PERPRES Berlaku

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

rincian Anggaran Pendapatan Negara;
rincian Anggaran Belanja Negara; dan
rincian Pembiayaan Anggaran.

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

rincian Penerimaan Perpajakan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 4

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan

rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut

www.peraturan.go.id

2016, No.253

organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi,

subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber

dana, dan prakiraan maju sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirinci menurut

organisasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan,

jenis belanja, dan sumber dana, termasuk anggaran

program pengelolaan subsidi, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri

atas:

rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini;

rincian Dana Bagi Hasil terdiri atas:

rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan

Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang

Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan

Pasal 21 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan

Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

menurut Provinsi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VIII;

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/

Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam

www.peraturan.go.id

2016, No.253 -4-

Lampiran IX;

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Mineral dan Batubara menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana

tercantum dalam Lampiran X;

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Perikanan menurut Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;

dan

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini;

rincian Dana Alokasi Umum murni menurut

Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak