Pasal 2

(1) SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

• SBK Umum; dan
• SBK Khusus.

(2) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian/lembaga yang dikelompokkan sebagai berikut:

• SBK layanan perencanaan dan penganggaran;
• SBK layanan pelatihan;
• SBK layanan audit internal;
• SBK rancangan standar nasional Indonesia 3 (tiga);
• SBK layanan pemantauan dan evaluasi;
• SBK riset dan inovasi;
• SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga;
• SBK Peraturan Presiden;
• SBK Peraturan Pemerintah;
• SBK rancangan Undang-Undang;
• SBK peraturan lainnya;
• SBK sosialisasi;
• SBK layanan hubungan masyarakat dan informasi;
• SBK layanan bantuan hukum;
• SBK layanan barang milik negara;
• SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural;
• SBK layanan manajemen kinerja;
• SBK layanan manajemen keuangan; dan
• SBK layanan manajemen sumber daya manusia.

(3) SBK Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan SBK yang berlaku untuk 1 (satu) kementerian/lembaga tertentu.