Pasal 12

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila

pelayanan Sistem OSS:

• belum tersedia; atau
• terjadi gangguan teknis.

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:

• Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
• petugas DPMPTSP menghubungkan pertzinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
• persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.

(4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan

Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 13. .

SK No 069140 A

PRES iDEN