Pasal 30

(1) Investasi pada organisasi/lembaga keuangan

internasional/badan usaha internasional yang akan

dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai investasi

permanen, ditetapkan untuk dijadikan investasi pada

organisasi/lembaga keuangan internasional/badan

usaha internasional tersebut.

(2) Pemerintah dapat melakukan pembayaran investasi pada

organisasi/lembaga keuangan internasional/badan

usaha internasional melebihi pagu yang ditetapkan

dalam Tahun Anggaran 2017 yang diakibatkan oleh

selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN

Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

(3) Pelaksanaan investasi pada organisasi/lembaga

keuangan internasional/badan usaha internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Keuangan.