Pasal 34

(1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan

Perrzinan Berusaha di Daerah:

• provinsi, dilakukan oleh:

1. Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan
2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengawasan teknis;

• kabupatenf kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

SK No 069151A

PRES IDEN REPUELIK iNDONESIA -23_

PENDANAAN