Pasal 39

(1) Setelah Tahun Anggaran 2017 berakhir, Pemerintah

menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN

Tahun Anggaran 2017 berupa Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP).

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017,

setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh

Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam)

bulan setelah Tahun Anggaran 2017 berakhir untuk

mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.