Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut ITERA adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi.
2. Statuta Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ITERA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITERA.
3. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan

pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 7. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan ITERA. 9. Senat ITERA, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. 10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan ITERA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 11. Mahasiswa ITERA, yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITERA. 12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITERA. 13. Rektor adalah Rektor ITERA. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

(1) ITERA merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Provinsi Lampung. (2) ITERA didirikan berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera. (3) Tanggal 6 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) ITERA.

(1) ITERA memiliki lambang berbentuk Pulau Sumatera yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 (satu) bujur sangkar berwarna merah di ujung bawah menandakan kedudukan ITERA. (2) Makna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. 72 (tujuh puluh dua) bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 (satu) bujur sangkar berwarna merah yang membentuk Pulau Sumatera, memiliki makna ITERA sebagai milik seluruh provinsi di Pulau Sumatera. b. warna kuning emas memiliki makna keunggulan dan mutu tinggi ITERA dalam menyelenggarakan pendidikan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan kemanusiaan; dan c. warna merah memiliki makna keberanian dan inovasi, kepeloporan, dan ketangguhan ITERA dalam mengantarkan bangsa INDONESIA di kancah dunia melalui pendidikan yang bermartabat. (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

No. Lambang Warna Kode Warna (C,M,Y,K)

1. 72 bujur sangkar kuning emas 0, 20, 80, 20
2. 1 bujur sangkar merah 0, 100, 100, 0 (4) Lambang ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang ITERA diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) ITERA memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), dengan warna dasar putih dengan kode warna CMYK: 0,0,0,0 dan di bagian tengahnya terdapat lambang ITERA serta di bagian bawahnya terdapat tulisan ITERA dengan huruf times new roman, ukuran huruf 160 (seratus enam puluh) serta garis berwarna hitam, merah, dan kuning emas dengan kode warna masing-masing CMYK: 0,0,0,100, CMYK: 0,100,100,0 dan CMYK: 0,20,80,20. (2) Bendera ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera ITERA diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Jurusan di ITERA memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), dengan warna dasar yang berbeda pada masing-masing jurusan, dan di sisi kiri terdapat lambang ITERA serta di sisi kanan terdapat tulisan sesuai dengan nama jurusan. (2) Bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. bendera Jurusan Sains berwarna dasar oranye dengan kode warna CMYK 0,50,100,0, dan pada sisi kanan terdapat tulisan JURUSAN SAINS berwarna putih dengan kode warna CMYK 0,0,0,0, huruf times new roman dengan gambar sebagai berikut: b. bendera Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan berwarna dasar merah marun dengan kode warna CMYK 0,255,255,127, dan pada sisi kanan terdapat tulisan JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN berwarna putih dengan kode warna CMYK 0,0,0,0, huruf times new roman dengan gambar sebagai berikut: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera jurusan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) ITERA memiliki himne dan mars. (2) Himne ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: Bb (Bes)= Do

(3) Mars ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (4) Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars ITERA diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) ITERA memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan. (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa topi, toga, kalung, dan atribut lainnya. (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna hitam dengan kode warna CMYK: 0,0,0,100 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang dan tulisan ITERA di bawah lambang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) ITERA menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister. (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, dan magister terapan.

(1) Penyelenggaraan pendidikan di ITERA menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap. (2) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk pelaksanaan ujian tengah semester dan pelaksanaan ujian akhir semester. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Bahasa INDONESIA digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan ITERA. (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

(1) Penyelenggaraan pendidikan di ITERA dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). (2) Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk masing- masing program studi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bersama asosiasi profesi yang relevan atau sejenisnya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan standar kompetensi kerja nasional INDONESIA yang berlaku. (2) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif mengikuti kebutuhan nasional serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penilaian hasil belajar dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil belajar Mahasiswa dengan memperhatikan prinsip sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, berkesinambungan, sistematis, dan akuntabel. (2) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan bagi Mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi. (3) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh pendidik secara berkala dan berkesinambungan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya. (4) Penilaian hasil belajar ditujukan untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran serta mengukur prestasi belajar Mahasiswa. (5) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian lisan dan ujian akhir program studi. (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok. (7) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat evaluasi praktek atau praktikum, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. (8) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); d. huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); e. huruf C setara dengan angka 2 (dua); f. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan g. huruf E setara dengan angka 0 (nol). (9) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP). (10) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan. (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelulusan dan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) ITERA dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi negeri lain dan Mahasiswa tugas/izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. (4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa ITERA apabila memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) ITERA dapat menerima Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di ITERA. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kegiatan penelitian di ITERA merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. (2) ITERA melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri. (3) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. (4) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (5) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengembangkan suatu

produk untuk digunakan dalam pendidikan. (6) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni. (7) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium /studio/bengkel/lapangan/industri/jurusan dan dapat bersifat satu bidang atau multi bidang. (8) Hasil penelitian dapat berupa kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian. (9) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan bentuk publikasi ilmiah lainnya. (10) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (11) Hasil kegiatan penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program-program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin. (2) Program penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

(1) ITERA membangun sistem penyelenggaraan program penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. (2) Hasil penelitian merupakan aset yang wajib dipelihara, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi ITERA dalam bentuk pelayanan dan/atau kerja sama ITERA dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki. (2) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu serta alih penguasaan teknologi dan seni untuk pembangunan bangsa, dan berperan serta dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat. (3) Program pengabdian kepada masyarakat dikelola dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan. (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) ITERA memiliki kode etik dan etika akademik yang berlaku bagi seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan. (2) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat norma yang mengikat Sivitas Akademika dan merupakan standar perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) ITERA menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan

kegiatan ilmiah lain sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika ITERA dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. (5) Seluruh jajaran Dosen dan/atau peneliti mengemban tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang keilmuan masing-masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggung jawab. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) ITERA memberikan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang dinyatakan lulus. (2) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi. (3) ITERA dapat mencabut gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi yang telah diberikan kepada lulusan ITERA apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping

ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) ITERA dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penghargaan dapat berupa piagam, medali, trofi, plakat, lencana, dan/atau bentuk penghargaan lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Visi ITERA: Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa INDONESIA dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

Misi ITERA: Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera, khususnya INDONESIA serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian

pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan.

Tujuan ITERA:

1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji;
2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan
3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi.

Nilai-nilai dasar penyelenggaraan pendidikan di ITERA mencakup:

1. kejujuran;
2. keadilan;
3. pengabdian pada pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur; dan
4. pelayanan prima.

(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, ITERA menyusun

pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan. (2)

pengembangan ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang bersifat arahan dan menjadi acuan bagi Rektor dalam pencapaian tujuan jangka panjang ITERA sesuai dengan visi dan misi ITERA. (3) Rencana strategis ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari

pengembangan ITERA, berupa rencana dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang dibuat oleh setiap Rektor pada masa awal jabatannya dan menguraikan secara

menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah ITERA. (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan ITERA yang merupakan penjabaran dari Renstra ITERA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Organ ITERA terdiri atas: a. Senat; b. Rektor; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Pertimbangan.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai

berikut: a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik; b. pengawasan terhadap:

1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
2. penerapan ketentuan akademik;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor; d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi; e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Profesor; dan g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika kepada Rektor. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang

sekretaris. (2) Anggota Senat terdiri atas: a. 1 (satu) wakil Dosen dari setiap jurusan; b. Rektor; c. wakil rektor; d. ketua jurusan; dan e. ketua lembaga. (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh Dosen jurusan yang bersangkutan. (4) Keanggotaan Senat terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan Rektor. (6) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (7) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan organ ITERA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan ITERA untuk dan atas nama Menteri. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ ITERA; b. menyusun dan/atau mengubah

pengembangan ITERA; c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis ITERA; d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan ITERA; e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan RKAT ITERA; f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan; j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, keMahasiswaan, dan kealumnian; m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri; n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri

setelah mendapat pertimbangan/persetujuan dari Senat; o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

