PBNYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya.

3. Pertzinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

4. Pelayanan .

SK No 069131 A

PRESIDEN

4 Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. 6 Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyej ahterakan masyarakat. 7 Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 8 Sistem Perrzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submlssion) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 9 Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

1O. Peraturan .

SK No 069247 A

PRES IDEN

1. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/ Kota. 1 1. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
5. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Fusat.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

• pelaksanaanPerizinan Berusaha di daerah;

• Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha;

• pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

• pembinaan .

SK No 069133 A

PRES IDEN

• pembinaan dan pengawasan;
• pendanaan; dan
• sanksi administratif.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupatenlkota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah

Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP provinsi. (21 Pendelegasian kewenangan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
• penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

. Pasal 5. .

SK No 069134 A

PRESIDEN REFUBLIK it.iDONESIA

(1) Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan

Pemerintah Daerah kabupatenlkota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota. (21 Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

(2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan

berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Perrzinan Berusaha Berbasis Risiko;
• persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
• Perrzinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan inve stasi.

(3) Perizinan .

SK No 069135 A

PRES IDEN

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(4) Persyaratan dasar Pertzinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

• kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
• persetujuan lingkungan; dan
• persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(5) Perrzinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:

• kelautan dan perikanan;
• pertanian;
• lingkungan hidup dan kehutanan;
• energi dan sumber daya mineral;
• ketenaganukliran;
• perindustrian;
• perdagangan;
• pekerjaan umum dan perumahan ralryat;
• transportasi;
• kesehatan, obat dan makanan;
• pendidikan dan kebudayaan;

1. pariwisata;

• keagamaan;
• pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
• pertahanan dan keamanan; dan
• ketenagakerjaan.

(6) Sektor...

SK No 069165 A

PRES IDEN ,QEFUBLIK i^{DONESt.A,

(6) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta

pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses p errzinannya terinte grasi den gan p elayana n P erizinan Berusaha di daerah.

(7) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan

kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(8) Perrzinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar

Pertzinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang- undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Bagian Kedua Manaj emen Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pertzinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan Penyelenggaraan Pertzinan Berusaha di Daerah kabupatenlkota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota.

(1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara

perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan DPMPTSP dalam menyelenggarakan

Pertzinan Berusaha dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perrzinan

Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelen ggaraan P erizinan B eru saha di D aerah.

(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• pelaksanaan pelayanan;
• pengelolaanpengaduanmasyarakat;
• pengelolaan informasi;
• penyuluhan kepada masyarakat;
• pelayanan konsultasi; dan
• pendampingan hukum.

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal g ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(2) Pelaksanaan

SK No 069138 A

REPUBLiK {}IDONESI.A.

(2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah

wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Fusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan j asa pelayanan P erizinan Beru saha.

(4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem

pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 1 1

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di

daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (21 Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat

dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:

• pelayanan berbantuan; dan/atau
• pelayanan bergerak.

(4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPISP dan Pelaku Usaha.

(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal12...

SK No 059139 A

PRESIDEilI

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila

pelayanan Sistem OSS:

• belum tersedia; atau
• terjadi gangguan teknis.

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:

• Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
• petugas DPMPTSP menghubungkan pertzinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
• persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.

(4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan

Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 13. .

SK No 069140 A

PRES iDEN

(1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan,

terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Pertzinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain. (21 Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

(3) PengajuanPerizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (21, didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di daerah.

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal g ayat (21huruf a tidak dipungut biaya.

(2) Pertzinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP

dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

(3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(4) Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

• menerima dan memberikan tanda terima;
• memeriksa kelengkapan dokumen;
• mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
• menelaah dan menanggapi;
• menatausahakan;
• melaporkan hasil; dan
• memantau dan mengevaluasi.

(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

(1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan

untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan P erizinan Berusaha.

(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan

mudah diakses oleh masyarakat. (21 Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:

• menerima permintaan layanan informasi; dan
• menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan P erizinan Berusaha.

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS. (21 Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:

• profil kelembagaan perangkat daerah;
• standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
• penilaian kinerja PTSP.

(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

(4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada

masyarakat tidak dipungut biaya.

(5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi: a.hak..

SK No 069143 A

PRESiDEN RTPUBL'Ti iNDONESIA

• hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
• manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
• persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
• waktu dan tempat pelayanan; dan
• tingkat risiko kegiatan usaha.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat

dilakukan melalui:

• media elektronik;
• media cetak; dan/atau
• pertemuan.

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf e, paling sedikit:

• konsultasi teknis jenis layanan Pertzinan Berusaha;
• konsultasi aspek hukum Pertzinan Berusaha; dan
• pendampingan teknis.

