Pasal 13

(1) KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

disusun pada setiap tahun anggaran dan menjadi bagian dari nota keuangan dan APBN. (21 Dalam men5rusun KAJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menentukan pilihan sumber pendanaan.

(3) Penentuan pilihan sumber pendanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 mempertimbangkan:

• perkembangan pendapatan;
• komitmen pendanaan belanja jangka menengah Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah; dan
• kapasitas utang pemerintah pusat.

(4) Dalam menentukan pilihan sumber pendanhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., Menteri Keuangan dapat berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

(5) KAJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• KAJM yang disusun pertama kali; dan
• KAJM yang digulirkan.