Peraturan Badan Nomor 40-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.
2. Pemerintah adalah pemerintah negara Republik INDONESIA.
3. Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh LPEI.
4. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada krediturnya.
5. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
6. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara LPEI dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.
7. Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai dari instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar komoditi, ekuitas dan indeks baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen, yang

dilakukan dalam rangka lindung nilai (hedging). 8. Batas Maksimum Transaksi Derivatif yang selanjutnya disingkat dengan BMTD adalah persentase maksimum transaksi derivatif yang diperkenankan terhadap ekuitas LPEI. 9. Ekuitas adalah ekuitas LPEI sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. 10. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak Transaksi Derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar Transaksi Derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan. 11. Aktiva adalah aktiva produktif dan aktiva non produktif yang dilaksanakan secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah. 12. Aktiva Produktif adalah penanaman dana LPEI untuk memperoleh penghasilan. 13. Aktiva Non Produktif adalah aset LPEI selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, rekening antar kantor dan suspense account. 14. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. 15. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, letter of credit, standby letter of credit, fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain. 16. Sertifikat Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek. 17. Agunan yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah aktiva yang diperoleh LPEI, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan

penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI. 18. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 19. Suspense Account adalah akun yang tujuan pencatatannya belum teridentifikasi sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya. 20. Penyisihan Penghapusan Aktiva yang selanjutnya disingkat PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva. 21. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah persentase maksimum penanaman dana dalam bentuk pembiayaan, penempatan, dan tagihan akseptasi yang diperkenankan terhadap Ekuitas LPEI. 22. Pelampauan BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan persentase penanaman dana terhadap Ekuitas LPEI pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPP. 23. Pelanggaran BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan persentase penanaman dana terhadap Ekuitas LPEI pada saat penanaman dana. 24. Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang ganti rugi atas kerugian atau fasilitas jaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa didukung reasuransi atau penjaminan ulang. 25. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Kegiatan usaha LPEI meliputi: a. Pembiayaan; b. Penjaminan; c. Asuransi; dan d. jasa konsultasi. (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. (3) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. Pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. Pembiayaan dengan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c. Pembiayaan dengan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. Pembiayaan penyewaan dengan akad ijarah, akad ijarah muntahiyah bit tamlik, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; e. penerimaan kuasa dalam rangka pengambilalihan hutang piutang atau kegiatan lain dengan akad hawalah, akad wakalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan/atau f. Penjaminan dengan akad kafalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. (4) Dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, LPEI wajib: a. membuka unit kerja khusus; b. mengalokasikan modal tersendiri; c. melakukan pembukuan secara terpisah; d. menunjuk dewan pengawas syariah; dan

e. tunduk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.

LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya.

(1) Untuk membiayai kegiatannya, LPEI dapat memperoleh dana dari: a. penerbitan surat berharga; b. pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari:

1. pemerintah asing;
2. lembaga multilateral;
3. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
4. Pemerintah; dan/atau c. hibah. (2) Selain memperoleh dana dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank INDONESIA.

(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperoleh berdasarkan Prinsip Syariah. (2) Akad yang digunakan dalam pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akad mudharabah, akad mudharabah musytarakah, akad ijarah, akad murabahah, akad qardh, dan akad jualah atau akad lain sesuai penetapan OJK.

(1) LPEI wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling tinggi 20 (dua puluh) kali. (2) Gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan terhadap Ekuitas.

(1) LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/atau kewajiban yang timbul dari Transaksi Derivatif. (2) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan kecuali dalam rangka lindung nilai (hedging).

(1) BMTD untuk setiap pihak lawan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas. (2) BMTD dihitung berdasarkan risiko Transaksi Derivatif yang terdiri dari Tagihan Derivatif ditambah potential future credit exposure.

(1) LPEI wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah- langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik.

(2) Penilaian kualitas Aktiva dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.

