Peraturan Menteri Nomor 127-pmk-07-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi: a. pengalihan DAU provinsi ke Daerah kabupaten/kota bagi Daerah provinsi yang belum melaksanakan pengalihan urusan/kewenangan; dan b. penyaluran tambahan DAK Fisik.

(1) DAU Provinsi Papua sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.571.298.119.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas: a. DAU berdasarkan formula sebesar Rp2.338.200.799.000,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan b. tambahan DAU sebagai akibat dari pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi sebesar Rp233.097.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). (2) DAU Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dikurangi sebesar Rp233.097.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan tambahan DAU untuk Provinsi Papua sebagai akibat dari pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi; dan b. menambahkan alokasi DAU kabupaten/kota di Provinsi Papua sebesar Rp233.097.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan beban pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi.

Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Tambahan DAK Fisik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp11.189.290.000.000,00 (sebelas triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas: a. tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.233.290.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah); b. tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan sebesar Rp1.802.708.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua miliar tujuh ratus delapan juta rupiah); dan

c. tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang irigasi sebesar Rp153.292.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

(1) Tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk menyelesaikan pembayaran atas kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 yang output-nya telah tercapai 100% (seratus persen), namun belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tambahan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.

(1) Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sekaligus paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember Tahun Anggaran 2017. (2) Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa: a. surat permintaan penyaluran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah sesuai dengan hasil verifikasi output dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah atau paling besar sesuai dengan alokasi

tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016; dan b. hasil verifikasi output dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (3) Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebesar hasil verifikasi output dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (4) Dalam hal hasil verifikasi output dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b lebih besar dari alokasi tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016, penyaluran dilakukan sebesar alokasi tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016. (5) Dalam hal hasil verifikasi output dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b lebih kecil dari alokasi tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016, penyaluran dilakukan sebesar hasil verifikasi output dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah. (6) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 15 Desember 2017. (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk softcopy melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. (8) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 tidak disalurkan.

Tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c digunakan pada Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

(1) Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dilaksanakan per bidang secara bertahap, yaitu: a. tahap I paling cepat bulan September dan paling lambat bulan November Tahun Anggaran 2017; dan b. tahap II paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember Tahun Anggaran 2017. (2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan b. tahap II sebesar selisih antara nilai kebutuhan riil penyelesaian kegiatan DAK Fisik dengan dana yang telah disalurkan pada tahap I. (3) Penyaluran DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I berupa:

1. surat permintaan penyaluran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; dan
2. Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan b. tahap II berupa:
3. laporan realisasi penyerapan dana tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output kegiatan paling sedikit 50% (lima puluh persen), disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan dana; dan
4. rekapitulasi nilai kebutuhan riil penyelesaian kegiatan DAK Fisik. (4) Nilai kebutuhan riil penyelesaian kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan nilai kontrak ditambah nilai kegiatan swakelola ditambah nilai dana penunjang. (5) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I paling lambat tanggal 31 Oktober 2017; dan b. tahap II paling lambat tanggal 15 Desember 2017. (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tambahan DAK Fisik tahap yang bersangkutan dan tahap selanjutnya tidak disalurkan. (7) Dalam hal penyaluran tambahan DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disalurkan sebagian maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas

pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(1) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi tahap II kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 31 Maret 2018. (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b angka 1 dan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk softcopy melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Ketentuan mengenai: a. rincian DAU untuk Provinsi Papua dan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan b. format hasil verifikasi output dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA