Pasal 33

(1) Pemerintah dapat melakukan pembayaran bunga utang

dan pengeluaran cicilan pokok utang melebihi pagu yang

ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2017, yang

selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam APBN

Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

(2) Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai

dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban

pembayaran kewajiban utang, dan/atau melindungi

posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang

diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-

faktor pasar keuangan.

(3) Pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi

Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan pada anggaran pembayaran bunga utang

dan/atau pengeluaran cicilan pokok utang.

www.peraturan.go.id

2016, No.240

(4) Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) bukan merupakan kerugian keuangan negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi

Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.