Pasal 5

(1) Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan:

• kerangka pengeluaran jangka menengah;
• penganggaran terpadu; dan
• penganggaran berbasis Kinerja.

(2) RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut

klasifikasi anggaran, yang meliputi:

• klasifikasi organisasi
• klasifikasi fungsi
• klasifikasi jenis belanja

(3) Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan instrumen:

• indikator Kinerja;
• standar biaya; dan
• evaluasi Kinerja.

(4) Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan indikator

Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.

(5) Ketentuan mengenai klasifikasi anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

Pasa1 6

(1) RKA-K/L disusun berdasarkan Renja-K/L, RKP, dan Pagu

Anggaran K/L.

(2) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

www.djpp.depkumham.go.id

• informasi Kinerja; dan
• rincian anggaran.

(3) Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a memuat paling sedikit:

• program;
• kegiatan; dan
• sasaran Kinerja.

(4) Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b disusun menurut:

• unit organisasi;
• fungsi;
• program;
• kegiatan;
• jenis belanja;depkumham.go.id
• kelompok biaya; dan
• sumber pendanaan.

(5) Ketentuan mengenai format dan tatacara pengisian RKA-

K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kesatu Proses Penyusunan RKA-K/L