Pasal 25

(1) Pemerintah dapat menggunakan sisa dana penerbitan

SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian

negara/lembaga yang tidak terserap pada Tahun

Anggaran 2016 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan

kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2017.

(2) Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk

pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian

negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan

Tahun Anggaran 2017 dan/atau Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana

penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek

Kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.