KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JAI,AN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLA"I adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lelu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Keselamatan . . .

PRESIDEN

1. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLA"I adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
2. Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihaa, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LI,A"I adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementeian/ l-embaga yang selanjutnya disebut RAK LL J Kementerian/lembaga adalah dokumen perencanaafl keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun. 7, Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Program Nasional KLLA", adalah instrumen kebiiakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi p emerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tqiuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
6. Manajemen Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu Iintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Sistem . . .

PRESIDEN

1. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagran dari manajemen perusahaan angkutan umum berrrpa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelalaan.
2. Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Audit Bidang KLLA"I adalah pemeriksaan formal terhadap obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Inspeksi Bidang KLLAJ adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh inspektor masing-masing untuk mengetahui keadaan dan kineq'a obyek yang diinspeksi. t2. Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLA"I adalah kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan obyek tertentu di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui laporan yang disampaikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

• Perencanaan KLLA"I;
• pelaksanaan dan pengendalian KLL,A"I;
• Sistem Manajemen KeselanataIr Perusahaan Angkutan Umum;
• alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas; dan e, pengawasan KLLAJ. BABII ...

PRE 9IDEI\

Bagran Kesatu Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya

KLLAJ. (21 Untuk menjamin KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan RUNK LLAJ.

(3) RUNK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

memuat:

• visi dan misi;
• sasaran;
• kebijakan;
• strategi; dan
• Program Nasional KLI,AJ.

(4) Pen5rursunan RUNK LLAJ sebagaimana dimaksud pada

dikoordinasikan oleh kementerian yang ayat l2l menyelenggarakan urusan pemerintatran di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(1) Program Nasional KLLA.J sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri atas 5 (lima) pilar

keselamatan yang meliputi:

• pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan;
• pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan;
• pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan;
• pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
• pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan. (21 Pen5rusunan pilar 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(3) Pen5rusunan...

PRESIDEN

REPUBLIK IN DON ES IA

(3) Penyusunan pilar 2 sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

yang huruf b, dikoordinasikan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

(4) Penyusunan pilar 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang huruf c, dikoordinasikan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(5) Penyusunan pilar 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1)(6) Penyusunan pilar 5 sebagaimana dimaksud pada ayat

yang huruf e, dikoordinasikan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (71 Penyusunan pilar 1 sampai dengan pilar 5 melibatkan kementerian/lembaga terkait dan dapat melibatkan pemangku kepentingan.

(1) Audit Bidang KLI"AJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat (1) huruf a dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina LLA"I. t2l Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan auditor yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang diaudit serta memiliki kompetensi.

Penyusunan Program Nasional KLL.A,"I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Pasa1 6 (U RUNK LLA.I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Peraturan Presiden. (21 RUNK LLA.I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

(3) RUNK LLA", sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat

dievaluasi setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan

oleh masing-masing penanggung jawab pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (s) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk dimintakan persetqiuan kepada Presiden.

Pasal 7. . .

PRESIDEN

(1) Untuk melaksanakan RUNK LLA", sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, perlu disusun dan dilaksanakan RAK LI,AJ oleh: sesuai dengan kewenangannya; a. Kementeri an /l*mbaga

• Pemerintah Provinsi; dan c, Pemerintah Kabupaten/Kota. (2t Badan usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penJrusunan dan pelaksanaan RAK LL,{I.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RAK LLA"I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencEulaan pembangunan nasional.

(1) RUNK LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3), dijabarkan dalam Program Nasional KLLAJ.

{21 Program Nasional KLLA.I sebagaimana dimaksud pada ayat (l), paling sedikit meliputi:

• Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan KLLAJ;
• Pengkajian masalah KLLA"I; dan
• Manajemen KLLAJ.

Bagian Kedua Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/lrembaga

(1) RAK LLA"I Kementerian/Lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memuat:

• Sasaran Kementerian/ Lrmbaga;
• Arah kebljakan strategis berdasarkan RUNK LLA"I;
• Kebutuhan regulasi dan tatanan kelembagaan kementerian/lembaga yang diperlukan;
• Rencana aksi dan target kjneg'a; dan
• Rencana pendanaan.

(2) RAK. . .

m t,',?S)r. *. r u J.Tnt r, o

(21 RAK LLA.J Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
• RUNK LLA"I.