(1) LPEI wajib MENETAPKAN kualitas yang sama terhadap: a. 1 (satu) peminjam dengan beberapa rekening yang berbeda; dan/atau b. 1 (satu) peminjam yang dibiayai oleh beberapa kreditur untuk membiayai proyek yang sama. (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aktiva Produktif, kualitas Aktiva Produktif yang digunakan adalah yang paling rendah. (3) LPEI dapat MENETAPKAN kualitas Aktiva Produktif yang berbeda, dalam hal: a. penetapan kualitas Aktiva Produktif menggunakan faktor risiko negara (country risk) Republik INDONESIA; b. penetapan kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah telah dihapus buku; c. Pembiayaan sampai dengan jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau d. peminjam memiliki beberapa proyek yang berbeda dengan pemisahan arus kas (cash flow) yang tegas dari masing-masing proyek. (4) LPEI wajib melakukan penyesuaian kualitas Aktiva Produktif paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan, yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

(1) LPEI wajib MENETAPKAN kriteria peminjam yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut. (2) LPEI wajib mencantumkan kewajiban peminjam untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian antara LPEI dan peminjam. (3) Kualitas Aktiva Produktif dari peminjam yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.

(1) Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian: a. prospek usaha; b. kinerja (performance) peminjam; dan/atau c. kemampuan membayar. (2) Penilaian terhadap prospek usaha meliputi komponen: a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi peminjam dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan peminjam dalam rangka memelihara lingkungan hidup. (3) Penilaian terhadap kinerja (performance) peminjam meliputi komponen: a. perolehan laba; b. struktur permodalan; c. arus kas; dan d. sensitivitas terhadap risiko pasar.

(4) Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi komponen: a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga, atau margin/bagi hasil/fee untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah; b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan peminjam; c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan; d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan; e. kesesuaian penggunaan dana; dan f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. (5) Penilaian kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi: a. lancar; b. dalam perhatian khusus; c. kurang lancar; d. diragukan; atau e. macet. (6) Penilaian kualitas Pembiayaan dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(1) Penilaian faktor kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a untuk Pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan/atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP). (2) Penghitungan RP dan PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata akumulasi selama periode Pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah. (3) LPEI dapat mengubah PP berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, bisnis, pasar, dan politik yang

mempengaruhi usaha nasabah. (4) RP dan PP merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah.

(1) Kualitas Pembiayaan yang dikategorikan sebagai Pembiayaan bermasalah (non performing financing) terdiri atas Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. (2) LPEI dilarang memiliki Pembiayaan dengan kategori kualitas Pembiayaan bermasalah (non performing financing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan Pembiayaan, lebih dari 5% (lima persen) dari total Pembiayaan.

(1) Kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga, termasuk surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah, yang diterbitkan oleh: a. Pemerintah; b. Bank INDONESIA; c. pemerintah negara donor; atau d. lembaga keuangan multilateral; ditetapkan lancar. (2) Kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas lancar sepanjang memenuhi persyaratan: a. aktif diperdagangkan di bursa efek;

b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan; c. kupon, imbalan, atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan d. belum jatuh tempo. (3) Kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga, termasuk surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan/atau huruf b atau surat berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan: a. lancar, apabila:

1. termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade);
2. kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
3. belum jatuh tempo. b. kurang lancar, apabila:
4. termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade);
5. terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis, bagi hasil/marjin/fee; dan
6. belum jatuh tempo, atau
7. memiliki peringkat paling sedikit 1 (satu) tingkat di bawah kategori yang layak untuk investasi (investment grade);
8. tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
9. belum jatuh tempo; atau c. macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.

(1) Kualitas penempatan dalam bentuk simpanan Rupiah atau valuta asing pada Bank INDONESIA ditetapkan lancar. (2) Kualitas penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam dan/atau luar negeri ditetapkan: a. lancar, apabila:

1. bank penerima penempatan memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga. b. kurang lancar, apabila:
3. bank penerima penempatan memiliki rasio KPMM paling sedikit sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja; c. macet, apabila:
5. bank penerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;
6. bank penerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
7. bank penerima penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau
8. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.

(1) Penempatan dalam bentuk simpanan dengan Prinsip Syariah terdiri dari: a. surat berharga pasar uang syariah; dan b. penempatan dalam bentuk lain. (2) Kualitas penempatan surat berharga pasar uang syariah ditetapkan: a. lancar, apabila memenuhi persyaratan:

1. terdapat informasi tentang surat berharga tersebut secara transparan;
2. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai akad; dan
3. belum jatuh tempo; b. macet, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Kualitas penempatan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan: a. lancar, apabila:
4. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
5. memenuhi persyaratan: a) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad qardh; b) dapat ditarik setiap saat untuk giro berdasarkan akad wadiah; atau c) tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil deposito berdasarkan akad mudharabah atau akad murabahah; b. kurang lancar, apabila:
6. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling sedikit sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
7. memenuhi persyaratan: a) terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk

akad qardh; b) tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk giro berdasarkan akad wadiah; atau c) terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk deposito dengan akad mudharabah atau akad murabahah; c. macet, apabila:

1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;
2. bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
3. bank yang menerima penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau
4. memenuhi persyaratan: a) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad qardh lebih dari 5 (lima) hari kerja; b) tidak dapat ditarik saat jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk giro berdasarkan akad wadiah; atau c) terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk deposito berdasarkan akad mudharabah atau akad murabahah.