(1) Unit organisasi di bawah organ Rektor terdiri atas: a. biro; b. jurusan; c. lembaga; dan d. unit pelaksana teknis. (2) Susunan organisasi dan tata kerja unit organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1794). (3) ITERA dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 huruf c merupakan organ ITERA yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang: a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik; b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal; c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik; d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan e. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

(1) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi bidang tugas: a. bidang akuntansi/keuangan; b. bidang manajemen sumber daya manusia; c. bidang manajemen aset; d. bidang hukum; dan e. bidang ketatalaksanaan. (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah Magister untuk Dosen dan sarjana bagi Tenaga Kependidikan; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;

e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; f. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan ITERA; g. memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan; dan h. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, dan anggota Dewan Pertimbangan. (3) Satuan Pengawas Internal terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih diantara anggota. (5) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (6) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan ITERA. (7) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor. (8) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan organ ITERA yang

menjalankan fungsi pemberian pertimbangan non- akademik dan membantu pengembangan ITERA. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang termasuk sumber- sumber pendanaan; d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola ITERA; dan e. membantu pengembangan ITERA.

(1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 20 (dua puluh) orang. (2) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap pemerintah provinsi yang ada di Sumatera; b. 5 (lima) orang perwakilan dari pemerintah daerah; c. 1 (satu) orang perwakilan dari dunia usaha/industri/tokoh masyarakat; d. 1 (satu) orang perwakilan dari purnabakti/alumni ITERA; e. 1 (satu) orang perwakilan dari Institut Teknologi Bandung; f. 1 (satu) orang perwakilan dari Universitas Lampung; dan g. 1 (satu) orang perwakilan dari Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. (3) Dewan Pertimbangan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor. (5) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat. (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda. (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat. (5) Apabila rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit. (6) Apabila setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rapat Senat belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

(7) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat. (8) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara. (9) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir. (10) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak. (11) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (10) menunjuk salah 1 (satu) anggota Senat sebagai sekretaris Senat. (12) Ketua Senat terpilih dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor. (13) Masa jabatan ketua Senat dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Dosen di lingkungan ITERA dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, ketua dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis. (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.

(3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan: a. masa jabatan berakhir; atau b. perubahan organisasi ITERA. (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disebabkan: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau h. cuti di luar tanggungan Negara. (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau b. perubahan bentuk ITERA.

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, ketua dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat; d. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, ketua dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis; e. berpendidikan paling rendah magister (S2) bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, ketua jurusan, dan sekretaris jurusan; f. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dan ketua jurusan; g. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sekretaris jurusan atau yang setara bagi wakil rektor dan ketua lembaga; h. setiap unsur penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang;

j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; l. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan n. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar ITERA yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan ITERA.

(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan ITERA dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena: a. masa jabatan berakhir; dan/atau b. perubahan organisasi ITERA. (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau g. cuti di luar tanggungan Negara. (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja di lingkungan ITERA; atau b. perubahan bentuk ITERA. (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Untuk dapat diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah sarjana;

d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat; e. setiap unsur penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan ITERA.

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. (2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Senat membentuk panitia pemilihan Rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; b. panitia pemilihan Rektor mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. panitia pemilihan menginventarisir Dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Rektor; d. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan ingin mengikuti tahap penjaringan wajib mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;

e. panitia pemilihan Rektor menyampaikan nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat; f. panitia pemilihan mengumumkan nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat; g. apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor paling lama 1 (satu) minggu; dan h. apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf g bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat; b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat; c. bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan ITERA di hadapan Senat; d. Senat melakukan pemilihan calon Rektor dengan cara musyawarah mufakat untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor;

e. apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, pemilihan calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara; f. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan ketentuan setiap 1 (satu) orang anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara; g. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Rektor yang mendapatkan suara yang sama; dan h. Senat MENETAPKAN 3 (tiga) orang calon Rektor untuk disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Rektor memilih dan menunjuk 1 (satu) orang Dosen yang memenuhi persyaratan untuk setiap jabatan wakil rektor. (3) Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan Wakil Rektor lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan wakil rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

