Pasal 9

(1) Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-K/L,

menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja-K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerjadepkumham.go.id Kementerian/Lembaga.

(2) Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggambarkan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) yang dirinci paling sedikit menurut:

• unit organisasi; dan
• program.

(3) Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada setiap Kementerian/Lembaga paling lambat akhir bulan Juni.

(4) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L

berdasarkan:

• Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
• Renja-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);
• RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; dan
• standar biaya.

(5) Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) termasuk menampung usulan Inisiatif Baru.