PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebutdepkumham.go.id Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
4. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
5. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran stratejik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen

www.djpp.depkumham.go.id

rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

1. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RDP-Bendahara Umum Negara, adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

2. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.depkumham.go.id11. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.

3. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.

4. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-K/L.

5. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.

6. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.

7. Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerja selain yang telah dicantumkan dalam prakiraan maju, yang berupa program, kegiatan, keluaran, dan/atau komponen.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

9. Kementerian Perencanaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

www.djpp.depkumham.go.id

1. Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(1) Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka

penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara.

(2) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik.depkumham.go.id

(1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun

Rancangan APBN.

(2) Rancangan APBN terdiri atas:

• anggaran pendapatan negara;
• anggaran belanja negara; dan
• pembiayaan.

(3) Besaran anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b didasarkan atas kapasitas fiskal yang dapat dihimpun oleh Pemerintah.

(4) Dalam hal rencana belanja negara melebihi dari rencana

pendapatan negara, Pemerintah dapat melampaui kapasitas fiskal dengan menjalankan anggaran defisit yang ditutup dengan pembiayaan.

(5) Besaran anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat disesuaikan dengan perubahan kapasitas fiskal dan/atau perubahan pembiayaan anggaran sebagai akibat dari:

• perubahan asumsi makro;
• perubahan target pendapatan negara;
• perubahan prioritas belanja negara; dan/atau
• penggunaan saldo anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya.

(6) Anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b disusun berdasarkan RKA-K/L.

(7) Menteri Keuangan menetapkan pola pendanaan

pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

www.djpp.depkumham.go.id

(1) RKA-K/L disusun untuk setiap Bagian Anggaran.

(2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran

wajib menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya.

(3) Selain menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran

Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menyusun RDP-Bendahara Umum Negara.depkumham.go.id

(1) Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan:

• kerangka pengeluaran jangka menengah;
• penganggaran terpadu; dan
• penganggaran berbasis Kinerja.

(2) RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut

klasifikasi anggaran, yang meliputi:

• klasifikasi organisasi
• klasifikasi fungsi
• klasifikasi jenis belanja

(3) Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan instrumen:

• indikator Kinerja;
• standar biaya; dan
• evaluasi Kinerja.

(4) Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan indikator

Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.

(5) Ketentuan mengenai klasifikasi anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

Pasa1 6

(1) RKA-K/L disusun berdasarkan Renja-K/L, RKP, dan Pagu

Anggaran K/L.

(2) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

www.djpp.depkumham.go.id

• informasi Kinerja; dan
• rincian anggaran.

(3) Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a memuat paling sedikit:

• program;
• kegiatan; dan
• sasaran Kinerja.

(4) Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b disusun menurut:

• unit organisasi;
• fungsi;
• program;
• kegiatan;
• jenis belanja;depkumham.go.id
• kelompok biaya; dan
• sumber pendanaan.

(5) Ketentuan mengenai format dan tatacara pengisian RKA-

K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kesatu Proses Penyusunan RKA-K/L

(1) Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan berjalan.

(2) Berdasarkan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian/Lembaga dapat menyusun rencana Inisiatif Baru dan indikasi kebutuhan anggaran yang diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.

(4) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari

www.djpp.depkumham.go.id

program yang sedang berjalan dan mengkaji usulan Inisiatif Baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya.

(5) Kementerian Perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan

evaluasi dan pengintegrasian hasil evaluasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

Inisiatif Baru diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

(1) Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas

fiskal untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagudepkumham.go.id anggaran jangka menengah paling lambat pertengahan bulan Februari.

(2) Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan, dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional.

(3) Pagu Indikatif yang disusun oleh Menteri Keuangan

bersama Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(4) Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam rancangan awal RKP disampaikan kepada Kementerian/Lembaga dengan surat yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan Maret.

(5) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja-K/L dengan

berpedoman pada surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Renja-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun

dengan pendekatan berbasis Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu yang memuat:

• kebijakan;
• program; dan
• kegiatan.

www.djpp.depkumham.go.id

(7) Dalam proses penyusunan Renja-K/L dilakukan

pertemuan 3 (tiga) pihak antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.

(8) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja-K/L

kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN.

(1) Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-K/L,

menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja-K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerjadepkumham.go.id Kementerian/Lembaga.

(2) Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggambarkan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) yang dirinci paling sedikit menurut:

• unit organisasi; dan
• program.

(3) Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada setiap Kementerian/Lembaga paling lambat akhir bulan Juni.

(4) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L

berdasarkan:

• Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
• Renja-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);
• RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; dan
• standar biaya.

(5) Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) termasuk menampung usulan Inisiatif Baru.

(1) RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi

bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.

(2) Dalam hal Kementerian/Lembaga melakukan

pembahasan RKA-K/L dengan DPR dalam rangka

www.djpp.depkumham.go.id

pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebut difokuskan pada konsultasi atas usulan Inisiatif Baru.

