PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita lbu Kota Nusantara, dan RKA bendahara umum negara.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran negara menurut nomenklatur kementerian/lembaga dan bendahara umum negara dalam menjalankan fungsi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan.
4. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang tenrkur.

5.Rencana...

SK No 093336A

PRESIDEN

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Kementerian/l,embaga yang selanjutnya disebut Renstra KIL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat KAJM adalah rencana APBN jangka menengah yang memuat kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal pemerintah.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga atau Rencana Kerja Kementerianl Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RI(A-KIL adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing- masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga. 1 1. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang disusun menurut Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
7. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
8. Belanja. . . SK No 093189 A

PRESIDEN

1. Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. L4. Program RI(A-K/L dan RKA-BUN yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran kebijakan beserta rencana penerapannya yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam mencapai hasil (outcomel tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerianll,embaga dan fungsi Bendahara Umum Negara dimaksud serta visi dan misi Presiden.
2. Kegiatan RKA-K/L dan RI(A-BUN yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan Keluaran loutptttl dalam mendukung tenrujudnya sasaran Program. L6. Keluaran adalah barang atau jasa yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.
3. Kinerja adalah prestasi kerja berupa Keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
4. Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif K/L adalah indikasi Pagu Anggaran yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam
5. penJrusunan Renja-K/L.
6. Pagu Indikatif Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif BUN adalah indikasi dana yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Bendahara Umum Negara.
7. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran KIL adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka pen) rsunan RKA-K/L.
8. Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Bendahara Umum Negara sebagai dasar penyusunan RKA-BUN. 22.Alokasi... SK No 093188 A

PRESIDEN

1. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran KIL adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Ra1ryat.
3. Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
4. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
5. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/ Lembaga ya.ng bersangkutan.
7. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 30.Menteri...

SK No 093389 A

PRESIDEN

1. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusa.n pemerintahan di bidang keuangan negara.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (3) hurr-f b terdiri atas:

• standar biaya masukan;
• standar biaya keluaran; dan
• standar struktur biaya. (21 Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunErn RKA dan/atau pelaksanaan anggaran.

(3) Dalam rangka penJrusunan RI(A-BUN, standar biaya

dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu sesuai dengan karakteristik Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 11...

SK No 093384A

PRESIDEN

Pasal 1 1

(1) RI(A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun

berdasarkan prinsip Belanja Berkualitas yang meliputi:

• efisiensi;
• efektivitas;
• prioritas;
• transparansi; dan
• akuntabilitas. (21 Ketentuan mengenai prinsip Belanja Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Ketentuan mengenai prinsip Belanja Berkualitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Bagian Ketiga KAJM

(1) Peraturan Pemerintah ini digunakan sebagai pedoman

bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam menJrusun RKA sehingga menghasilkan RKA yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah penganggaran. (21 Peraturan Pemerintah ini bertujuan agar:

• anggaran yang disusun sesuai dengan prinsip Belanja Berkualitas;
• kebijakan pemerintah dalam proses penganggaran tepat sasaran;
• belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan dapat bersinergi dan tersinkronisasi;
• hasil evaluasi Kinerja anggaran serta hasil pengendalian dan pernantauan, yang menggunakan sistem informasi terintegrasi, menjadi dasar penyusunan RKA; dan
• RKA yang disusun memberikan informasi secara komprehensif.

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) terdiri atas:

• Program teknis; dan
• Program dukungan manajemen. (21 Program teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mencapai target prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional, RKP, dan sesuai arahan Presiden.

(3) Program teknis untuk pelaksanaan prioritas

pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat lintas unit eselon I dalam 1 (satu) Kementerianll*mbaga yang sama atau lintas Kementerian/Lembaga.

(4) Program teknis yang bersifat lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh:

• pejabat unit eselon I Kementerian/Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk Program lintas unit eselon I dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga yang sama; dan
• Kementerian/Lembaga yang ditetapkan sebagai koordinator untuk Program lintas Keme n ter ian I l,emb aga.