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank; atau b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah peminjam.

Kualitas Tagihan Derivatif dalam rangka melakukan lindung nilai (hedging) ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bank; atau b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bukan bank.

(1) Kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (cost method) ditetapkan: a. lancar, apabila penerima penyertaan modal (investee) memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif; b. kurang lancar, apabila penerima penyertaan modal (investee) mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal penerima penyertaan modal (investee);

c. diragukan, apabila penerima penyertaan modal (investee) mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal penerima penyertaan modal (investee); atau d. macet, apabila penerima penyertaan modal (investee) mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal penerima penyertaan modal (investee). (2) Kerugian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. (3) Kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (equity method) ditetapkan lancar.

Kualitas penyertaan modal sementara ditetapkan: a. lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun; b. kurang lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun; c. diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun; atau d. macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan peminjam telah memiliki laba kumulatif.

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bank; b. ketentuan penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah peminjam.

(1) Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar. (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. deposito di bank, setoran jaminan, dan/atau emas; b. SBI, SBI syariah, surat utang negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank INDONESIA; c. jaminan Pemerintah dan/atau pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade); dan/atau d. standby letter of credit sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) atau International Standby Practices (ISP) yang diterbitkan oleh bank berperingkat sampai dengan 200 Banker’s Almanac atau Export Credit Agency (ECA) yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade).

(3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan: a. diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa; b. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif; c. memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally enforceable); dan d. disimpan pada LPEI dan/atau bank Pemerintah. (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d harus memenuhi persyaratan: a. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable); b. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; dan c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif.

LPEI harus mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lama 5 (lima) hari kerja setelah peminjam wanprestasi (event of default) berdasarkan penetapan LPEI.

(1) LPEI wajib memiliki nilai Pembiayaan baru kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah sebesar 5% (lima persen) dari total Pembiayaan. (2) Ketentuan mengenai Pembiayaan baru kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk posisi tiap akhir

tahun buku dan untuk pertama kalinya berlaku untuk posisi akhir tahun 2016. (3) Laporan realisasi Pembiayaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke OJK secara bulanan bersamaan dengan penyampaian laporan bulanan.

Penetapan kualitas hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk: a. Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan b. Pembiayaan dan penempatan dana kepada peminjam dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

LPEI wajib memiliki rasio piutang Pembiayaan terhadap total aset (financing to asset ratio) paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Aktiva Non Produktif meliputi AYDA, Rekening Antar Kantor, dan Suspense Account.

(1) LPEI harus melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA. (2) LPEI harus mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA. (3) Pada saat pengambilalihan agunan, LPEI harus melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk MENETAPKAN net realizable value. (4) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penilai eksternal. (5) Penilai eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penilai yang memenuhi syarat: a. tidak merupakan pihak terkait dengan peminjam LPEI; b. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang; c. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; d. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan e. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

(1) Kualitas AYDA yang dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan: a. lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. kurang lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; c. diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga)

tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau d. macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. (2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) LPEI harus melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan Suspense Account. (2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan Suspense Account ditetapkan: a. lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan LPEI sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; atau b. macet, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan LPEI lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

(1) LPEI wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. (2) PPA terdiri dari: a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.

(3) Cadangan umum ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas lancar. (4) Pembentukan cadangan umum dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk: a. surat berharga yang diterbitkan Pemerintah; b. SBI; c. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor; d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; dan e. bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai. (5) Cadangan khusus ditetapkan paling rendah sebesar: a. 5% (lima persen) dari Aktiva dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan/atau d. 100% (seratus persen) dari Aktiva dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan. (6) Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi Aktiva Produktif untuk transaksi sewa berupa Pembiayaan dengan akad ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa Pembiayaan dengan akad ijarah muntahiyah bit tamlik. (7) LPEI harus membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa, dengan ketentuan: a. Pembiayaan dengan akad ijarah disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan LPEI bagi aktiva yang sejenis; atau b. Pembiayaan dengan akad ijarah muntahiyah bit tamlik disusutkan sesuai dengan masa sewa. (8) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif.

