Pasal 24

(1) Pemerintah dapat menggunakan program kementerian

negara/lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni

dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk

dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

(2) Rincian program Kementerian negara/lembaga yang

dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN

ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan

Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2017 dan

penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

Tahun Anggaran 2017.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program

Kementerian negara/lembaga sebagai dasar penerbitan

SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

www.peraturan.go.id

2016, No.240