Pasal 32

(1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk

mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

untuk:

• penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Nasional, yang terdiri dari:

1. percepatan pembangunan pembangkit tenaga

listrik yang menggunakan batubara;

1. percepatan penyediaan air minum;

2. penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja

sama Pemerintah dengan badan usaha yang

dilakukan melalui badan usaha penjaminan

infrastruktur;

1. pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman

langsung dari lembaga keuangan internasional

kepada Badan Usaha Milik Negara;

1. percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

• penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur

daerah kepada BUMN.

(2) Dalam hal anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan,

diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas

terjamin atau belanja kementerian negara/lembaga.

(3) Dalam hal terdapat anggaran Kewajiban Penjaminan

Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam

tahun berjalan, anggaran Kewajiban Penjaminan

Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan

mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening Dana

Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -36-

Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

yang dibuka di Bank Indonesia.

(4) Dana yang telah dipindahbukukan dalam rekening Dana

Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk

pembayaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

antarprogram penjaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a pada tahun anggaran yang akan datang.

(5) Dana yang telah dipindahbukukan dalam rekening Dana

Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan

untuk pembayaran atas penjaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran

Kewajiban Penjaminan dan penggunaan Dana Cadangan

Penjaminan Pemerintah atau rekening Dana Jaminan

Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.