(3) RAK LI"A"I Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan

Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

(4) RAK LLA"I Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dilalrukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Bagian Ketiga Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Pasal lO

(1) RAK LLA"I Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf b, memuat:

• sasar.rn Pemerintah Provinsi;
• arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LL,4"I dan RAK LLAJ Kementerian / Lembaga;
• kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Provinsi;
• Rencana aksi dan target kinerja; dan
• rencana pendanaan. 12l. RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
• RUNKLLAJ;
• RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.

(3) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(4) RAK LL,AJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

BagranKeempat...

t,',?5|* o. r, J,-Tnt r, o =

Bagran Keempat Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota

(1) RAK LLA", Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, memuat:

• sasaran Pemerintah Kabupaten/Kota;
• arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLA"I, RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLA"I Provinsi;
• kebutuhan regul,asi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Ihbupaten/ Kota;
• rencana aksi dan target kine{a; dan
• rencana pendanaan. (21 RAK LIA"I Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
• RUNK LLAJ;
• RAK LLA"I Kementerian/ lembaga;
• RAK LLA", Provinsi; dan
• Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota.

(3) RAK LLAJ Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan

Bupati/Walikota. t4t RAK LLA.I Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Bagan Kesatu Umum

(1) Pelaksanaan dan pengendalian RUNK LI"A"I, RAK LLA"I

Kementerian/kmbaga, RAK LLA"I Provinsi, dan RAK LLA.I Kabup aten / Kota dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar keselamatan dengan menggunakan Manajemen KLLAJ.

(2) Manajemen . . .

PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)l2l meliputi:

• pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
• pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
• pemberian dukungan fungsi.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan melalui Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Pelaksanaan RUNK Ll,l.l, RAK LLAJ Kementerian/kmbaga, RAK LLA"I Provinsi, dan RAK LLA"I Ihbupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga)

bulan.

(u Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan sebagaim4la dimaksud dalam Pasal L2 ayat (2) huruf a berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas. t2t Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui: jalan; a. pemenuhan persyaratan laik fungsi

• pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
• pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
• penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas; dan
• penanganan korban kecelakaan.

(3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:

• koordinasi;
• regulasi;
• pendanaan;
• promosi/sosialisasi;
• kerja sama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas; dan/atau
• penelitian dan pengembangan KLLAJ, Bagran Kedua .

PRESIDEN

Bag'an Kedua Pelaksanaan dan Pengendalian Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rencana Aksi Keselamatan LaIu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga

(U Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan dengan cara:

• melaksanakan pembangunan jalan sesuai dengan persyaratan keselamatan;
• melaksanalan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan; jalan; c. melakukan uji laik fungsi
• melalsanakan pemantauan dan penilaian kondisi jalan;
• melakukan inspeksi jalan; dan jalan. f. melakukan audit (2t Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b paling sedikit melalui:
• pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor;
• penerbitan sertilikat qii tipe kendaraan bermotor; kendaraan c. penerbitan surat registrasi uji tipe bermotor;
• pelaksanaan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor;
• pelaksanaan kalibrasi peralatan uji; penguji f. pelaksanaan sertifikasi kompetensi kendaraan bermotor; dan
• pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor dan terminal.

(3) Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi

pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c paling sedikit melalui pelaksanaan:

• akreditasi satuan penyelenggara administrasi penerbit surat izin mengemudi;
• norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pendidikan dan pelatihan pengemudi;
• sertifikasi .

$*D

PRESIDEN

REPUBLIK INOO N ESIA

• sertilikasi kompetensi penguji surat izin mengemudi;
• pengujian surat izin mengemudi;
• penerbitan surat izin mengemudi;
• pencabutan dan pemblokiran surat izin mengemudi; dan
• inspeksi, audit, dan pemantauan.

(4) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan

berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21 huruf d paling sedikit ditakukan terhadap pelanggaran:

• persyaratan keselamatan jalan;
• tata cara berlalu lintas;
• persyaratan mengemudi; jalan; d. persyaratan teknis dan laik
• tata cara muat; dan
• pelaksanaan uji kendaraan bermotor.

(5) Penanganan korban kecelakaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:

• pemberian pertolongan pertama pada korban kecelalaan di lokasi kejadian;
• evakuasi korban dari lokasi kejadian ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat;
• pengobatan korban;
• perawatan korban;
• rehabilitasi korban; dan
• sistem pembiayaan dan/atau penjaminan penanganan korban.

(6) Pelaksanaan tindakan langsung secara bersinergi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(5) dilaksanakan berdasarkan kewenangan di bidang

jalan, bidang sarana prasarana, bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi serta bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Pengendalian Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal l.5

(1) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan provinsi,

kabupaten/kota paling sedikit dilakukan dengan cara:

• melaksanakan , . .

