RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

• rincian Anggaran Pendapatan Negara;

• rincian Anggaran Belanja Negara; dan

• rincian Pembiayaan Anggaran.

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

• rincian Penerimaan Perpajakan tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

• rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -3-

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

• rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

• rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

• rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan

• rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi,

subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber

dana, dan prakiraan maju tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

(3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut

organisasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, dan sumber dana, termasuk anggaran

program pengelolaan subsidi tercantum dalam Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

• rincian Anggaran Transfer ke Daerah; dan

• rincian Dana Desa.

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -4-

(2) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

• rincian Dana Perimbangan;

• rincian Dana Insentif Daerah; dan

• rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Rincian Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

• rincian Dana Transfer Umum; dan

• rincian Dana Transfer Khusus.

(4) Rincian Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

• rincian Dana Bagi Hasil; dan

• rincian Dana Alokasi Umum.

(5) Rincian Anggaran Dana Transfer Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

• rincian Dana Alokasi Khusus Fisik; dan

• rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

(6) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Presiden ini.

(7) Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a terdiri atas:

• rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VI;

• rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam

Lampiran VII;

• rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi tercantum dalam Lampiran VIII;

• rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak

Bumi dan Gas Bumi menurut

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -5-

Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam

Lampiran IX;

• rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral

dan Batubara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

tercantum dalam Lampiran X;

• rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

tercantum dalam Lampiran XI;

• rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Perikanan menurut Kabupaten/Kota tercantum

dalam Lampiran XII; dan

• rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas

Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum

dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

(8) Rincian Dana Alokasi Umum menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

(9) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran XV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(10) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran XVI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

(11) Rincian Dana Insentif Daerah menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XVII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -6-

(12) Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(13) Rincian lebih lanjut dan tata cara penyaluran:

• kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

• kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menurut Provinsi/Kabupaten/Kota,

yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(14) Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagai akibat dari:

• perubahan data; dan/atau

• kesalahan hitung, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pelaporan,

dan sanksi atas penggunaan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk

belanja infrastruktur daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(16) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b digunakan untuk mendukung kegiatan yang

sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dapat

berupa penyediaan layanan dasar publik, pembangunan,

termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang pemerintahan, atau peningkatan

kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.

Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -7-

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran XX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

(1) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah

Pusat berupa:

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak;

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah

yang diterushibahkan;

• pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara

Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau antar

subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999

(BA BUN);

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan

kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN

yang tidak terserap pada tahun 2016;

• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni

untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional;

• pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan

ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari

pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

• pergeseran anggaran antara program lama dan

program baru untuk penyelesaian administrasi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -8-

• pergeseran anggaran untuk penyediaan dana untuk

penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga;

• perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat

berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri

yang telah closing date;

• realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan

utang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal;

• perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL, Penarikan Pinjaman Tunai,

dan/atau penerbitan SBN sebagai akibat tambahan

pembiayaan;

• perubahan pembayaran program pengelolaan

subsidi berdasarkan perubahan parameter, realisasi

perubahan harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah;

• pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau antar

kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas

pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; dan/atau

• pergeseran anggaran antar Program dalam satu

Bagian Anggaran untuk lanjutan penyelesaian kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun

anggaran 2016 yang belum terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran 2016 sebagai akibat dilakukannya penghematan anggaran pada tahun

2016,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Menteri Keuangan dapat melakukan proses perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat

mengakibatkan pagu rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam Peraturan Presiden tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 melebihi pagu

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -9-

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2017.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang

berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah

sebagai akibat dari:

• penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena

percepatan atau lanjutan penarikan;

• penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2016 yang tidak terserap;

• pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau

• pengesahan atas Pemberian Pinjaman luar negeri yang telah closing date,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Menteri Keuangan dapat melakukan proses perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat

mengakibatkan pagu rincian Pembiayaan Anggaran

dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun

Anggaran 2017 melebihi pagu sebagaimana tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -10-

(3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu

Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Pembiayaan

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi pada masing-masing Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara yang telah disahkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan masih tetap

berlaku sampai dengan disahkannya revisi Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran masing-masing Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden ini

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 253), dinyatakan masih tetap berlaku

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -11-

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -12-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id