Pasal 10

(1) RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi

bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.

(2) Dalam hal Kementerian/Lembaga melakukan

pembahasan RKA-K/L dengan DPR dalam rangka

www.djpp.depkumham.go.id

pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebut difokuskan pada konsultasi atas usulan Inisiatif Baru.

(3) Dalam pembahasan RKA-K/L dengan DPR sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian terhadap usulan Inisiatif Baru, sepanjang:

• sesuai dengan RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN;
• pencapaian sasaran Kinerja Kementerian/Lembaga; dan
• tidak melampaui Pagu Anggaran K/L.

(4) Menteri Keuangan mengoordinasikan penelaahan RKA-

K/L dalam rangka penetapan Pagu RKA-K/L yang bersifat final.depkumham.go.id

(5) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi:

• kelayakan anggaran terhadap sasaran Kinerja yang direncanakan; dan
• konsistensi sasaran Kinerja Kementerian/Lembaga dengan RKP.

(6) Penelaahan RKA-K/L diselesaikan paling lambat akhir

bulan Juli.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penelaahan

RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua Penggunaan RKA-K/L Dalam Penyusunan Rancangan APBN