Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 12

(1) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar

Rp173.447.210.036.000,00 (seratus tujuh puluh tiga

triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus

sepuluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri

atas:

  • DAK Fisik; dan

  • DAK Nonfisik.

(2) Pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan daerah

dengan memperhatikan prioritas nasional dan

kemampuan keuangan negara.

(3) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp58.342.210.436.000,00 (lima

puluh delapan triliun tiga ratus empat puluh dua miliar

dua ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu

rupiah), yang terdiri atas:

  • DAK Reguler sebesar Rp20.396.248.563.000,00 (dua

puluh triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar

dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam

puluh tiga ribu rupiah);

  • DAK Penugasan sebesar Rp34.466.762.990.000,00

(tiga puluh empat triliun empat ratus enam puluh

enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta

sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan

  • DAK Afirmasi sebesar Rp3.479.198.883.000,00 (tiga

triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar

www.peraturan.go.id

2016, No.240

seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus

delapan puluh tiga ribu rupiah).

(4) DAK Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a digunakan untuk mendanai kegiatan:

  • Bidang Pendidikan sebesar Rp6.107.100.000.000,00

(enam triliun seratus tujuh miliar seratus juta

rupiah);

  • Bidang Kesehatan sebesar Rp10.021.820.000.000,00

(sepuluh triliun dua puluh satu miliar delapan ratus

dua puluh juta rupiah);

  • Bidang Perumahan dan Permukiman

sebesar Rp654.890.000.000,00 (enam ratus lima

puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh

juta rupiah);

  • Bidang Pertanian sebesar Rp1.650.038.563.000,00

(satu triliun enam ratus lima puluh miliar tiga puluh

delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

  • Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar

Rp926.500.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh

enam miliar lima ratus juta rupiah);

  • Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah sebesar

Rp531.500.000.000,00 (lima ratus tiga puluh satu

miliar lima ratus juta rupiah); dan

  • Bidang Pariwisata sebesar Rp504.400.000.000,00

(lima ratus empat miliar empat ratus juta rupiah).

(5) DAK Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan:

  • Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

sebesar Rp1.951.802.990.000,00 (satu triliun

sembilan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus

dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

  • Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Rujukan/pratama)

sebesar Rp4.831.260.000.000,00 (empat triliun

delapan ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam

puluh juta rupiah);

  • Bidang Air Minum sebesar Rp1.200.300.000.000,00

(satu triliun dua ratus miliar tiga ratus juta rupiah);

www.peraturan.go.id

2016, No.240 -22-

  • Bidang Sanitasi sebesar Rp1.250.200.000.000,00

(satu triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus

juta rupiah);

  • Bidang Jalan sebesar Rp19.690.100.000.000,00

(sembilan belas triliun enam ratus sembilan puluh

miliar seratus juta rupiah);

  • Bidang Pasar sebesar Rp1.035.700.000.000,00 (satu

triliun tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah);

  • Bidang Irigasi sebesar Rp4.005.100.000.000,00

(empat triliun lima miliar seratus juta rupiah); dan

  • Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah sebesar

Rp502.300.000.000,00 (lima ratus dua miliar tiga

ratus juta rupiah).

(6) DAK Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

c digunakan untuk mendanai kegiatan:

  • Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar

Rp383.300.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga

miliar tiga ratus juta rupiah);

  • Bidang Transportasi sebesar Rp844.100.000.000,00

(delapan ratus empat puluh empat miliar seratus juta

rupiah); dan

  • Bidang Kesehatan sebesar Rp2.251.798.883.000,00

(dua triliun dua ratus lima puluh satu miliar tujuh

ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus

delapan puluh tiga ribu rupiah).

(7) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp115.104.999.600.000,00 (seratus lima belas triliun

seratus empat miliar sembilan ratus sembilan puluh

sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

  • Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar

Rp45.119.999.600.000,00 (empat puluh lima triliun

seratus sembilan belas miliar sembilan ratus

sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu

rupiah);

  • Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar

www.peraturan.go.id

2016, No.240

Rp3.581.700.000.000,00 (tiga triliun lima ratus

delapan puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

  • Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar

Rp55.573.400.000.000,00 (lima puluh lima triliun

lima ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus juta

rupiah);

  • Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah

sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat

ratus miliar rupiah);

  • Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

sebesar Rp6.910.000.000.000,00 (enam triliun

sembilan ratus sepuluh miliar rupiah);

  • Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, (PK2 UKM) sebesar

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

  • Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah

Khusus sebesar Rp1.669.900.000.000,00 (satu triliun

enam ratus enam puluh sembilan miliar sembilan

ratus juta rupiah); dan

  • Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar

Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar

rupiah).

(8) Daerah penerima DAK tidak menyediakan dana

pendamping.

← Pasal 11 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 13 →