa

perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan

penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah

yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -28-

pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah closing

date, ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun

Anggaran 2017 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP) Tahun 2017.

(1) Pemerintah dapat melanjutkan penyelesaian kegiatan

yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2016 yang

belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun

anggaran 2016 sebagai akibat dilakukannya

penghematan anggaran pada tahun 2016, untuk

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.

(2) Dalam rangka pemenuhan anggaran untuk pelaksanaan

penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pemerintah dapat melakukan pergeseran anggaran

antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran dan

disampaikan kepada Komisi terkait di Dewan Perwakilan

Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada

pemerintah/lembaga asing dan menetapkan

pemerintah/lembaga asing penerima untuk tujuan

kemanusiaan dan tujuan lainnya.

(2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah

Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana.

www.peraturan.go.id

2016, No.240

(1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar

Rp416.090.233.749.000,00 (empat ratus enam belas

triliun sembilan puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga

juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

(2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0%

(dua puluh koma nol persen), yang merupakan

perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja

Negara sebesar Rp2.080.451.168.747.000,00 (dua

kuadriliun delapan puluh triliun empat ratus lima puluh

satu miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus

empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur

dalam Peraturan Presiden.

(1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran

2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil

dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun

Anggaran 2017 terdapat defisit anggaran sebesar

Rp330.167.788.571.000,00 (tiga ratus tiga puluh triliun

seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan

puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu

rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.

(2) Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi

Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I

Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -30-

(1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui

target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat

menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai,

dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan

pembiayaan.

(2) Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL,

penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN

sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibebankan pada anggaran negara.

(3) Penggunaan dana SAL, Pinjaman Tunai, dan/atau

penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan

Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) tahun 2017.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit

melampaui target serta penggunaan dana SAL, Pinjaman

Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan

pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pemerintah dapat menggunakan program kementerian

negara/lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni

dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk

dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

(2) Rincian program Kementerian negara/lembaga yang

dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN

ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan

Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2017 dan

penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

Tahun Anggaran 2017.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program

Kementerian negara/lembaga sebagai dasar penerbitan

SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

www.peraturan.go.id

2016, No.240

(1) Pemerintah dapat menggunakan sisa dana penerbitan

SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian

negara/lembaga yang tidak terserap pada Tahun

Anggaran 2016 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan

kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2017.

(2) Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk

pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian

negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan

Tahun Anggaran 2017 dan/atau Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana

penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek

Kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan

kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan

stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan

kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun

anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

(2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang

di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang

diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali

dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar

SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan

Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran

2017 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) Tahun 2017.

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -32-

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam

rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada

saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana

SAL, penerbitan SBN, atau penyesuaian Belanja Negara.

(2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai

kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN,

apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia

untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal

tahun.

(3) Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN

untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas

dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan

penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan

pembiayaan yang ditetapkan.

(4) Pemerintah dapat melakukan percepatan pembayaran

cicilan pokok utang dalam rangka pengelolaan portofolio

utang melalui penerbitan SBN.

(5) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang

yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan

salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah

dapat melakukan perubahan komposisi instrumen

pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan

ekonomi dan fiskal.

(6) Dalam hal diperlukan realokasi anggaran bunga utang

sebagai dampak perubahan komposisi instrumen

pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Pemerintah dapat melakukan realokasi dari pembayaran

bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang

dalam negeri atau sebaliknya.

(7) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan

memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang,

www.peraturan.go.id

2016, No.240

Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang

dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi

penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk

dukungan pembiayaan.

(8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh

Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan

Tahun Anggaran 2017 dan/atau Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

(1) Dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran di awal

Tahun Anggaran 2017, Pemerintah dapat melakukan

penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2016.

(2) Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan

Tahun Anggaran 2017 dan/atau Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

(1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan yang

dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri, penarikan Rupiah

Murni Pendamping untuk pembayaran uang muka

kontrak kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri

dalam DIPA Tahun Anggaran 2017, dapat dilanjutkan

sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.

(2) Pengajuan usulan lanjutan penarikan rupiah murni

pendamping untuk pembayaran uang muka kontrak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

kepada Menteri Keuangan dalam bentuk revisi anggaran

paling lambat pada tanggal 31 Januari 2018.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revisi

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -34-

(1) Investasi pada organisasi/lembaga keuangan

internasional/badan usaha internasional yang akan

dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai investasi

permanen, ditetapkan untuk dijadikan investasi pada

organisasi/lembaga keuangan internasional/badan

usaha internasional tersebut.

(2) Pemerintah dapat melakukan pembayaran investasi pada

organisasi/lembaga keuangan internasional/badan

usaha internasional melebihi pagu yang ditetapkan

dalam Tahun Anggaran 2017 yang diakibatkan oleh

selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN

Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

(3) Pelaksanaan investasi pada organisasi/lembaga

keuangan internasional/badan usaha internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian

Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian

negara/lembaga yang dipergunakan dan/atau

dioperasikan oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang di

dalamnya terdapat saham milik negara dan telah tercatat

pada laporan posisi keuangan BUMN/Perseroan Terbatas

yang di dalamnya terdapat saham milik negara sebagai

BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk

dijadikan PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang di

dalamnya terdapat saham milik negara tersebut.

(2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA

kementerian negara/lembaga yang akan dipergunakan

oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya

terdapat saham milik negara sejak pengadaan BMN

dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada

www.peraturan.go.id

2016, No.240

BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat

saham milik negara yang menggunakan BMN tersebut.

(3) Pelaksanaan PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang

didalamnya terdapat saham milik negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

(1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk

mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

untuk:

• penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Nasional, yang terdiri dari:

1. percepatan pembangunan pembangkit tenaga

listrik yang menggunakan batubara;

1. percepatan penyediaan air minum;

2. penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja

sama Pemerintah dengan badan usaha yang

dilakukan melalui badan usaha penjaminan

infrastruktur;

1. pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman

langsung dari lembaga keuangan internasional

kepada Badan Usaha Milik Negara;

1. percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

• penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur

daerah kepada BUMN.

(2) Dalam hal anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan,

diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas

terjamin atau belanja kementerian negara/lembaga.

(3) Dalam hal terdapat anggaran Kewajiban Penjaminan

Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam

tahun berjalan, anggaran Kewajiban Penjaminan

Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan

mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening Dana

Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -36-

Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

yang dibuka di Bank Indonesia.

(4) Dana yang telah dipindahbukukan dalam rekening Dana

Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk

pembayaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

antarprogram penjaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a pada tahun anggaran yang akan datang.

(5) Dana yang telah dipindahbukukan dalam rekening Dana

Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan

untuk pembayaran atas penjaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran

Kewajiban Penjaminan dan penggunaan Dana Cadangan

Penjaminan Pemerintah atau rekening Dana Jaminan

Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pemerintah dapat melakukan pembayaran bunga utang

dan pengeluaran cicilan pokok utang melebihi pagu yang

ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2017, yang

selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam APBN

Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

(2) Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai

dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban

pembayaran kewajiban utang, dan/atau melindungi

posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang

diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-

faktor pasar keuangan.

(3) Pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi

Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan pada anggaran pembayaran bunga utang

dan/atau pengeluaran cicilan pokok utang.

www.peraturan.go.id

2016, No.240

(4) Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) bukan merupakan kerugian keuangan negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi

Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk

menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang

diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang

Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya

piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah

Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS),

meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan

pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100%

(seratus persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian

piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2017, Pemerintah

menyusun laporan pelaksanaan APBN Semester Pertama

Tahun Anggaran 2017 mengenai:

• realisasi Pendapatan Negara;

• realisasi Belanja Negara; dan

• realisasi Pembiayaan Anggaran.

(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan

berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling

lambat pada akhir bulan Juli 2017, untuk dibahas

bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan

Pemerintah.

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -38-

(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2017 dengan

perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas

bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah

dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas

APBN Tahun Anggaran 2017, apabila terjadi:

• perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak

sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN

Tahun Anggaran 2017;

• perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

• keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau

antarprogram; dan/atau

• keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya

harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun

berjalan.

(2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah

SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang

penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

mengenai Perubahan atas Undang-Undang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2017

berakhir.

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut:

• proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi

dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya

yang menyebabkan turunnya pendapatan negara

dan/atau meningkatnya belanja negara secara

signifikan; dan/atau

www.peraturan.go.id

2016, No.240

• kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN

secara signifikan,

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan

dalam APBN Tahun Anggaran 2017;

1. pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam

satu bagian anggaran dan/atau antarbagian

anggaran dengan mempertimbangkan sasaran

program prioritas nasional yang tetap harus tercapai;

1. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka

peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran

program prioritas yang tetap harus tercapai;

1. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan

pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu

memperhitungkan ketersediaan SAL untuk

kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun

anggaran berjalan dan awal tahun anggaran

berikutnya; dan/atau

1. penambahan utang yang berasal dari penarikan

pinjaman dan/atau penerbitan SBN.

(2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang

di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang

diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali

dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan

lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah dapat

mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(4) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-

langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -40-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

(1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami

kesulitan likuiditas, Pemerintah dapat memberikan

pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

(2) Sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

• penggunaan SAL untuk menutup kekurangan

pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu

memperhitungkan ketersediaan SAL untuk

kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun

anggaran berjalan dan awal tahun anggaran

berikutnya; dan/atau

• penambahan utang yang berasal dari penarikan

pinjaman dan/atau penerbitan SBN.

(3) Pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penggunaan sumber

dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud

ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah keputusan yang tertuang di

dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan

Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan

dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh

empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

sebagaimana dimaksud ayat (3) karena suatu dan lain hal

belum dapat ditetapkan, Pemerintah dapat memberikan

pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan

sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(6) Dalam hal terjadi pemberian pinjaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melaporkan dalam

www.peraturan.go.id

2016, No.240

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

tahun berjalan dan/atau dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) tahun berkenaan.

(7) Sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun berjalan

dan/atau dilaporkan dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) tahun berkenaan.

(1) Setelah Tahun Anggaran 2017 berakhir, Pemerintah

menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN

Tahun Anggaran 2017 berupa Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP).

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017,

setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh

Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam)

bulan setelah Tahun Anggaran 2017 berakhir untuk

mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Postur APBN Tahun Anggaran 2017 yang memuat rincian

besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, Surplus/Defisit

Anggaran, dan Pembiayaan Anggaran tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Undang-Undang ini.

Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 yang merupakan

pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -42-

lambat tanggal 30 November 2016.

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2017

mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas, yang tercermin dalam:

• penurunan kemiskinan menjadi sebesar 10,5% (sepuluh

koma lima persen);

• tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,6%

(lima koma enam persen);

• penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,39 (nol koma

tiga sembilan); dan

• peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

mencapai 70,1 (tujuh puluh koma satu).

Ketentuan mengenai penerbitan SBN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang

ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

www.peraturan.go.id

2016, No.240

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di

pada tanggal 18 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id