Pasal 31

(1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian

Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian

negara/lembaga yang dipergunakan dan/atau

dioperasikan oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang di

dalamnya terdapat saham milik negara dan telah tercatat

pada laporan posisi keuangan BUMN/Perseroan Terbatas

yang di dalamnya terdapat saham milik negara sebagai

BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk

dijadikan PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang di

dalamnya terdapat saham milik negara tersebut.

(2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA

kementerian negara/lembaga yang akan dipergunakan

oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya

terdapat saham milik negara sejak pengadaan BMN

dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada

www.peraturan.go.id

2016, No.240

BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat

saham milik negara yang menggunakan BMN tersebut.

(3) Pelaksanaan PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang

didalamnya terdapat saham milik negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.