Pasal 35

(1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah pada Pemerintah Fusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

(3) Pendanaan Penyelenggaraan Perrzinan Berusaha di

Daerah kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

(4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.