(5) Program dukungan manajemen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Program yang berkarakteristik sebagai dukungan pelaksanaan fungsi Kementerian/Lembaga dan administrasi pemerintahan.

Pasal 2l . ..

SK No 093378 A

PRESIDEN

-t7-

Pasal 2 1

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) terdiri atas:

• Kegiatan generik; dan
• Kegiatan teknis.

(2) Kegiatan generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan Kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit eselon I atau eselon II yang memiliki karakteristik sejenis sebagai unit pendukung dan memiliki Program dukungan manajemen.

(3) Kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan sebagai bagian dari Program teknis untuk mencapai target prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional dan RKP.

(4) Kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

terdiri atas:

• Kegiatan spesifik yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja tertentu; dan
• Kegiatan lintas yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja tertentu.

(5) Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Kegiatan

lintas menunjuk koordinator Kegiatan. Pasal22 Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2I ayat

(1) mengacu pada rumusan Program dan Kegiatan dalam

Renja K/L.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• penJrusunan APBN;
• prinsip-prinsippen5rusunanRKA;
• proses penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan RI(A-BUN;
• DIPA dan perubahan anggaran dalam pelaksanaan APBN;
• pengendalian. . . SK No 093388 A

PRESIDEN

• pengendalian dan pemantauan serta evaluasi Kinerja anggaran;
• pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
• RKA Otorita Ibu Kota Nusantara.

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L

yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) dengan memperhatikan

sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan penelaahan. (21 Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan.

(3) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dengan memperhatikan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan dilaksanakan oleh:

• Menteri...

SK No 093344 A

PRESIDEN

• Menteri Perencanaan terhadap kesesuaian dengan Renja-K/L pencapaian sasaran RKA-K lL dan RKP; dan
• Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RKA-KIL dengan efisiensi dan efektivitas belanja Kementerian/ Lembaga.

(4) Hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menjadi himpunan RKA-K/L.

(5) Berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana

dimaksud pada ayat (41, Menteri Keuangan dapat melakukan penyesuaian terhadap Pagu Anggaran K/L.

(6) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diselesaikan paling lambat pada bulan Juli.

Paragraf 4 Penggunaan Hasil Penelaahan RKA-K/L dalam Penyusunan Rancangan APBN

(U Pemerintah men5rusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. l2l APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harr.s jawab dikelola secara tertib dan bertanggung berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, dan asas umum dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pen5rusunan DIPA dilaksanakan dengan berpedoman

pada rincian APBN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (4), yang dilakukan oleh:

• Menteri/Pimpinan Lembaga untuk DIPA Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga; dan
• PPA BUN untuk DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (21 DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelaahan:
• RKA-K/L

SK No 093357 A

PRESIDEN

• RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan
• RKA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(3) Menteri Keuangan mengesahkan DIPA Bagian

Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling lambat tanggal 31 Desember.

(4) DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang

belum disahkan sampai dengan tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan pada tahun anggaran berjalan.

(5) Usulan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebelum proses pengesahan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan DIPA

Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua Perubahan Anggaran Dalam Pelaksanaan APBN

Pasal 4 1

(1) Perubahan RKA, dapat sebagai akibat dari:

• penyesuaian APBN pada tahun berjalan;
• perubahan kebijakan dalam rangka penyesuaian kebutuhan pelaksanaan; dan /atau
• hasil pengendalian dan pemantauan. (21 Penyesuaian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilakukan Pemerintah, jika terjadi:

• perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
• perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
• keadaan yang menyebabkan harrs dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau antarprogram; dan/ atau

d.keadaan... SK No 093356A

PRESIDEN

• keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

(3) Perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

• perubahan kebijakan pemerintah pusat; dan
• perubahan kebijakan internal Kementerian/Lembaga.