PRESIDEN

-t2-

• melaksanakan pembangunan jalan;
• melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan; jalan; c. melakukan uji laik fungsi
• melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi jalan; jalan; dan e. mela-kukan inspeksi jalan. f. melakukan audit (2t Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor provinsi, kabupaten/kota paling sedikit melalui:
• pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
• penerbitan kartu uji kendaraan bermotor;
• penerbitan tanda uji kendaraan bermotor; dan
• pelaksanaan alreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.

(3) Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi

provinsi, pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota paling sedikit melalui pelaksanaan:

• pengujian surat izin mengemudi;
• pelaksanaan penerbitan surat izin mengemudi;
• pelaksanaan pencabutan dan pemblokiran surat izin mengemudi; dan
• pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan.

(4) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan

berlalu lintas provinsi, kabupaten/kota paling sedikit dilakukan terhadap pelanggaran:

• persyaratan keselamatan jalan;
• tata cara berlalu lintas;
• persyaratan mengemudi; jalan; d. persyaratan teknis dan laik
• tata cara muat; dan
• pelaksanaan uji kendaraan bermotor.

(5) Penanganan korban kecelakaan provinsi,

kabupaten/ kota paling sedikit memuat:

• pemberian petolongan pertama pada korban kecelakaan di lokasi kejadian;
• evakuasi korban dari lokasi kejadian ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat;
• pengobatan korbarr;
• perawatan.

PRESIDEN

REPUBLIK IN DO NESIA

• perawatan korban;
• rehabilitasi korban; dan
• penjaminan biaya penanganan korban.

(6) Pelaksanaan tindakan langsung secara bersinergi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(5) dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah

daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bagran Kesatu Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

(l) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi:

• komitmen dan kebijakan;
• pengorganisasian;
• manajemen bahaya dan risiko;
• fasilitas pemeliharan dan perbaikan kendaraan bermotor;
• dokumentasi dan data;
• peningkatan kompetensi dan pelatihan;
• tanggap darurat;
• pelaporan kecelakaan internal;
• monitoring dan evaluasi; dan
• pengukuran kinerja. (21 Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sslagaiman6 dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau unit yang bertanggung jawab di bidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum.

Komitmen dan kebiiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dinyatakan dalam visi, misi, kebljakan, dan sasar€rn perusahaan yang ingrn dicapai untuk meningkatkan kine{a keselamatan dalam pelayanan angkutan umum.

Pasal 18.

PRES IDEN

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf b berisi struktur organisasi, tugas dan fungsi unit

organisasi perusahaan angkutan umum.

Manajemen bahaya dan risiko sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan standar Prosedur

operasi untuk:

• menetapkan prosedur analisa risiko;
• melakukan analisa risiko setiap kegiatan; risiko; danc. mendokumentasikan semua hasil analisa
• melakuka.n pengendalian risiko.

Fasilitas pemeliharan dan perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d berupa tersedianya fasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan.

Pasal 2 1

Dokumentasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e berupa tersedianya dokumentasi dan data terkait dengan penyelanggaraan kegiatan operasional perusahaan dalam mendukrrng pencapaian kinerja keselamatan.

Peningkatan kompetensi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f berupa:

• terpenuhinya persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan; dan
• adanya program pelatihan bagi tenaga ke{a sesuai dengan kebutuhan terutama bidang pekerjaan yang mengandung risiko tinggi secara berkala. Pasal23...

PRES IDEN

Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (U huruf g berupa standar prosedur operasi untuk menghadapi setiap keadaan darurat yang meliputi:

• pengembangan dan penerapan manajemen tanggap darurat; yang mungkinb. identilikasi semua potensi keadaan darurat timbul dalam kegiatan operasi; dan
• sistem manajemen krisis dan tanggap darurat.

Pelaporan kecelakaan internal sebagaimana dimaksud dalam setiapPasal 16 ayat (1) huruf h merupakan laporan kecelakaan lalu lintas yang memuat:

• lokasi kejadian kecelakaan; kecelakaan,'b. kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian dan penyebab kecelakaan.c. identifikasi faktor

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang16 ayat (1) hurr.f i merupakan kegiatan tinjau ulang dilakukan secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk pelaksanaanmengetahui kelemahan dan kelebihan keselamatan dalam perusahaan.

