Pasal 34

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk

menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang

diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang

Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya

piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah

Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS),

meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan

pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100%

(seratus persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian

piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.