Peraturan Menteri Nomor 93-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

(1) Revisi Anggaran meliputi: a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah; b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; dan c. revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administratif.
(2) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan Pagu Anggaran, termasuk pergeseran rincian anggarannya, meliputi: a. Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP; b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjaman/hibah; c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN, termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2016; www.peraturan.go.id 2017, No.972 d. perubahan anggaran belanja pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date; e. perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter, tambahan kewajiban, dan/atau pemenuhan kewajiban; f. perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan/atau g. perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi. (3) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pergeseran rincian anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, meliputi: a. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08
(BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; c. pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP; d. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil; e. pergeseran anggaran untuk penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; www.peraturan.go.id 2017, No.972 f. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; g. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; h. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian/ Lembaga; i. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama untuk memenuhi kebutuhan selisih kurs; j. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama untuk penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya; k. pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; l. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang sama atau antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; m. pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor baru; n. pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana; o. pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); www.peraturan.go.id 2017, No.972 p. pergeseran anggaran untuk rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak; q. pergeseran anggaran untuk penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola yang dilakukan dalam 1 (satu) Program yang sama;
r. pergeseran anggaran untuk pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional;
s. penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN; t. pergeseran anggaran belanja sebagai akibat dari perubahan prioritas penggunaan anggaran; u. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencairan anggaran, penggunaan Keluaran (Output) cadangan, dan/atau tunggakan;
v. penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; dan/atau w. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun 2016. (4) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama atau antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama atau antar Satker, dan/atau dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program, sesuai dengan ketentuan masing- masing. www.peraturan.go.id 2017, No.972 (5) Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. ralat kode kewenangan; b. ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker; c. ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah; d. ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja; e. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; f. ralat kode lokasi Satker dan/atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; g. perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;
h. ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman; i. ralat cara penarikan SBSN; j. ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN; dan/atau k. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA. (6) Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. perubahan/penambahan nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri; b. perubahan/penambahan nomor register SBSN; c. perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/ PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman; www.peraturan.go.id 2017, No.972 d. perubahan/penambahan cara penarikan SBSN;
e. perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA; f. perubahan pejabat penandatangan DIPA; g. perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker; dan/atau h. perubahan pejabat perbendaharaan.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

√

41. Revisi otomatis

(1) Dalam hal terdapat perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf g, Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran- Kementerian Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi telah disetujui oleh Pengguna Anggaran yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pengguna anggaran; dan b. Perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi telah disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Perubahan sasaran/target proyek prioritas termasuk sasaran/target Keluaran (Output) dalam proyek prioritas; dan www.peraturan.go.id 2017, No.972 b. Lokasi Keluaran (Output) dalam proyek prioritas. (3) Perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan perubahan pagu anggaran Keluaran (Output) sepanjang pagu anggaran proyek prioritas tetap. (4) Kementerian/Lembaga melakukan perubahan rencana kerja Kementerian/Lembaga setelah penetapan revisi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan penambahan atau pengurangan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga, termasuk Satker Badan Layanan Umum. (2) Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga termasuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari: a. kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan; b. adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman; c. adanya Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru; d. adanya Satker PNBP baru; www.peraturan.go.id 2017, No.972 e. adanya persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; f. adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker;
g. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya; dan/atau h. adanya perkiraan PNBP dari kegiatan: 1) pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA; dan 2) pelayanan kesehatan berdasarkan surat pernyataan Kepala Rumah Sakit, untuk menambah volume Keluaran (Output). (3) Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP yang bersifat mengurangi alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga termasuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari: a. penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang tercantum dalam APBN atau APBN Perubahan sebagai akibat dari adanya perubahan kebijakan Pemerintah atau Keadaan Kahar; b. penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan/atau c. pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. www.peraturan.go.id 2017, No.972 (4) Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP dapat diikuti dengan perubahan rincian. (5) Usul revisi terkait dengan perubahan anggaran belanja K/L yang bersumber dari PNBP ditelaah bersama-sama antara Kementerian/Lembaga dengan Direktorat teknis mitra Kementerian/ Lembaga dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran untuk penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