(2) Ketua jurusan dipilih dari dan oleh Dosen di jurusan yang bersangkutan. (3) Pemilihan ketua jurusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh Dosen di jurusan yang bersangkutan. (4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan ketua jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara. (5) Ketua jurusan terpilih menunjuk salah satu Dosen yang memenuhi syarat sebagai sekretaris jurusan. (6) Ketua terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (7) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua dan sekretaris jurusan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Ketua lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Ketua lembaga menunjuk salah satu Dosen yang memenuhi syarat sebagai sekretaris lembaga. (3) Ketua dan sekretaris lembaga ditetapkan oleh Rektor. (4) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul ketua jurusan. (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/ administrator, dan kepala subbagian/pengawas merupakan jabatan struktural. (2) Kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/ administrator, dan kepala subbagian/pengawas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Rektor, wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, ketua dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, ketua dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/ bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; g. diberhentikan dari jabatan Dosen; h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau i. cuti di luar tanggungan negara. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Menteri MENETAPKAN Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan. (2) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Sekretaris Jurusan sebagai ketua jurusan definitif melanjutkan sisa masa jabatan ketua jurusan. (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu Dosen sebagai sekretaris jurusan definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. (3) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN sekretaris lembaga sebagai ketua lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua lembaga sebelumnya. (2) Ketua lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN sekretaris lembaga definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (3) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/ bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN kepala laboratorium/ bengkel/studio definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/ bengkel/studio sebelumnya. (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN kepala unit pelaksana teknis definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya. (2) Pengangkatan dan penetapan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. (3) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pemberhentian kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua dan sekretaris Senat dan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. diberhentikan dari jabatan Dosen bagi yang berasal dari Dosen; d. berhalangan tetap; e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; f. sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau g. cuti di luar tanggungan negara. (3) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau

d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; atau b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pemberhentian ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Rektor mengangkat ketua Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya. (2) Pemilihan ketua Senat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38. (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Rektor mengangkat sekretaris Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya atas usul ketua Senat.

(2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan

Apabila terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru.

Apabila terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru.

Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITERA merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai ITERA untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(1) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal ITERA sebagai berikut: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya;

dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan. (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITERA dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan. (3) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal ITERA terdiri atas: a. bidang keuangan; b. bidang aset; c. bidang kepegawaian; d. bidang hukum; dan e. bidang ketatalaksanaan. (4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITERA dimaksudkan untuk membantu pimpinan ITERA dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan ITERA, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan. (5) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITERA meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ITERA dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Pegawai ITERA terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan. (2) Pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajiban pegawai ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) ITERA merencanakan kebutuhan pegawai, merekrut, mengembangkan, dan MENETAPKAN pola pembinaan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dosen ITERA terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada ITERA. (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada ITERA. (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Rektor atas usul ketua jurusan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas: a. asisten ahli; b. lektor; c. lektor kepala; dan d. profesor. (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan ITERA terdiri atas jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, pengembangan karir, dan wewenang Tenaga Kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar pada salah satu program studi di ITERA. (2) Setiap Mahasiswa ITERA mempunyai hak dan kewajiban. (3) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran; b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; c. memanfaatkan fasilitas ITERA dan layanan pendukung lain yang tersedia bagi kelancaran proses pembelajaran; d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggungjawab atas penyelesaian studinya; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya; f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain sesuai persyaratan dan tata cara yang ditentukan; dan j. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa di lingkungan ITERA.