(4) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat terdiri atas:

• tambahan atau pengurangan alokasi anggaran sebagai akibat Perubahan APBN, pergeseran anggaran antar-Bagian Anggaran Kementerianflnmbaga, dan/atau pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atau sebaliknya;
• realokasi anggaran belanja dari yang telah ditetapkan dalam DIPA; dan/atau
• revisi administrasi.

(5) Dalam hal mengusulkan penambahan anggaran,

Menteri/ Pimpinan Lembaga melakukan reviu terhadap pencapaian Keluaran sebelum pengajuan usulan perubahan RI(A-K/L.

(6) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh:

• Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran untuk perubahan RKA yang tidak menyebabkan perubahan DIPA; dan/ atau
• Menteri Keuangan untuk perubahan RKA yang menyebabkan perubahan DIPA. l7l Penetapan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b menjadi dasar pengesahan DIPA.

(8) Dalam mengusulkan/mengajukan perubahan RKA

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri/Pimpinan Lembaga IPPA BUN menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/ Lembaga atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan. . .

SK No 093355 A

PRESIDEN

(9) Ketentuan mengenai tata cara perubahan RKA diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam keadaan darurat, Menteri/Pimpinan

Lembaga/PPA BUN dapat melakukan perubahan RKA.

(2) Ketentuan mengenai perubahan RKA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kesatu Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga

(1) Menteri Keuangan men5rusun rancangan APBN dalam

rangka pelaksanaan pengelolaan fiskal. (21 Rancangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• anggaran pendapatan negara;
• anggaran belanja negara; dan
• pembiayaan.

(3) Anggaran pendapatan negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf a, disusun berdasarkan rencana pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada

berdasarkan kebutuhan ayat l2l huruf b disusun penyelenggaraan pemerintahan negara dan memperhatikan kemampuan menghimpun pendapatan negara.

(5) Dalam...

SK No 093387 A

PRESIDEN

(5) Dalam hal rencana belanja negara melebihi rencana

pendapatan negara, Pemerintah menjalankan anggaran defisit yang ditutup dengan pembiayaan.

(6) Anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2),huruf b disusun dari himpunan RKA. (71 Menteri Keuangan menetapkan komposisi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kesatu Pendekatan dan Pedoman Penyusunan RKA

(1) Pen5rusunan RKA harus menggunakan pendekatan:

• kerangka pengeluaran jangka menengah;
• penganggaran terpadu; dan
• penganggaran berbasis Kinerja.

(2) RKA disusun secara sistematis dan dirinci menurut

klasifikasi anggaran.

(3) Pen5rusunan RI(A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan instrumen:

• indikator Kinerja;
• standar biaya; dan
• evaluasi Kinerja.

(1) Dalam hal RKA-BUN disusun berdasarkan kebutuhan

dan karakteristik Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, penyusunan RKA-BUN dapat menggunakan pendekatan dan instrumen yang dikecualikan dari pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan instrumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3).

(21 Ketentuan mengenai pendekatan dan instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian

SK No 093386 A

PRESIDEN

Bagian Kedua Klasifikasi Anggaran, lndikator Kinerja, Standar Biaya, dan Belanja Berkualitas Dalam Pen5rusunan RKA

(1) Klasifikasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) meliputi:

• klasifikasi organisasi;
• klasifikasi fungsi; dan
• klasifikasi jenis belanja. (21 Klasifikasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a merupakan pengelompokan alokasi sesuai dengan struktur organisasi Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

(3) Klasifikasi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurrf b merupakan pengelompokan alokasi sesuai fungsi pemerintahan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

(4) Klasifikasi jenis belanja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf (c) mertrpakan pengelompokan belanja negara berdasarkan jenis belanja dan transfer ke daerah.

(5) Selain klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam penyusunan RKA-BUN dapat menggunakan klasifikasi pembiayaan.

(6) Klasifikasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), merupakan pengelompokan pengeluaran pembiayaan berdasarkan jenis pengeluaran pembiayaan. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi anggaran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (3) huruf a merupakan rumusan yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran Kinerja yang bersifat kuantatif atau kualitatif.

(2) Indikator...

SK No 093385 A

PRESIDEN

(21 Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengukur Kinerja dan mengevaluasi capaian suatu Program atau Kegiatan.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan Indikator

Kinerja dan perubahannya pada ayat (21 berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian/Lembaga.

(4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling sedikit bersifat jelas, dapat diukur secara periodik, dapat dicapai, mempunyai relevansi, dan akurat.

(5) Pen5rusunan, penetapan, dan perubahan indikator

Kinerja dalam pen5rusunan RIG-K/L dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Pen5rusunan, penetapan, dan perubahan indikator

Kinerja dalam pen)rusunan RKA-BUN dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

(1) Menteri Keuangan men5rusun KAJM yang memuat

kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan jangka menengah untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal pemerintah dalam perspektif jangka menengah. (21 KAJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kerangka fiskal jangka menengah yang meliputi:

• proyeksi/rencana asumsi ekonomi makro untuk jangka menengah; dan
• proyeksi/rencana/target fiskal jangka menengah.

(3) Selain memperhatikan kerangka fiskal jangka

menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (21, KAJM disusun dengan memperhatikan:

• RPJM Nasional;
• kerangka pengeluaran jangka menengah; c.evaluasi... SK No 093383 A

PRESIDEN

-t2-

• evaluasi Kinerja APBN; dan/atau
• realisasi APBN.

(1) KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

disusun pada setiap tahun anggaran dan menjadi bagian dari nota keuangan dan APBN. (21 Dalam men5rusun KAJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menentukan pilihan sumber pendanaan.

(3) Penentuan pilihan sumber pendanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 mempertimbangkan:

• perkembangan pendapatan;
• komitmen pendanaan belanja jangka menengah Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah; dan
• kapasitas utang pemerintah pusat.

(4) Dalam menentukan pilihan sumber pendanhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., Menteri Keuangan dapat berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

(5) KAJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• KAJM yang disusun pertama kali; dan
• KAJM yang digulirkan.

(1) KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

digunakan sebagai acuan oleh Kementerian Keuangan dalam pen5rusunan:

• pagu Kementerian/Lembaga, pagu transfer ke daerah, dan pagu pembiayaan;
• proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
• kontrak tahun jamak dan komitmen jangka menengah lainnya.

(2) KAJM...

SK No 093382A

PRESIDEN

(21 KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 digunakan sebagai acuan oleh Kementerian/Lembaga dalam:

• penJrusunan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam RKA-K/L; dan
• perencanaan kontrak tahun jamak dan komitmen jangka menengah lainnya.

(3) KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

digunakan sebagai acuan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam:

• pen5rusunan Rencana Strategis Bendahara Umum Negara;
• penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam RKA-BUN; dan
• komitmen jangka menengah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen5rusunan

dan penggunaan KAJM diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Keempat Kompetensi Teknis untuk Penyusunan RKA

(1) Penyusunan RKA dilaksanakan oleh pejabat dan/atau

pegawai yang memenuhi standar kompetensi teknis. (21 Ketentuan mengenai standar dan tata cara pemenuhan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kelima Sistem Informasi Pen5rusunan RKA

(1) Menteri Keuangan mengembangkan dan/atau

menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi dalam penJrusunan RI(A.

(2) Sistem...

SK No 093381 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-t4- (21 Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi penganggaran termasuk proses pengelolaan aset dan proses sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) terintegrasi dengan sistem perencanaan, pengadaan, pengendalian pembangunan, serta pelaporan Kinerja instansi.

(4) Kementerian/Lembaga membuka akses data dan

sistem informasi untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

• sistem informasi penyusunan RI(A sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
• akses data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Keenam Kewajiban Menteri/ Pimpinan lembaga dan Bendahara Umum Negara dalam Penyusunan RKA

(1) Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna

Anggaran Kementerian/Lembaga wajib menJrusun dan bertanggungiawab terhadap RKA-K/ L. (21 Menteri Keuangan selain selaku Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menJrusun RKA-BUN dalam kewenangannya selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.

Bagian

SK No 093380A

PRESIDEN

Bagian Ketujuh Struktur dan Format RI(A

(1) Stmktur RKA memuat:

• rincian anggaran; dan
• informasi Kinerja. (21 Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit disusun menurut:
• Program;
• Kegiatan;
• Keluaran; dan
• sumber pendanaan.

(3) Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b memuat paling sedikit:

• hasil;
• Keluaran; dan
• indikator Kinerja.

(4) Struktur RI(A disusun dengan format yang disediakan

oleh sistem informasi penyusunan RI(A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(5) Struktur RI(A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

khusus struktur RKA BUN yang disusun disesuaikan dengan karakteristik Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan format

RKA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedelapan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Dalam Pen5rusunan RKA-K lL dan RKA-BUN

(1) Dalam penerapan peng€Lnggaran berbasis Kinerja,

Menteri/Pimpinan [.embaga memformulasikan Program, Kegiatan, dan Keluaran. (21 Menteri Keuangan dapat melakukan penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah penyusunan Renja K/L berdasarkan kebutuhan.

(3) Dalam...

SK No 093379 A

PRESIDEN

(3) Dalam hal penajaman Program, Kegiatan, dan

Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat l2l terkait prioritas nasional, disepakati dalam pertemuan 3 (tiga) pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga.

(4) Hasil penajaman sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dan ayat (3), digunakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai acuan dalam pen5rusunan RI(A-K/L.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penajaman Program,

Kegiatan, dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dalam pen5rusunan RKA-K/L diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Perencanaan sesuai dengan kewenangannya.

(1) Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis

Kinerja, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara men5rusun dan melakukan penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran.

(2) Ketentuan...

SK No 093377 A

PRESIDEN

(21 Ketentuan mengenai penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunan RKA BUN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kesembilan Sinkronisasi Pen5rusunan RKA

(1) Dalam pen)rusunan RKA, Menteri/Pimpinan Lembaga

melakukan sinkronisasi terhadap belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. (21 Sinkronisasi terhadap belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit dilakukan terhadap:

• prioritas pembangunan;
• pembagian urusan; dan
• struktur anggaran.

(3) Sinkronisasi terhadap belanja pemerintah pusat dan

transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan paling sedikit dengan transfer ke daerah

yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peratur€rn perundang-undangan.

(4) Transfer ke daerah yang penggunaannya telah

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap dana alokasi khusus.

(5) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat f|l

disusun dan dibahas bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan.

(6) Sinkronisasi menurut pembagian urusan sebagaimana

dilakukan dimaksud pada ayat l2l huruf b berdasarkan:

• kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat menur-ut kebijakan atau penugasan. (71 Ketentuan mengenai mekanisme sinkronisasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Perencanaan sesuai dengan kewenangannya. BABIV... SK No 065491 B

PRESIDEN

Bagian Kesatu Proses Pen5rusunan dan Penelaahan RI(A-K/L Paragraf I Prapenyusunan RKA-K/L

(1) Menteri Perencanaan menyampaikan tema, sasaran,

Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Presiden menyetujui tema, sasaran, Arah Kebijakan,

dan Prioritas Pembangunan Nasional untuk tahun anggaran direncanakan paling lambat bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi Kinerja anggaran dan pembangunan tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan.

(3) Menteri Perencanaan menyampaikan tema, sasaran,

Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional yang telah disetujui Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada selumh Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (41 Berdasarkan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian/Lembaga menJrusun usulan:

• Kegiatan dan Keluar€rn berlanjut; atau
• Keluaran baru.