(3) Dalam pembahasan RKA-K/L dengan DPR sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian terhadap usulan Inisiatif Baru, sepanjang:

• sesuai dengan RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN;
• pencapaian sasaran Kinerja Kementerian/Lembaga; dan
• tidak melampaui Pagu Anggaran K/L.

(4) Menteri Keuangan mengoordinasikan penelaahan RKA-

K/L dalam rangka penetapan Pagu RKA-K/L yang bersifat final.depkumham.go.id

(5) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi:

• kelayakan anggaran terhadap sasaran Kinerja yang direncanakan; dan
• konsistensi sasaran Kinerja Kementerian/Lembaga dengan RKP.

(6) Penelaahan RKA-K/L diselesaikan paling lambat akhir

bulan Juli.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penelaahan

RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua Penggunaan RKA-K/L Dalam Penyusunan Rancangan APBN

(1) Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L hasil

penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk digunakan sebagai:

• bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN; dan
• dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN.

(2) Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan

Undang-Undang tentang APBN dibahas dalam Sidang Kabinet.

(3) Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan

Undang-Undang tentang APBN hasil Sidang Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan

APBN dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober.

(2) Dalam hal pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan

Undang-Undang tentang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan optimalisasi pagu anggaran, optimalisasi pagu anggaran tersebut digunakan oleh Pemerintah sesuai dengan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden.

(3) Hasil pembahasan Rancangan APBN dan Rancangandepkumham.go.id

Undang-Undang tentang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan bersifat final.

(4) Berita acara hasil kesepakatan pembahasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Kementerian/Lembaga.

(5) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian

RKA-K/L dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian

RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Presiden menetapkan alokasi anggaran Kementerian/

Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

(2) Alokasi anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut klasifikasi anggaran.

(3) Alokasi anggaran Kementerian Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut:

• kebutuhan Pemerintah Pusat; dan
• transfer kepada daerah

(4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat tanggal 30 November.

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang tentang APBN.

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen

pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

(2) Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan RKA- K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

(3) Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan

anggaran paling lambat tanggal 31 Desember.depkumham.go.id(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam tahun berjalan, Kementerian/Lembaga melakukan

perubahan RKA-K/L dalam hal:

• terdapat tambahan dan/atau pengurangan alokasi anggaran sebagai akibat Perubahan APBN dan/atau realokasi anggaran belanja dari yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; dan/atau
• terdapat perubahan dokumen pelaksanaan anggaran yang memerlukan persetujuan DPR.

(2) Usulan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan untuk di evaluasi.

(3) Dalam hal usulan perubahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disetujui, Menteri Keuangan menyampaikan usulan tersebut kepada DPR.

(4) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

dasar penyusunan revisi dokumen pelaksanaan anggaran berkenaan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara perubahan RKA-K/L diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara

Umum Negara menetapkan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Pada awal tahun, Pengguna Anggaran Bendahara Umum

Negara dapat berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pihak lain terkait menyusun indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran yang direncanakan dengandepkumham.go.idmemperhatikan prakiraan maju dan rencana strategis yang telah disusun.

(3) Indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indikasi dana dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah yang penganggarannya hanya ditampung pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan.

(1) Menteri Keuangan menetapkan pagu dana pengeluaran

Bendahara Umum Negara dengan berpedoman pada:

• arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden;
• prioritas anggaran;
• RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan APBN;
• indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara; dan
• evaluasi Kinerja penggunaan dana Bendahara Umum Negara.

(2) Berdasarkan pagu dana pengeluaran Bendahara Umum

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembantu Pengguna Anggaran-Bendahara Umum Negara menyusun RDP-Bendahara Umum Negara.

(3) Penyusunan RDP-Bendahara Umum Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga atau pihak lain yang terkait.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

mengusulkan alokasi dana pengeluaran Bendahara Umum Negara kepada Menteri Keuangan dengan berpedoman pada RDP-Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan APBN.

(2) Menteri Keuangan menetapkan alokasi dana pengeluaran

Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran dana pengeluaran Bendahara Umum Negara sebelum dimulainya tahun anggaran paling lambat akhir bulan Desember.

(3) Penetapan alokasi dana pengeluaran Bendahara Umumdepkumham.go.id Negara tertentu yang alokasi dananya belum dapat

ditetapkan pada saat ditetapkannya APBN dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan,

penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan

evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.

(2) Pengukuran dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

• tingkat Keluaran (output);
• capaian Hasil (outcome);
• tingkat efisiensi;
• konsistensi antara perencanaan dan implementasi; dan
• realisasi penyerapan anggaran.

(3) Hasil pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan

RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan

evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan

sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan atas pencapaian Kinerja Kementerian/Lembaga.

(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

penerapan ganjaran dan sanksi dalam penetapan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga.depkumham.go.id

(1) Menteri Keuangan menyelenggarakan sistem informasi

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran negara yang terintegrasi.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

www.djpp.depkumham.go.id

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan mengenai RDP-Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldepkumham.go.id diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2010

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2010

,

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id