Pasal 9

(1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang

berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah

sebagai akibat dari:

• penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena

percepatan atau lanjutan penarikan;

• penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2016 yang tidak terserap;

• pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau

• pengesahan atas Pemberian Pinjaman luar negeri yang telah closing date,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Menteri Keuangan dapat melakukan proses perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat

mengakibatkan pagu rincian Pembiayaan Anggaran

dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun

Anggaran 2017 melebihi pagu sebagaimana tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

www.peraturan.go.id

2017, No.194 -10-

(3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu

Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.