Pasal 15

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,

Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Presiden.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis

pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan

Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah

ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017.

(3) Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke

Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut:

• dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai;

• bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau

simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar,

dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -26-

dalam bentuk nontunai; dan

• dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai

dengan tahapannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.