(2) Pelayanan konsuitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan f atau daring.

(3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat

permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perrzinan yang melibatkan DPMPTSP. (21 Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal22

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP

harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit:

• kantor depan;
• kantor belakang;
• ruang pendukung; dan
• alat/fasilitas pendukung.

(3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan

pelayanan secara elektronik, paling sedikit:

• koneksi internet;
• pusat data dan seruer aplikasi;
• telepon pintar; dan
• sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Pusat data dan seruer aplikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Fusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

SK No 069145 A

PRES IDEN REPUELiK tr.iDONESIA -t7- Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Aparatur

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP

harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.

(2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan

akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain.

Pasal24

(1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.

(2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.

(3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(4) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan

fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, gubernur lbupatilwali kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Hubungan Kerja

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

• hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
• hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan perangkat daerah provinsi;
• hubungan kerja DPMPISP kabupatenlkota dengan perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain; dan
• hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi setempat.

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perrzinan Berusaha di daerah.

(2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• pendampingan

SK No 069147 A

PRES

'DEN

• pendampingan pelaksanaanPertzinan Berusaha;
• verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
• pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
• pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
• penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.

(1) Hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan perangkat

daerah provinsi dan hubungan kerja DPMPTSP kabupaten/kota dengan perangkat daerah dalam kabupaten lkota sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b dan huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenan gan masing-masing;
• verifikasi Perizinan Berusaha;
• monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
• fasilitasi penyelesaian permasalahan Perrzinan Berusaha; dan
• sinergi program dan kegiatanPerizinan Berusaha.

Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2), hubungan kerja DPMPTSP

kabupaten/kota dengan perangkat daerah kabupaten I kota dilakukan dalam rangka pemberian dukun gan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain. Pasal30...

SK No 069148 A

PRESIDEhI REFUBL'K iNDONESIA

(1) Hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPISP

kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• fasilitasi penyelesaian permasalahan Pertzinan Berusaha; dan
• pengawasan Perizinan Berusaha.

(1) Penlrusunan Perda dan Perkada dalam rangka

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah

mengenai rencana tata ruang yang mendukung Penyelenggaraan P erizinan Berusaha di Daerah.

(2) Kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Perda mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi;
• Perda mengenai rencana tata rLrang wilayah kabupaten/kota; dan
• Perkada mengenai rencana detail tata ruang.

(3) Perda dan Perkada mengenai rencana tata ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dan kabupatenlkota kepada Menteri.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) paling sedikit memuat:

• jumlah perizinan yang diterbitkan;
• rencana dan realisasi investasi; dan
• kendala dan solusi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(5) Laporan .

SK No 069150 A

PRES IDEN REPUBLIK iNDONESIA

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan

Perrzinan Berusaha di Daerah:

• provinsi, dilakukan oleh:

1. Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan
2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengawasan teknis;

• kabupatenf kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

SK No 069151A

PRES IDEN REPUELIK iNDONESIA -23_

PENDANAAN

(1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah pada Pemerintah Fusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

(3) Pendanaan Penyelenggaraan Perrzinan Berusaha di

Daerah kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

(4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

DPMPTSP yang tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal37...

SK No 069152 A

trRESIDEN REFUBLiK.NDONESIA

(1) Gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi

administratif apabila DPMPTSP dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha tidak menggunakan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (2\ Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupatilwali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Fusat.

(3) Menteri teknis atau kepala lembaga pemerintah

nonkementerian yang membina dan mengawasi Perrzinan Berusaha sektor dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis kepada gubernur setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh gubernur/ bupati/ wali kota:

• menteri teknis atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih kewenangan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau
• gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih kewenangan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(6) Pengambilalihan

SK No 069153 A

PRESIDEN REPUBLIK iNDONESIA

(6) Pengambilalihan kewenangan Perizinan Berusaha oleh

menteri teknis atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pengambilalihan kewenangan Perrzinan Berusaha oleh

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan menteri teknis atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(1) Ketentuan dan tata cara pembentukan DPMPISP

provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan dari ketentuan

Pasal 18 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L6 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

(2) Pemerintah . .

SK No 069154 A

PRESiDEi.t REPUBilK. :NDoNESIA

(2) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota wajib menyesuaikan DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku

Perda dan Perkada yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling larna 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku untuk Perda dan Perkada yang jangka waktu penyesuaiannya ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan pelaksanaan sebagai pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4 1

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 069155 A

PRES IDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2O2l

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari2O2I

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan istrasi Hukum,

vanna Djaman

SK No 086200 A

PRES IDEN