(9) Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dengan akad murabahah, akad salam, dan akad istishna’ mempergunakan angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan: a. surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade) yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat dan diikat secara gadai; b. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; c. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang; d. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan; e. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan/atau f. tanah, rumah tinggal, dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan.

(1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kecuali huruf a harus: a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah; b. diikat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk memberikan hak preferensi bagi LPEI; dan c. dilindungi asuransi dengan klausula yang

memberikan hak kepada LPEI untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim. (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat: a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan b. bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI atau kelompok peminjam, kecuali apabila direasuransikan kepada perusahaan asuransi dan/atau reasuransi yang bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI atau kelompok peminjam.

(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan: a. surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade), ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan; b. tanah, gedung, rumah tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gudang, ditetapkan paling tinggi sebesar:

1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir;
2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan

namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan; atau 4. 0% (nol persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai eksternal.

LPEI wajib menyampaikan laporan kualitas aktiva sesuai dengan Peraturan OJK mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank.

(1) LPEI wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pembiayaan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. (2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

(1) Dalam memberikan Pembiayaan dan penempatan dana, LPEI wajib memperhatikan BMPP. (2) LPEI dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau MENETAPKAN persyaratan yang mewajibkan LPEI untuk memberikan Pembiayaan yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPP. (3) BMPP unit kerja syariah mengacu kepada BMPP LPEI.

LPEI wajib memenuhi BMPP kepada pihak terkait paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas.

(1) LPEI dilarang memberikan perlakuan yang berbeda dalam penanaman dana kepada pihak terkait. (2) Penanaman dana kepada pihak tidak terkait, untuk keuntungan pihak terkait, digolongkan sebagai penanaman dana kepada pihak terkait.

Pihak terkait meliputi: a. anggota dewan direktur dan direktur pelaksana LPEI; b. perusahaan/badan dimana LPEI bertindak sebagai pengendali; c. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari anggota dewan direktur dan direktur pelaksana pada

LPEI; dan d. perusahaan/badan dimana dewan direktur dan/atau direktur pelaksana LPEI bertindak sebagai pengendali.

(1) LPEI wajib memenuhi BMPP kepada 1 (satu) peminjam paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas. (2) LPEI wajib memenuhi BMPP kepada kelompok peminjam paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas.

(1) BMPP untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan baki debet. (2) Peminjam untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (without recourse) adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang. (3) Peminjam untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (with recourse) adalah pihak yang menjual tagihan/pembiayaan. (4) Baki debet untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dihitung berdasarkan harga beli.

BMPP untuk penempatan dalam bentuk surat berharga dihitung berdasarkan harga beli.

BMPP untuk Tagihan Akseptasi dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep.

(1) Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan (guarantee), letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC), atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Pembiayaan kepada pemohon (applicant). (2) BMPP untuk Transaksi Rekening Administratif dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan (outstanding). (3) Jaminan untuk peminjam dan/atau kelompok peminjam yang diterima LPEI dari bank dan/atau pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurang Pembiayaan.

(1) Pelampauan BMPP dapat disebabkan oleh hal-hal: a. penurunan Ekuitas; b. perubahan nilai tukar; c. perubahan nilai wajar; d. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; dan/atau e. perubahan ketentuan. (2) Pelampauan BMPP dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

Ketentuan mengenai pelampauan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku pula bagi BMTD.

(1) Ketentuan BMPP tidak berlaku untuk: a. Pembiayaan yang dilakukan setelah memperoleh persetujuan OJK; b. pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, SBI, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; c. Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pembiayaan yang dijamin dengan:

1. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau emas; atau
2. agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank INDONESIA, pemerintah negara donor, atau lembaga keuangan multilateral; e. Pembiayaan kepada peminjam yang dijamin oleh:
3. bank berperingkat sampai dengan 200 Banker’s Almanac; atau
4. Export Credit Agency (ECA) yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade). (2) Pemerintah negara donor dan/atau lembaga keuangan multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade). (3) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan: a. diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan; b. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable); c. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan atau penempatan dana; dan d. memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally enforceable). (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk standby letter of credit sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) atau International Standby Practices (ISP) yang berlaku; b. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);

c. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian; dan d. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan.

Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPP sepanjang memenuhi persyaratan: a. wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar Usance Letter of Credit sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang berlaku dan diterbitkan atau dikonfirmasi oleh bank berperingkat sampai dengan 200 dalam Banker’s Almanac; dan b. telah diaksep oleh bank.

Pengecualian dari perhitungan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d angka 2 dan huruf e ditetapkan paling tinggi: a. 90% (sembilan puluh persen) dari Ekuitas untuk Pembiayaan kepada pihak terkait; b. 80% (delapan puluh persen) dari Ekuitas untuk Pembiayaan kepada peminjam yang merupakan pihak tidak terkait; dan c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Ekuitas untuk Pembiayaan kepada kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait.

(1) Penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan Pembiayaan dikecualikan dari perhitungan BMPP. (2) Dalam hal terdapat Pembiayaan baru yang diberikan kepada perusahaan dimana LPEI melakukan penyertaan modal sementara, Pembiayaan baru tersebut diperhitungkan dalam BMPP.

Pemberian Pembiayaan dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin Pembiayaan yang diberikan kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang: a. Pembiayaan diberikan dengan pola kemitraan; b. perusahaan inti bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI; c. plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan inti; d. plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan e. perjanjian Pembiayaan dengan plasma dilakukan oleh LPEI secara langsung dengan plasma.

(1) LPEI wajib memenuhi BMPP kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas. (2) BUMN dan BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam. (3) BMPP bagi BUMN yang berbentuk holding dan termasuk anak usaha BUMN tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam.

LPEI wajib menyampaikan laporan BMPP secara bulanan dengan benar dan lengkap kepada OJK paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Ketentuan mengenai pelaporan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berlaku pula bagi BMTD.

(1) LPEI wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto secara keseluruhan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas. (2) Posisi devisa neto secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

(1) Perhitungan posisi devisa neto dilakukan pada setiap akhir hari dengan menggunakan kurs reuters jam 16.00 WIB pada hari yang bersangkutan. (2) Dalam hal kurs reuters untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, LPEI hanya dapat menggunakan closing rate pada waktu yang sama dengan kurs reuters.

Posisi devisa neto dihitung secara gabungan yaitu mencakup seluruh kantor cabang LPEI di dalam maupun di luar negeri.

(1) LPEI harus menyusun laporan posisi devisa neto pada akhir hari kerja setiap bulan. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atau pelampauan posisi

devisa neto, LPEI wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya periode laporan.

(1) Dalam melakukan aktivitas Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan Asuransi dan Penjaminan. (2) LPEI wajib memenuhi retensi sendiri untuk setiap penutupan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas untuk setiap: a. investor untuk Asuransi atas investasi yang dilakukan di luar negeri; atau b. lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung. (3) LPEI wajib memenuhi retensi sendiri untuk setiap penutupan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas untuk setiap terjamin. (4) Jumlah retensi sendiri untuk seluruh penutupan Asuransi dan Penjaminan LPEI ditetapkan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali Ekuitas.

(1) Batas maksimum retensi sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan untuk setiap investor atau setiap lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan/atau

setiap terjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) wajib mengikuti ketentuan: a. paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas jika lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, dan/atau terjamin merupakan pihak terkait; b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas jika lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, dan/ atau terjamin merupakan pihak tidak terkait individual; atau c. paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas jika lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, dan/atau terjamin merupakan 1 (satu) kelompok pihak tidak terkait, BUMN atau BUMD. (2) Batas maksimum retensi sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai retensi sendiri yang masih berjalan (outstanding). (3) Dalam hal terjamin atau lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung juga memperoleh fasilitas Pembiayaan dari LPEI, batas maksimum retensi sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan jumlah outstanding Pembiayaan yang diberikan kepada terjamin atau lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung tersebut. (4) LPEI wajib menyampaikan laporan retensi sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan secara bulanan kepada OJK sesuai Peraturan OJK mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank.

(1) LPEI wajib membentuk cadangan yang terdiri dari: a. cadangan atas premi Asuransi dan fee Penjaminan yang belum merupakan pendapatan; dan b. estimasi klaim retensi sendiri. (2) Besarnya cadangan atas premi Asuransi dan fee Penjaminan yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara proporsional selama jangka waktu pertanggungan Asuransi atau Penjaminan. (3) Pembentukan estimasi klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan: a. untuk estimasi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang; dan b. untuk estimasi atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not Reported atau IBNR), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.

(1) Dalam melaksanakan kegiatan Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki: a. kebijakan, manual, dan standard operating procedures (SOP) untuk setiap produk Asuransi dan Penjaminan; dan b. sistem informasi akuntansi untuk kegiatan Asuransi dan Penjaminan. (2) Dalam hal tempat kedudukan tertanggung, lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, terjamin, atau lokasi obyek pertanggungan atau penjaminan berada di luar wilayah INDONESIA, LPEI dapat bekerja sama dengan partner internasional atau domestik yang memiliki pengalaman di bidang Asuransi dan/atau Penjaminan. (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Penjaminan dan Asuransi, LPEI dapat melakukan penjaminan ulang dan/atau reasuransi.

(1) LPEI menyampaikan kepada OJK: a. laporan bulanan; b. laporan kegiatan usaha semesteran; c. laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik; dan d. hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau keadaan keuangan LPEI. (2) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan OJK mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank.

(3) Laporan kegiatan usaha semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester berakhir. (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan paling lama 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir. (5) Hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan. (6) Unit kerja syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d secara terpisah. (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.

(1) Dalam rangka meningkatkan transparansi, LPEI wajib membuat laporan tahunan. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling kurang dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. (2) LPEI harus menginformasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada situs web LPEI paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada pemangku kepentingan.

(1) LPEI wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit dan informasi keuangan lain melalui media massa elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lama tanggal 30 April tahun berikutnya. (2) Bukti pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada OJK paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal publikasi.

(1) OJK melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPEI. (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan pemeriksaan.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dilakukan: a. secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan/atau b. setiap waktu bila diperlukan. (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat lengkap yang meliputi kebenaran aspek substansi laporan periodik dan kepatuhan terhadap ketentuan UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang LPEI beserta peraturan pelaksanaannya. (3) Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila: a. berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan LPEI menyimpang dari ketentuan UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang LPEI dan peraturan

pelaksanaannya serta peraturan perundang- undangan lain yang berlaku; dan/atau b. berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh OJK, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan LPEI menyimpang dari ketentuan UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang- undangan lain yang berlaku.

(1) Dalam hal LPEI tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 54 ayat (1), Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 62 ayat (1) wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK. (2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan oleh LPEI untuk memenuhi ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK. (4) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, LPEI wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut. (5) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh LPEI dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi

oleh LPEI paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap. (6) LPEI wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Direktur eksekutif yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan: a. Pasal 55 setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya; b. Pasal 60 ayat (3); c. Pasal 65 ayat (3) setelah 1 (satu) bulan sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir; d. Pasal 65 ayat (4) setelah 4 (empat) bulan sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir; e. Pasal 67 ayat (1) setelah 5 (lima) bulan sampai dengan akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir; f. Pasal 68 ayat (1) setelah tanggal 30 April sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (2) Anggota dewan direktur, direktur eksekutif, dan direktur pelaksana yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 66, Pasal 68 ayat (2), Pasal 71 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk: a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; b. surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan c. surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada anggota dewan direktur, direktur eksekutif, dan direktur pelaksana yang melakukan pelanggaran. (5) Dalam hal jangka waktu surat peringatan ketiga berakhir dan anggota dewan direktur, direktur eksekutif, dan direktur pelaksana yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (2), OJK menginformasikan kepada Pemerintah mengenai pengenaan sanksi peringatan dimaksud. (6) Direktur eksekutif yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan: a. Pasal 55 setelah akhir bulan berikutnya; b. Pasal 65 ayat (3) setelah akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir; c. Pasal 65 ayat (4) setelah akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir; d. Pasal 65 ayat (5); e. Pasal 65 ayat (6); f. Pasal 67 ayat (1) setelah akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir; g. Pasal 68 ayat (1) setelah akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pegawai LPEI yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 11

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 66, Pasal 68 ayat (2), Pasal 71 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk peringatan lisan yang bersifat pembinaan. (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; b. surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan c. surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Dalam hal jangka waktu surat peringatan ketiga berakhir dan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1), OJK menginformasikan kepada Pemerintah mengenai pengenaan sanksi peringatan dimaksud.

Apabila tidak diatur lain, maka ketentuan dalam Peraturan OJK ini berlaku juga untuk seluruh kegiatan usaha atau transaksi berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI tunduk pada Peraturan OJK ini.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY