Pasal 27

(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada

saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana

SAL, penerbitan SBN, atau penyesuaian Belanja Negara.

(2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai

kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN,

apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia

untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal

tahun.

(3) Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN

untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas

dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan

penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan

pembiayaan yang ditetapkan.

(4) Pemerintah dapat melakukan percepatan pembayaran

cicilan pokok utang dalam rangka pengelolaan portofolio

utang melalui penerbitan SBN.

(5) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang

yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan

salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah

dapat melakukan perubahan komposisi instrumen

pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan

ekonomi dan fiskal.

(6) Dalam hal diperlukan realokasi anggaran bunga utang

sebagai dampak perubahan komposisi instrumen

pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Pemerintah dapat melakukan realokasi dari pembayaran

bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang

dalam negeri atau sebaliknya.

(7) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan

memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang,

www.peraturan.go.id

2016, No.240

Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang

dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi

penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk

dukungan pembiayaan.

(8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh

Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan

Tahun Anggaran 2017 dan/atau Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.