Pasal 8

(1) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah

Pusat berupa:

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak;

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah

yang diterushibahkan;

• pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara

Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau antar

subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999

(BA BUN);

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan

kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN

yang tidak terserap pada tahun 2016;

• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni

untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional;

• pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan

ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari

pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

• pergeseran anggaran antara program lama dan

program baru untuk penyelesaian administrasi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -8-

• pergeseran anggaran untuk penyediaan dana untuk

penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga;

• perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat

berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri

yang telah closing date;

• realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan

utang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal;

• perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL, Penarikan Pinjaman Tunai,

dan/atau penerbitan SBN sebagai akibat tambahan

pembiayaan;

• perubahan pembayaran program pengelolaan

subsidi berdasarkan perubahan parameter, realisasi

perubahan harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah;

• pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau antar

kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas

pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; dan/atau

• pergeseran anggaran antar Program dalam satu

Bagian Anggaran untuk lanjutan penyelesaian kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun

anggaran 2016 yang belum terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran 2016 sebagai akibat dilakukannya penghematan anggaran pada tahun

2016,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Menteri Keuangan dapat melakukan proses perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat

mengakibatkan pagu rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam Peraturan Presiden tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 melebihi pagu

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -9-

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2017.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.