(5) Menteri Keuangan bersama denga Menteri

Perencanaan melakukan penilaian kelayakan atas usulan Kegiatan dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Tata cara pengusulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bagian tidak terpisahkan dari pen5rusunan dan penelaahan Renja K/L dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal27...

SK No 065490 B

PRESIDEN

Pasal27

(1) Untuk melaksanakan pendekatan kerangka

pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan RKA-K/L, Kementerian/Lembaga menJrusun angka prakiraan maju 3 (tiga) tahun dalam RKA-K/L yang sudah dimutakhirkan.

1. Angka prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan angka dasar Kementerian/Lembaga.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan angka

dasar yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan.

(4) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan bersama-

sama melakukan tinjau ulang terhadap angka dasar yang sudah disusun Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam melakukan tinjau ulang angka dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan memperhatikan ketersediaan anggaran sebagai bahan dalam pen5rusunan Pagu Indikatif KlL.

(6) Pen5rusunan angka prakiraan maju sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan tata cara tinjau ulang angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri Keuangan bersama-sama Menteri

Perencanaan mengalokasikan ketersediaan anggaran ke dalam Program dalam rangka pen5rusunan rancangan Pagu Indikatif KlL. (21 Pagu Indikatif K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (U disampaikan kepada Kementerian/ Lembaga melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan tentang Pagu Indikatif KlL.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga men5rusun ranc€ulgErn

Renja K/Lmengacu pada Renstra KlL, rancangan awal RKP, dan Pagu Indikatif K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam...

SK No 056755 A

PRESIDEN

-2L- (41 Dalam hal terdapat Program lintas Kementerian / Lembaga, penJrusunan ranc€utgan Renj a K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat pada Program dimaksud.

(5) Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan dan

Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pertemuan 3 (tiga) pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renja K/L.

(6) Rancangan Renja K/L hasil penelaahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan penyempurnaan ranc€rngErn awal RKP dan bahan pembicaraan pendahuluan ranca.ngan APBN.

Paragraf 2 Proses Pen5rusunan RKA-K/ L

(1) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan

memutakhirkan ketersediaan anggaran berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. (21 Berdasarkan hasil pemutakhiran ketersediaan €rnggara.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan arahan Presiden, Menteri Keuangan bersama-sama Menteri Perencanaan mengalokasikan anggaran menurut Program dalam rangka penyusunan ranc€rngan Pagu Anggaran K/L dengan mempertimbangkan:

• hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan r€rnca.ngan APBN; dan
• Kegiatan dan Keluaran baru.

(3) Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat

(21 disampaikan kepada Kementerian/ Lembaga melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan setelah disetqjui Presiden paling lambat pada akhir bulan Juni. (41 Menteri/Pimpinan lembaga melakukan pemutakhiran rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (5) menjadi Renja KlLberdasarkan Pagur

Anggaran KIL dan RKP.

(5) Menteri...

SK No 056754 A

PRESIDEN

(5) Menteri/Pimpinan Lembaga men5rusun RKA-K/L

berdasarkan:

• RKP;
• Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
• Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
• standar biaya.

(6) Dalam menyusun RKA-K/L sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Menteri/Pimpinan Lembaga memperhatikan:

• RPJM Nasional;
• KAJM;
• Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal; dan
• Renstra KlL. (71 Untuk meningkatkan kualitas RKA-K/L, Menteri/Pimpinan Lembaga menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan reviu RKA-K/L.

Paragraf 3 Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L

(1) Kementerian Keuangan menghimpun RI(A-KIL hasil

penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) untuk digunakan sebagai bahan pen5rusunan:

• Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta Nota Keuangan; dan
• dokumen pendukungnya.

(2) Himpunan RKA-K/L sebagai bahan penJrusunan

Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta

Nota Keuangan dibahas dalam sidang kabinet.

(4) Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta

Nota Keuangan hasil sidang kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Ralryat pada bulan Agustus.

Paragrafs. . .

