Pasal 36

(1) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran meliputi Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah termasuk pergeseran rincian anggarannya, pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, dan revisi administrasi. (2) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran diproses melalui penelaahan atau tanpa melalui penelahaan. www.peraturan.go.id 2017, No.972 (3) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi: a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah termasuk perubahan rinciannya, terdiri atas: 1. perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP, tidak termasuk revisi terkait dengan Satker Badan Layanan Umum; 2. percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman; 3. penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga; 4. pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk pengurangan alokasi Pemberian Pinjaman, pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri terencana termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan, dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan; 5. lanjutan pelaksanaan Kegiatan/proyek yang dananya bersumber dari sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun sebelumnya; 6. perubahan anggaran Kegiatan Kementerian/Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri sebagai akibat dari penyesuaian kurs; 7. tambahan alokasi anggaran belanja pegawai sebagai akibat dari selisih kurs; www.peraturan.go.id 2017, No.972 8. penambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang; 9. penambahan alokasi anggaran Subsidi Energi; 10. penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang; 11. penambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN; 12. perubahan Pagu Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah; 13. perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan/atau 14. perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi. b. pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, terdiri atas: 1. pergeseran anggaran dalam (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
2. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L; 3. pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999
(BA BUN); 4. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999
(BA BUN) terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan/atau pembayaran kurang salur Transfer ke www.peraturan.go.id 2017, No.972 Daerah dan Dana Desa sebagai dampak dari kebijakan penghematan dan/atau pemotongan anggaran dan kurang salur subsidi; 5. pergeseran anggaran belanja yang
dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil berupa pergeseran anggaran antar satker yang dibiayai dari PNBP; 6. pergeseran anggaran dalam (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda atau antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni
untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; 7. pergeseran anggaran untuk penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru untuk penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat; 9. pergeseran anggaran dalam (satu) Program yang sama untuk penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga; 10. pergeseran anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dalam (satu) Program
dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan selisih kurs; www.peraturan.go.id 2017, No.972 11. pergeseran anggaran dalam (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda untuk penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya; 12. pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; 13. pergeseran anggaran dalam (satu) provinsi/ kabupaten/kota yang sama atau antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan untuk tugas pembantuan dan urusan bersama; 14. pergeseran anggaran dalam (satu) provinsi atau antar provinsi untuk Kegiatan untuk dekonsentrasi; 15. pergeseran anggaran antar kewenangan untuk Kegiatan untuk tugas pembantuan dan urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; 16. pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor baru; 17. pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana; 18. pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); 19. pergeseran anggaran Kegiatan kontrak tahun jamak untuk rekomposisi pendanaan antar tahun; 20. pergeseran anggaran dalam (satu) Program sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola untuk mendanai prioritas nasional yang dananya www.peraturan.go.id 2017, No.972 belum dialokasikan dalam DIPA tahun berkenaan namun sasaran kinerjanya telah tercantum dalam RKP tahun berkenaan dan/atau Renja K/L tahun berkenaan; 21. pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; 22. penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN; 23. perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman; 24. perubahan rincian yang dituangkan dalam
RKA-K/L dan DIPA terkait penghapusan/ perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA;

25. penghapusan / perubahan / pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan dan/atau terkait dengan BA BUN yang masih memerlukan penelaahan dan/atau harus dilengkapi dokumen terkait;

26. penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan;

27. pergeseran anggaran dalam (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun 2016;

28. perubahan prioritas penggunaan anggaran yang berdampak pada perubahan volume Keluaran (Output) dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; www.peraturan.go.id 2017, No.972

29. perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA;

30. perubahan anggaran sebagai akibat dari Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2017;

31. perubahan anggaran sebagai akibat dari perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan, termasuk perubahan anggaran sebagai akibat dari kebijakan penghematan dan/atau pemotongan anggaran; dan/atau

32. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) program prioritas yang sama dan/atau dalam 1 (satu) kegiatan yang sama. (4) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan meliputi: a. perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date; b. Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap dalam rangka pengesahan yang dilakukan dengan pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran
    (Output) yang sama atau antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, antar Satker, antar lokasi, dan/atau antar kewenangan dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; c. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e. www.peraturan.go.id 2017, No.972 d. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berupa perubahan kantor bayar pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda sepanjang DIPA belum direalisasikan; e. ralat kode kewenangan; f. ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker; g. ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah; h. revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf g selain perubahan nomenklatur satker untuk kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan; dan/atau i. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA. (5) Daftar Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

33. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: