Pasal 2

(1) Peraturan Pemerintah ini digunakan sebagai pedoman

bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam menJrusun RKA sehingga menghasilkan RKA yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah penganggaran. (21 Peraturan Pemerintah ini bertujuan agar:

• anggaran yang disusun sesuai dengan prinsip Belanja Berkualitas;
• kebijakan pemerintah dalam proses penganggaran tepat sasaran;
• belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan dapat bersinergi dan tersinkronisasi;
• hasil evaluasi Kinerja anggaran serta hasil pengendalian dan pernantauan, yang menggunakan sistem informasi terintegrasi, menjadi dasar penyusunan RKA; dan
• RKA yang disusun memberikan informasi secara komprehensif.