Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PMK Berlaku

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disingkat SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran pada Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

(1) SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

  • SBK Umum; dan
  • SBK Khusus.

(2) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian/lembaga yang dikelompokkan sebagai berikut:

  • SBK layanan perencanaan dan penganggaran;
  • SBK layanan pelatihan;
  • SBK layanan audit internal;
  • SBK rancangan standar nasional Indonesia 3 (tiga);
  • SBK layanan pemantauan dan evaluasi;
  • SBK riset dan inovasi;
  • SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga;
  • SBK Peraturan Presiden;
  • SBK Peraturan Pemerintah;
  • SBK rancangan Undang-Undang;
  • SBK peraturan lainnya;
  • SBK sosialisasi;
  • SBK layanan hubungan masyarakat dan informasi;
  • SBK layanan bantuan hukum;
  • SBK layanan barang milik negara;
  • SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural;
  • SBK layanan manajemen kinerja;
  • SBK layanan manajemen keuangan; dan
  • SBK layanan manajemen sumber daya manusia.

(3) SBK Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan SBK yang berlaku untuk 1 (satu) kementerian/lembaga tertentu.

Pasal 3

(1) SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Kementerian/lembaga menggunakan SBK dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025.

(2) Penggunaan SBK bersifat batas tertinggi yang tidak dapat

dilampaui.

(3) Dalam hal kementerian/lembaga membutuhkan besaran

biaya yang melampaui besaran SBK yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

(4) Pelampauan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dapat disetujui dengan mempertimbangkan:

  • harga pasar;
  • prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan/atau
  • perubahan tahapan.

(5) Pelampauan besaran yang telah mendapat persetujuan

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dengan melakukan revisi anggaran.

(6) Pengawasan atas penggunaan SBK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Penerapan penggunaan SBK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan

mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2024…

Ditandatangani secara elektronik SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д …

Ѽ

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
  4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
  6. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 61/2024 — Amendment to Law No. 39 of 2008 Concerning State Ministries
Referensi Silang (7)
UU 39/2008 — KEMENTERIAN NEGARA
UU 61/2024 — Amendment to Law No. 39 of 2008 Concerning...
PP 6/2023 — PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERPRES 158/2024 — KEMENTERIAN KEUANGAN
PMK 62/2023 — PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA
PMK 135/2023 — PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
UU 6/2023 — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang... [Pasal 10 ayat (4)]