Pasal 9

(1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang

berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada

Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai

akibat dari:

• penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena

percepatan atau lanjutan penarikan;

• penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun

anggaran 2016 yang tidak terserap;

• pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau

• pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeri

yang telah closing date,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu Pemberian

Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.