Pasal 29

(1) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan

memutakhirkan ketersediaan anggaran berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. (21 Berdasarkan hasil pemutakhiran ketersediaan €rnggara.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan arahan Presiden, Menteri Keuangan bersama-sama Menteri Perencanaan mengalokasikan anggaran menurut Program dalam rangka penyusunan ranc€rngan Pagu Anggaran K/L dengan mempertimbangkan:

• hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan r€rnca.ngan APBN; dan
• Kegiatan dan Keluaran baru.

(3) Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat

(21 disampaikan kepada Kementerian/ Lembaga melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan setelah disetqjui Presiden paling lambat pada akhir bulan Juni. (41 Menteri/Pimpinan lembaga melakukan pemutakhiran rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (5) menjadi Renja KlLberdasarkan Pagur

Anggaran KIL dan RKP.

(5) Menteri...

SK No 056754 A

PRESIDEN

(5) Menteri/Pimpinan Lembaga men5rusun RKA-K/L

berdasarkan:

• RKP;
• Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
• Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
• standar biaya.

(6) Dalam menyusun RKA-K/L sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Menteri/Pimpinan Lembaga memperhatikan:

• RPJM Nasional;
• KAJM;
• Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal; dan
• Renstra KlL. (71 Untuk meningkatkan kualitas RKA-K/L, Menteri/Pimpinan Lembaga menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan reviu RKA-K/L.

Paragraf 3 Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L