√

5. Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date. Pasal 2 ayat (2) huruf d

√

6. Perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter,

www.peraturan.go.id 2017, No.972 No. URAIAN REVISI DJA

a. perubahan anggaran Kegiatan Kementerian/Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Pasal ayat (1)
huruf a Pasal 13 ayat (2) √

b. penambahan alokasi anggaran belanja pegawai berupa penyesuaian besaran nilai rupiah belanja pegawai yang ditempatkan di luar negeri. Pasal ayat (1)
huruf b √

c. penambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang. Pasal ayat (1)
huruf c √

www.peraturan.go.id 2017, No.972 No. URAIAN REVISI DJA

√

Perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, √

www.peraturan.go.id 2017, No.972 No. URAIAN REVISI DJA

√

10. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan

√ www.peraturan.go.id 2017, No.972 No. URAIAN REVISI DJA

(1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional pada Satker yang sama dan/atau untuk Satker lain. (2) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. pergeseran anggaran antar detil belanja pegawai dalam komponen 001 dan/atau detil belanja barang dalam komponen dalam peruntukan akun yang sama antar Satker; www.peraturan.go.id 2017, No.972 b. pergeseran anggaran antar detil belanja pegawai dalam komponen 001 selain gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/atau detil belanja barang dalam komponen 002 untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dalam Satker yang bersangkutan; c. pergeseran alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional komponen 001 pada satker yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada Satker yang bersangkutan berlebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari KPA; 2. usul revisi tidak menyebabkan pagu gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji menjadi minus; dan 3. usul revisi dilakukan setelah pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji bulan Oktober tahun 2017; (3) Dalam hal Revisi Anggaran untuk memenuhi kebutuhan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/atau tunjangan kinerja: a. dapat dipenuhi dari belanja non-operasional sepanjang alokasi biaya operasional pada Kementerian/Lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut; atau b. dalam hal kebutuhan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/atau tunjangan kinerja tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari biaya operasional dan belanja non-operasional Kementerian/Lembaga, menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan usul tambahan pemenuhan kekurangan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji www.peraturan.go.id 2017, No.972 dan/atau tunjangan kinerja dari anggaran BA BUN ke Menteri Keuangan.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

√ 13. Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari √ √*) www.peraturan.go.id 2017, No.972 No. URAIAN REVISI DJA

*) Dalam satu satker PNBP yang sama 14. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pasal 2 ayat (3) huruf e

√

15. Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. *)
    Pasal 2 ayat (3) huruf f

*) Dengan persetujuan Eselon I

√

www.peraturan.go.id 2017, No.972 No. URAIAN REVISI DJA

√

17. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga. Pasal 2 ayat (3) huruf h

√

18. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. Pasal 2 ayat (3) huruf i

20. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun–tahun sebelumnya dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. Pasal 2 ayat (3) huruf j

(1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun- tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran (Output) dalam DIPA. (2) Untuk tiap-tiap tunggakan tahun lalu harus dicantumkan dalam catatan-catatan terpisah
per tagihan dalam halaman IV DIPA pada tiap-tiap alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan per DIPA per Satker. (3) Dalam hal jumlah tunggakan tahun lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nilainya: a. sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilampiri surat pernyataan dari KPA; b. di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L; dan c. di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (4) Dalam hal tunggakan tahun lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan: a. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji; b. tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku; c. uang makan;
www.peraturan.go.id 2017, No.972 d. belanja perjalanan dinas pindah; e. langganan daya dan jasa;
f. tunjangan profesi guru/dosen;
g. tunjangan kehormatan profesor; h. tunjangan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil;
i. tunjangan kemahalan hakim;
j. tunjangan hakim adhoc;
k. honor pegawai honorer/pegawai pemerintah non PNS/guru tidak tetap; l. imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi; m. pembayaran jasa bank penatausaha Pemberian Pinjaman; n. bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana; o. pembayaran provisi benda meterai; p. bahan makanan pasien rumah sakit;
q. pengadaan bahan obat-obatan rumah sakit; dan/atau r. pembayaran tunggakan kontribusi kepada lembaga internasional. yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum dibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2017. (5) Untuk tunggakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2017, dengan ketentuan: a. tanpa melalui mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan akun yang sama sudah tersedia; dan b. tidak memerlukan surat pernyataan dari KPA, hasil verifikasi dari APIP K/L, maupun hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). www.peraturan.go.id 2017, No.972 (6) Untuk tunggakan selain tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2017, dengan ketentuan sebagai berikut: a. merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun sebelumnya; dan b. pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

√

23. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang sama atau antar lokasi dan/atau antar kewenangan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi.*) Pasal 2 ayat (3) huruf l

*) Dengan persetujuan Eselon I √

24. Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru. Pasal 2 ayat (3) huruf m

√

25. pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana. Pasal 2 ayat (3) huruf n

√

www.peraturan.go.id 2017, No.972 No. URAIAN REVISI DJA

√

27. Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak. *) Pasal 2 ayat (3) huruf p

*) Dengan persetujuan Eselon I
√

f perubahan pejabat penandatangan DIPA. Pasal 2 ayat (6) huruf f

√

g. perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker. Pasal 2 ayat (6) huruf g ) khusus Satker untuk Kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. √ √)

h. perubahan pejabat perbendaharaan. Pasal 2 ayat (6) hurufh

√ www.peraturan.go.id 2017, No.972 No. URAIAN REVISI DJA

(1) Penghapusan/perubahan/pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencairan anggaran, penggunaan Keluaran (Output) cadangan, dan/atau tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf u merupakan penghapusan/perubahan/ pencantuman sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan. (2) Penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; b. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan reviu/audit auditor pemerintah dan/atau data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga dan/atau khusus untuk www.peraturan.go.id 2017, No.972 DIPA BUN berupa dasar hukum pengalokasiannya; c. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus dilengkapi perjanjian pinjaman luar negeri (loan agreement) atau nomor register; d. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang direkomendasikan oleh APIP K/L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung; e. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus didistribusikan ke masing-masing Satker;
f. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu; g. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait pencantuman volume pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor;
h. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; dan/atau i. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan penelaahan dan/atau harus dilengkapi dokumen terkait (khusus DIPA BUN). (3) Penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap. (4) Penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i dilakukan setelah www.peraturan.go.id 2017, No.972 dilakukan penelaahan antara Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan. (5) Dalam hal terdapat perbedaan dan/atau perubahan
rincian yang dituangkan dalam RKA-K/L dan DIPA, penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan. (6) Dalam hal terdapat catatan dalam halaman IV DIPA BA BUN yang digeser anggaran belanjanya ke
BA-K/L, penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA BA K/L dilakukan oleh Direktorat teknis mitra Kementerian/Lembaga. (7) Tata cara penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan/atau ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelahaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga dan pengesahan DIPA.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

√

36. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun 2016. Pasal 2 ayat (3) huruf w

√

37. Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi

a. ralat kode kewenangan. Pasal 2 ayat (5) huruf a √

b. ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker. Pasal 2 ayat (5) huruf b √

c. ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan √

www.peraturan.go.id 2017, No.972 No. URAIAN REVISI DJA

(1) Perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf e dapat dilakukan untuk menindaklanjuti adanya perubahan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, dan/atau penataan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L DIPA. (2) Perubahan Rumusan sasaran Kinerja dalam database RKA-K/L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penambahan rumusan Program/Kegiatan; www.peraturan.go.id 2017, No.972 b. penambahan sasaran strategis, indikator sasaran strategis, sasaran Program, dan/atau indikator sasaran Program; c. penambahan rumusan Keluaran (Output);
d. perubahan rumusan Keluaran (Output) dan/atau satuan Keluaran (Output); dan/atau e. perubahan atau penambahan rumusan Komponen untuk menghasilkan Keluaran (Output). (3) Perubahan rumusan sasaran Kinerja dalam database RKA-K/L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: a. sebagai akibat adanya perubahan rumusan nomenklatur, perubahan struktur organisasi, perubahan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi, dan/atau adanya tambahan penugasan; b. sepanjang tidak berkaitan dengan alokasi anggaran; c. dalam hal perubahan rumusan Keluaran (Output) dan/atau satuan Keluaran (Output), dengan ketentuan: 1. tidak mengubah substansi Keluaran (Output); 2. merupakan Keluaran (Output) generik; 3. belum terdapat realisasi anggaran; dan/atau 4. perubahan rumusan keluaran (Output) prioritas, harus mendapat persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (4) Tata cara perubahan rumusan sasaran Kinerja dalam database RKA-K/L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.972 a. KPA selain KPA BA BUN, memperbaiki rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA dengan menggunakan aplikasi Arsitektur dan Informasi Kinerja, dan menyampaikan hasil perbaikannya kepada Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga terkait, untuk selanjutnya disampaikan ke Biro Perencanaan K/L; b. usulan perubahan rumusan sasaran
Kinerja dalam database RKA-K/L DIPA diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan arsip data komputer Arsitektur dan Informasi Kinerja; c. hasil perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/L DIPA setelah mendapatkan persetujuan mitra kerja K/L di Direktur Jenderal Anggaran; dan d. perubahan database RKA-K/L DIPA menjadi dasar pengajuan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

(1) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran meliputi Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah termasuk pergeseran rincian anggarannya, pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, dan revisi administrasi. (2) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran diproses melalui penelaahan atau tanpa melalui penelahaan. www.peraturan.go.id 2017, No.972 (3) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi: a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah termasuk perubahan rinciannya, terdiri atas: 1. perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP, tidak termasuk revisi terkait dengan Satker Badan Layanan Umum; 2. percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman; 3. penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga; 4. pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk pengurangan alokasi Pemberian Pinjaman, pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri terencana termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan, dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan; 5. lanjutan pelaksanaan Kegiatan/proyek yang dananya bersumber dari sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun sebelumnya; 6. perubahan anggaran Kegiatan Kementerian/Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri sebagai akibat dari penyesuaian kurs; 7. tambahan alokasi anggaran belanja pegawai sebagai akibat dari selisih kurs; www.peraturan.go.id 2017, No.972 8. penambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang; 9. penambahan alokasi anggaran Subsidi Energi; 10. penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang; 11. penambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN; 12. perubahan Pagu Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah; 13. perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan/atau 14. perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi. b. pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, terdiri atas: 1. pergeseran anggaran dalam (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
2. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L; 3. pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999
(BA BUN); 4. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999
(BA BUN) terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan/atau pembayaran kurang salur Transfer ke www.peraturan.go.id 2017, No.972 Daerah dan Dana Desa sebagai dampak dari kebijakan penghematan dan/atau pemotongan anggaran dan kurang salur subsidi; 5. pergeseran anggaran belanja yang
dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil berupa pergeseran anggaran antar satker yang dibiayai dari PNBP; 6. pergeseran anggaran dalam (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda atau antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni
untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; 7. pergeseran anggaran untuk penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru untuk penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat; 9. pergeseran anggaran dalam (satu) Program yang sama untuk penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga; 10. pergeseran anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dalam (satu) Program
dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan selisih kurs; www.peraturan.go.id 2017, No.972 11. pergeseran anggaran dalam (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda untuk penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya; 12. pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; 13. pergeseran anggaran dalam (satu) provinsi/ kabupaten/kota yang sama atau antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan untuk tugas pembantuan dan urusan bersama; 14. pergeseran anggaran dalam (satu) provinsi atau antar provinsi untuk Kegiatan untuk dekonsentrasi; 15. pergeseran anggaran antar kewenangan untuk Kegiatan untuk tugas pembantuan dan urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; 16. pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor baru; 17. pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana; 18. pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); 19. pergeseran anggaran Kegiatan kontrak tahun jamak untuk rekomposisi pendanaan antar tahun; 20. pergeseran anggaran dalam (satu) Program sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola untuk mendanai prioritas nasional yang dananya www.peraturan.go.id 2017, No.972 belum dialokasikan dalam DIPA tahun berkenaan namun sasaran kinerjanya telah tercantum dalam RKP tahun berkenaan dan/atau Renja K/L tahun berkenaan; 21. pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; 22. penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN; 23. perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman; 24. perubahan rincian yang dituangkan dalam
RKA-K/L dan DIPA terkait penghapusan/ perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA;