(1) Pengukuran kinerja sebagaimana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j merupakan kegiatan berkala untuk mengetahui tingkat keselamatan pelayanan angkutan yang dinyatakan dengan:

• Ratio antara jumlah kejadian kecelakaan dengan kendaraan kilometer; darr
• Ratio antara korban kecelakaan dengan kejadian kecelakaan. (2t Perusahaan harus membuat, mengembangkan, dan melaksanakan standar prosedur operasi pemantauan dan pengukuran kinerja keselamatan secara berkala dan mendokumentasikan hasilnya. Pasal27...

PRESIDEN

-16_

Pasal27

Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada

(U Pembuatan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan umum diberikan. (2t Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasa127 dilakukan:

• penilaian oleh Pemerintah;
• pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis; dan c, pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

(U Penyempurnaan Sistem Manqjemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapatdilakukan dalam hal:

• perubahan RUNK LLAJ yang berpengaruh pada perusahaan angkutan;
• perubahan teknologi; dan
• perubahan manajemen perusahaan angkutan; t2t Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kembali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuart

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif bempa:

• peringatan tertulis;
• pembekuan izin; dan
• pencabutan inn. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintatran di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan anglmtan jalan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangan.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing- masing 30 (tiga puluh) hari. (21 Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakart kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai pembekuan izirt berupa pembekuan kartu pengawasan.

(3) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemegang

setelah izin tetap tidak melaksanakan kewajiban beraktrirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {21, dikenai pembekuan izin berupa pembekuan kartu pengawasan.

(4) Ketentuan mengenai pembekuan izin dan pencabutan izin

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan

pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manqjemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum. (2t Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manqjemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang s€rr€rna dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menyiapkan pedoman pembuatan, pelaksanaan, dan penyempurnaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

(3) Pembinaan...

PRES IDEN

(1)(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

meliputi:

• pelaksanaan penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
• pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis; dan Sistem c. pengawasan terhadap pelaksanaan Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melalui audit, inspeksi, dan pengamatan dan pemantauan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sara.na dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua Alat Pemberi Informasi Kecelakaan Lalu lintas

(1) Kendaraan bermotor umum hanrs dilengkapi dengan alat

pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem keselamatan LLAJ. (21 Alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan melakukan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gelombang radio, dan/atau gelombang satelit untuk memberikan informasi dan komunikasi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Alat Pemberi Informasi Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 hanrs memenuhi persyaratan:

• gelombang harrs dapat diterima tanpa terputus-putus dalam segala cuaca;
• sec€rra otomatis dapat mengirimkan sinyal ke pusat kendali;
• dapat menyimpan data yang setiap saat dapat digunakan sebagai bahan analisa;
• tetap

PRES IDEN

.19-

• tetap berfungsi dalam kondisi terendam air dan terbakar; dan
• didukung oleh jaringan penyelenggara telekomunikasi.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ

meliputi:

• Audit Bidang KLL{J;
• Inspeksi Bidang KLLAJ; dan
• Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ. (2t Lingkup pengawasErn terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi bidang:
• jalan;
• sara.na dan prasarana; dan
• pengemudi kendaraan bermotor.

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina LLAJ dan dikoordinasikan dalam forum LLAJ.

(1) Hasil pengawasan melalui Audit Bidang KLL,AJ

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan KLLA.J. pengawas€ur melalui Inspeksi Bidang KLI"AJ l2l Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan KLLAJ.

(3) Hasil pengawasan melalui Pengamatan dan Pemantauan

Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) hur-uf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi KLLAJ.

(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/ atau penegakan hukum. (2t Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi; dan
• perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLI,AJ;

(3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

berupa pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sagian Kedua Audit Bidang Keselamatan LaIu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1 Umum

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Audit Bidang KLLA"I serta standar kompetensi auditor diatur dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga masing-masing pembina LI"A..I.

Paragraf 2 . ..

l

Paragraf 2 Audit di Bidang Jalan

(1) Audit di bidang jalan dilakukan pada:

• jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan; dan
• jalan yang sudah beroperasi. (21 Audit jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
• perencana,an;
• desain awal;
• desain rinci;
• konstruksi; dan
• sebelum operasi.

(3) Audit terhadap jalan yang sudah beroperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan.

(1) Audit di bidang jalan dilalrukan oleh auditor independen

yang ditentukan oleh pembina jalan. (21 Pembina jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jdan, untuk jatan nasional;
• gubernur, untuk jalan provinsi; dan
• bupati/walikota, untuk jalan kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

audit bidang j.hrt dan persyaratan auditor independen diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Paragraf 3

{D

Paragraf 3 Audit di Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(1) Audit di bidang sarana dan prasara.na LLAJ meliputi

audit terhadap:

• perlengkapan jalan dan fasilitas pendulmng untuk jalan barr. dan/atau jalan yang ditingkatkan;
• terminal;
• unit pengujian kendaraan bermotor;
• unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan
• perusahaan angkutan umum. (21 Audit terhadap perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sErr€rna dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan nasional;
• gubernur, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan provinsi; dan
• bupati/walikota, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan kabupaten/kota.

(3) Audit terhadap terminal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

• menteri yang menyelenggarakan urus€rn pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe A;
• gubernur, untuk terminal tipe B; dan
• bupati/walikota, untuk terminal tipe C. (41 Audit terhadap unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf c dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(5) Audit terhadap unit pelaksana penimbangan kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusa.n pemerintahan di bidang sar€rna dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(6) Audit...

PRESIDEN

(6) Audit terhadap perusahaan angkutan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf e dilaksanalan oleh pejabat yang menerbitkan iitn.

Paragraf 4 Audit di Bidang Pengemudi Kendaraan Bermotor

(1) Audit di bidang pengemudi kendaraan bermotor

dilakukan terhadap satuan penyelenggara administrasi surat izin mengemudi. bidang pengemudi kendaraan bermotor l2l Audit di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1 Umum

(1) Inspeksi Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (1) huruf b dilalsanalan oleh inspektur

atau petugas yang ditunjuk oleh instansi/kepala masing- masing pembina LLAJ. oleh l2l Inspektur atau petugas yang ditunjuk instansi/kepala masing-masing pembina LLA,J sebagaimana dimaksud pada ayat (f) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Inspeksi Bidang KLl,A"l serta standar kompetensi inspektur diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga masing-masing pembina LLAJ.

Paragral 2

Patagral2 Inspeksi Bidang Jalan

(1) Inspeksi Bidang KLLAJ yang dilaksanahan di bidang

jalan dilakukan terhadap jalan yang sudah beroperasi. (21 Inspeksi Bidang KLLAJ yang dilaksanakan di bidang jafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pembina yang bertanggung jawab di bidang ja1an.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

inspeksi bidang jalan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Paragraf 3 Inspeksi Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasa1 49

(1) Inspeksi bidang sarana dan prasarana LI"A"I meliputi

inspeksi:

• perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan;
• terminal;
• unit pengujian kendaraan bermotor;
• unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan
• perusatraan angkutan umum. Inspeksi terhadap perlengkapan jalan dan fasilitas l2l pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan nasional;
• gubernur, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan provinsi; dan
• bupati/walikota, untuk perlengkapan jatan dan fasilitas pendulnrng yang berada di jalan kabupaten/kota.

(3) Inspeksi terhadap terminal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: a.menteri...

PRESIDEN

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu Iintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe A;
• gubernur, untuk terminal tipe B; dan
• bupati/walikota, untuk terminal tipe C. (41 Inspeksi terhadap unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. penimbangan (s) Inspeksi terhadap unit pelaksana kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat yang (1) huruf d dilaksanakan oleh menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 4 Inspeksi Bidang Pengemudi Kendaraan Bermotor

(U Inspeksi di bidang pengemudi kendaraan bermotor dilakukan terhadap Satuan Penyelenggara Adminitrasi Surat lzin Mengemudi. (21 Inspeksi bidang pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagran Keempat Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(1) Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLA",

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:

• pencatatan kondisi faktual dan permasalahan masing-masing bidang;
• evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan KLLA^I sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
• pelaporan secara berkala perkembangan KLLAJ sesuai dengan bidangnya masing-masing.

(2) Pengamatan

PRESIDEN

Pemantauan Bidang KLLAJ l2l Pengamatan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secEra berkelanjutan oleh masing-masing pembina LLAJ sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLA"I sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 diatur dengan:

• Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan untuk pengamatan dan pemantauan di bidang jalan.
• Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk pengamatan dan pemantauan:

1. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan;
2. terminal;
3. unit pengujian kendaraan bermotor;
4. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan
5. perusahaan angkutan umum.

• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengamatan dan pemantauan di bidang pengemudi.

Perusahaan angkutan umum yang telah memperoleh izin angkutan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

BAE} VII

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . .

$-,D

PRES IOEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta pada tangqd 14 September 2017

INDONESIA

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2017

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Bidang Hukum dan undangan,

DJse.,!

q,D

PRESIDEN