Pasal 23

(1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui

target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat

menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai,

dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan

pembiayaan.

(2) Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL,

penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN

sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibebankan pada anggaran negara.

(3) Penggunaan dana SAL, Pinjaman Tunai, dan/atau

penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan

Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) tahun 2017.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit

melampaui target serta penggunaan dana SAL, Pinjaman

Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan

pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.