(4) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. mematuhi semua norma-norma pendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di ITERA; b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya yang diatur dengan Peraturan Rektor; c. menjaga citra dan kehormatan ITERA; dan d. ikut serta menjaga dan memelihara fasilitas ITERA. (5) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian Mahasiswa diberi kesempatan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan ko- kurikuler. (6) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa serta sanksi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Peningkatan penalaran, minat, bakat, kegemaran dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan dilakukan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan. (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa. (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di ITERA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Alumni ITERA merupakan seseorang yang telah

menyelesaikan program pendidikan yang diselenggarakan oleh ITERA. (2) Alumni merupakan bagian dari warga ITERA yang ikut bertanggungjawab menjaga nama baik ITERA dan aktif berperan serta dalam memajukan ITERA. (3) Hubungan antara ITERA dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan, serta dapat dilaksanakan secara langsung antara ITERA dengan alumni dan antara ITERA dengan organisasi alumni. (4) Alumni ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk ikatan alumni yang mandiri, menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater. (5) Ikatan alumni ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni ITERA. (6) Ikatan alumni ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk di tingkat kabupaten, kota, propinsi, nasional, dan/atau internasional. (7) Struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni ITERA diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni ITERA.

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki ITERA didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sarana dan prasarana ITERA diperoleh melalui dana yang berasal dari: a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah; c. masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pihak luar negeri; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rektor merencanakan dan mengelola anggaran ITERA yang disusun berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana anggaran ITERA diusulkan oleh Rektor kepada Menteri untuk mendapat pengesahan. (3) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) ITERA menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ITERA diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) ITERA dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, atau pihak- pihak lain yang relevan, baik dalam negeri maupun luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (3) Kerja sama dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat diinisiasi oleh individu atau kelompok sivitas akademika, satuan akademik, satuan pendukung akademik, maupun organ ITERA. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip: a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional; b. menghargai kesetaraan mutu; c. saling menghormati; d. saling menguntungkan; e. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; f. berkelanjutan; dan g. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional. (5) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. penjaminan mutu internal; c. program kembaran; d. gelar bersama;

e. gelar ganda; f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; g. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; h. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa; i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; j. pemagangan; k. penerbitan terbitan berkala ilmiah; l. penyelenggaraan seminar bersama; dan m. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. (6) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. pendayagunaan aset; b. usaha penggalangan dana; c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) ITERA menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu ITERA secara berkelanjutan. (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu. (3) Sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

(4) Unsur penjaminan mutu melaksanakan fungsi penjaminan mutu di bidang akademik. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Pimpinan ITERA wajib mengusahakan akreditasi untuk institusi dan program studi dari badan akreditasi nasional dan/atau internasional. (3) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan mengkoordinasikan dan memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. (4) Pelaksanaan akreditasi program studi dan akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan ITERA sebagai berikut: a. peraturan perundang-undangan; b. Peraturan Senat; dan c. Peraturan Rektor. (2) Tata cara pembentukan peraturan di lingkungan ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan ITERA berasal dari: a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah; c. masyarakat; dan d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari: a. biaya penyelenggaraan pendidikan Mahasiswa; b. biaya seleksi ujian masuk ITERA; c. hasil pemanfaatan sumber daya milik ITERA; d. hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi ITERA; e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; f. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah yang tidak mengikat; dan g. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kekayaan ITERA meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Pemerintah dan dikelola oleh ITERA.

(2) Kekayaan ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan ITERA. (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak. (4) Kekayaan ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan ITERA. (2) Perubahan statuta ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ ITERA. (3) Wakil dari organ ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. 2 (dua) orang wakil organ Senat; b. 3 (tiga) orang wakil organ Rektor; c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawas Internal; dan d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Pertimbangan. (4) Pengambilan keputusan perubahan statuta ITERA didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. (5) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (6) Perubahan statuta ITERA yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

(1) Semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peratruan Menteri ini. (2) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non- akademik di ITERA masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. (3) Penyesuaian organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA