Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLA"I sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 diatur dengan:

• Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan untuk pengamatan dan pemantauan di bidang jalan.
• Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk pengamatan dan pemantauan:

1. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan;
2. terminal;
3. unit pengujian kendaraan bermotor;
4. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan
5. perusahaan angkutan umum.

• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengamatan dan pemantauan di bidang pengemudi.