Pasal 26

(1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan

kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan

stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan

kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun

anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

(2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang

di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang

diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali

dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar

SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan

Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran

2017 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) Tahun 2017.

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -32-

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam

rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.