25. penghapusan / perubahan / pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan dan/atau terkait dengan BA BUN yang masih memerlukan penelaahan dan/atau harus dilengkapi dokumen terkait;

26. penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan;

27. pergeseran anggaran dalam (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun 2016;

28. perubahan prioritas penggunaan anggaran yang berdampak pada perubahan volume Keluaran (Output) dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; www.peraturan.go.id 2017, No.972

29. perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA;

30. perubahan anggaran sebagai akibat dari Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2017;

31. perubahan anggaran sebagai akibat dari perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan, termasuk perubahan anggaran sebagai akibat dari kebijakan penghematan dan/atau pemotongan anggaran; dan/atau

32. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) program prioritas yang sama dan/atau dalam 1 (satu) kegiatan yang sama. (4) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan meliputi: a. perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date; b. Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap dalam rangka pengesahan yang dilakukan dengan pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran
    (Output) yang sama atau antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, antar Satker, antar lokasi, dan/atau antar kewenangan dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; c. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e. www.peraturan.go.id 2017, No.972 d. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berupa perubahan kantor bayar pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda sepanjang DIPA belum direalisasikan; e. ralat kode kewenangan; f. ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker; g. ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah; h. revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf g selain perubahan nomenklatur satker untuk kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan; dan/atau i. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA. (5) Daftar Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

33. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi revisi terkait dengan: www.peraturan.go.id 2017, No.972 a. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; b. penambahan dan/atau pengurangan penerimaan hibah langsung; c. penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker; d. pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker; e. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum; f. Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap dalam rangka perubahan prioritas penggunaan anggaran sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran (Output), yang dilakukan dengan: 1. pergeseran anggaran dalam (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. pergeseran anggaran dalam (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) www.peraturan.go.id 2017, No.972 wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 5. pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama, dalam
1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; atau 6. pergeseran anggaran dalam (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; g. pergeseran anggaran terkait detil belanja pegawai dalam komponen 001 dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional Satker; h. pergeseran anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs; i. pergeseran anggaran Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam 1 (satu) Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b;
j. ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dan huruf e berupa perubahan kantor bayar sepanjang DIPA belum direalisasikan, huruf f sampai dengan huruf k dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaaan, termasuk ralat rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA untuk Satker BUN; k. perubahan pejabat perbendaharaan;
l. perubahan nomenklatur Satker untuk Kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan; dan/atau www.peraturan.go.id 2017, No.972 m. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu. (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk pergeseran anggaran yang dibiayai dari PNBP dalam 1 (satu) satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (3) Daftar Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 10. Daftar revisi anggaran yang menjadi kewenangan
Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194), diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

www.peraturan.go.id 2017, No.972 DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

No. URAIAN REVISI DJA

√ √ 42. Revisi dalam rangka pengesahan Kegiatan/Keluaran (Output) tahun sebelumnya yang dananya bersumber dari PHLN atau Pemberian Pinjaman.

√

43. Pagu minus tahun 2017.

www.peraturan.go.id 2017, No.972 No. URAIAN REVISI DJA

a. dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program.

√ b. pergeseran anggaran antar Program. √

44. Pagu minus tahun 2016.

a. dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program.

√ b. pergeseran anggaran antar Program. √

www.peraturan.go.id 2017, No.972 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

          ttd 

WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id