SK No 093343 A

PRESIDEN

Paragraf 5 Alokasi Anggaran K/L

(1) Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan

Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta Nota Keuangan dengan Dewan Perwakilan Ra1ryat, Menteri Keuangan menyampaikan Alokasi Anggaran KIL hasil kesepakatan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

(2) Alokasi Anggaran K/L hasil kesepakatan pembahasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tertentu termasuk penyesuaian Pagu Anggaran KlL.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian

RKA-K/L dengan Alokasi Anggaran KIL hasil kesepakatan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6 Penelaahan RKA-K /LBerdasarkan Alokasi Anggaran K/L

(1) Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan

melakukan Penelaahan RKA-K/ L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga. (21 Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

• Menteri Perencanaan terhadap ketepatan sasaran RKA-K/L hasil pembahasan Dewan Perwakilan Ralryat dengan sasaran RKP; dan
• Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RI(A-KIL hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara.

(3) RKA-K/L hasil penelaahan sebagaimana dimaksud

pada ayat l2l merupakan dasar penyusunan DIPA. Paragraf7 ...

SK No 093342A

PRESIDEN

Paragraf 7 Pendelegasian

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan.

Bagian Kedua Proses Penyusunan dan Penelaahan RKA-BUN Paragraf 1 Proses Pen5rusunan RKA-BUN

(U Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPA BUN. (21 Pada awal tahun anggaran, PPA BUN melakukan:

• evaluasi Kinerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
• pen5rusunan indikator Kinerja dalam penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; dan
• penyusunan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara.

(3) Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dapat

berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pihak lain terkait untuk menJrusun indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara untuk tahun anggar€rn yang direncanakan dengan berpedoman pada:

• prakiraan maju;
• evaluasi Kinerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
• indikator Kineda; dan
• rencana strategis yang telah disusun.

(4) Indikasi...

SK No 093341 A

PRESIDEN

.

(4) Indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara

Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan indikasi dana untuk memenuhi program pemerintah yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(5) Menteri Keuangan menetapkan Pagu Indikatif BUN

berdasarkan:

• arahan Presiden;
• hasil tinjau ulang angka dasar;
• indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/atau
• kapasitas fiskal, dengan memperhatikan rancangan awal RKP.

(6) Berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), PPA BUN melakukan penyesuaian indikasi

kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.

(1) Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran BUN

dengan berpedoman pada:

• arahan Presiden;
• hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN; dan
• RKP. (21 Berdasarkan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN menJrusun RKA- BUN.

(3) Penyusunan RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada

ayat (21dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga atau pihak lain yang terkait. (41 Koordinasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa melaksanakan sinkronisasi antara RKA-K/L dan RI(A-BUN agar tidak terdapat duplikasi anggaran.

(5) Untuk...

SK No 0933904

PRESIDEN

(5) Untuk meningkatkan kualitas RKA-BUN, Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dari Kementerian/L,embaga yang memperoleh penugasan selaku kuasa pengguna anggaran Bendahara Umum Negara untuk melakukan reviu RKA satuan kerja Bendahara Umum Negara.

(6) PPA BUN menyampaikan RKA-BUN yang telah disusun

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk dilakukan penelaahan.

Paragraf 2 Alokasi Anggaran BUN

(1) Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan

Rancangan Undang-Undang mengenai APBN beserta Nota Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan kepada PPA BUN. (21 PPA BUN melakukan penyesuaian RKA-BUN dengan Alokasi Anggaran hasil kesepakatan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PPA BUN menyampaikan RKA-BUN yang telah

disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk dilakukan penelaahan.

Paragraf 3 Pendelegasian

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen)rusunan, penelaahan, dan penetapan RKA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian

SK No 093358 A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Rincian APBN

(1) Presiden menetapkan rincian APBN termasuk di

dalamnya rincian alokasi Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

(2) Rincian alokasi Kementerian/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut klasifikasi anggaran.

(3) Rincian alokasi Kementerian Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut:

• belanja pemerintah pusat;
• transfer ke daerah; dan
• pembiayaan.

(4) Rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat tanggal 3O November.

Bagian Kesatu Pen5rusunan dan Pengesahan DIPA

(1) Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya,

bersama-sarna dengan Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan. (21 Menteri Keuangan dalam melakukan pengendalian dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfokuskan pada aspek Kinerja anggaran.

(3) Pengendalian dan pemantauan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil pengendalian dan pemantauan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan:

• untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan; dan
• sebagai bahan pertimbangan untuk penyesuaian kebijakan tahun berjalan.

(5) Berdasarkan hasil pengendalian dan pemantauan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan dapat melakukan penyesuaian belanja Kementerian/Iembaga melalui mekanisme perubahan RKA-K/L.

(6) Ketentuan. . .

SK No 093354 A

PRESIDEN

(6) Ketentuan mengenai pengendalian dan pemantauan

belanja Kementerian/Lembaga serta penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

( 1) Menteri Keuangan melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (21 Ketentuan mengenai pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan

pemantauan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Menteri Keuangan menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan. (21 Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga Pengendalian dan Pemantauan Terhadap Sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

(1) Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan

Menteri/Pimpinan Lembaga teknis sesuai dengan kewenanga,nnya, bersama-sama melakukan pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Pengendalian. . .

SK No 093353 A

PRESIDEN

(2) Pengendalian dan pemantauan terhadap sinkronisasi

belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap dana alokasi khusus.

(3) Pengendalian dan pemantauan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Evaluasi Kinerja Anggaran

(1) Menteri Keuangan melakukan evaluasi Kinerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c terhadap:

• Kinerja anggaran Kementerian/Lembaga; dan
• Kinerja anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (21 Hasil evaluasi Kinerja a.nggara.n, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar untuk:
• penyusunan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
• penyusunan dan/atau tinjau ulang angka dasar;
• pen5rusunan alokasi tahun yang direncanakan dan/atau penyesuaian anggaran tahun berjalan; dan/atau
• pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

(3) Dalam melaksanakan evaluasi Kinerja anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat melibatkan:

• Kementerian/l,embaga; dan/atau
• pihak lainnya. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Kinerja anggaran Kementerian/L,embaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan evaluasi Kinerja anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal48... SK No 093352 A

PRESIDEN

Menteri Keuangan, Menteri Perenca.naan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi bersama-sama menyinergikan:

• evaluasi Kinerja anggaran;
• evaluasi Kinerja pembangunan; dan
• evaluasi akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah, sesuai dengan kewenangannya.

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat men5rusun rencana

pengadaan barang/jasa pemerintah pada saat proses penyusunan RKA-KIL. (21 Berdasarkan Alokasi Anggaran KIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat memulai persiapan dan pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah untuk tahun anggaran yang direncanakan.

(3) Perencanaan, persiapan dan pengumuman pengadaan

barangl jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketentuan mengenai penyusunan RKA-K/L dalam

Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pen5rusunan RKA Otorita Ibu Kota Nusantara. (21 Kekhususan RKA Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

• pen5rusunan RKA yang terdiri atas rencana pendapatan dan belanja; b.penytrsunan...

SK No 093351 A

PRESIDEN

• pen5rusunan RKA Otorita Ibu Kota Nusantara yang memperhatikan Rencana Induk lbu Kota Nusantara;
• pengelolaan rencana belanja yang berdasarkan indikator kinerja utama dan fluktuasi pendapatan; dan
• mekanisme perubahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara yang diakibatkan perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, penggunaan selisih lebih penerimaan negara bukan pajak, dan fluktuasi pendapatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekhususan RKA

Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mempakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar a I Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178), dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 201O tentang Pen5rusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20LO Nomor t52, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... SK No 093350A

PRESIDEN

36 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari2023

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februai 2023

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan Hukum, t

Djaman

SK No 170503 A

PRESIDEN