Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.

7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. 10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. 11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 14. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 15. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. 16. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan. 17. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 18. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL. 19. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. 20. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan KPU Provinsi atau dengan KPU Kabupaten/Kota di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. 21. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat SIPS adalah sistem pelayanan penyelesaian sengketa secara daring yang memuat aplikasi permohonan dan informasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

(1) Penyelesaian sengketa proses Pemilihan berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan;

h. profesional; i. akuntabel; j. efisien; k. efektif; dan l. integritas. (2) Penyelesaian sengketa proses Pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya.

(1) Sengketa proses Pemilihan meliputi: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah atau acara cepat.

(1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi: a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan; dan/atau c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.

(1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya; b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pasangan calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon. (4) Permohonan sengketa proses pemilihan terhadap satu obyek sengketa yang telah diajukan oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sama tidak dapat diajukan kembali oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang sama.

Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas: a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk sengketa Pemilihan antarpeserta; dan b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan.

(1) Pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditunjukkan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota pada saat musyawarah. (3) Kuasa Hukum dalam mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait merupakan advokat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang advokat.

(1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.

(2) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan: a. permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan b. kebutuhan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (3) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan.

Permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan oleh pemohon dengan cara: a. langsung; atau b. tidak langsung.

(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan. (2) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA dengan memuat:

a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor; b. identitas Termohon yang terdiri atas nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile; c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa; d. kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan; e. kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan; f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; g. penyebutan secara lengkap dan jelas obyek sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/obyek yang disengketakan; h. uraian alasan permohonan sengketa berupa fakta yang disengketakan; dan i. hal yang dimohonkan untuk diputus. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan serta dalam bentuk softcopy dengan format word yang disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data. (5) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan. (6) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disampaikan secara patut kepada pemohon dalam hal

permohonan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(1) Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara: a. menyampaikan secara langsung ke loket penerimaan permohonan sengketa di sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; atau b. melalui surat, surat elektronik, atau laman penyelesaian sengketa di situs resmi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan permohonan sengketa proses oleh petugas penerima permohonan.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengisi formulir registrasi di situs resmi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (2) Setelah melakukan registrasi, pemohon memperoleh username dan kode akses berupa password sebagai bukti pendaftaran. (3) Kode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen permohonan. (4) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan. (5) Apabila dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi pada hari yang sama dengan pengajuan permohonan. (6) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, pemohon wajib menyampaikan dokumen permohonan 7 (tujuh) rangkap

yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama hari terakhir tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa.

(1) Petugas penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 memeriksa kelengkapan administrasi permohonan. (2) Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal permohonan belum lengkap, petugas pemeriksa permohonan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan belum lengkap pada hari yang sama dengan penerimaan berkas. (4) Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh pemohon. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melengkapi permohonannya, petugas penerima menyampaikan surat pemberitahuan mengenai permohonan tidak dapat diregister.

(1) Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (2) Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menentukan jadwal musyawarah terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang telah diregister. (2) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon yang memuat: a. permohonan sengketa sudah diregister; b. undangan menghadiri musyawarah; dan c. jadwal musyawarah. (3) Undangan musyawarah disampaikan kepada pemohon dan termohon secara patut.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

(1) Jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa. (2) Diterimanya permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketika permohonan sengketa telah diregister oleh petugas penerima permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

(1) Musyawarah dipimpin oleh 3 (tiga) orang anggota Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal anggota Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota kurang dari 3 (tiga) orang, Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Pengawas Pemilihan satu tingkat diatasnya untuk menunjuk salah satu anggota menjadi pimpinan musyawarah.

(1) Pimpinan musyawarah dibantu oleh panitia musyawarah. (2) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) orang aparatur sipil negara di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang sekretaris; b. 1 (satu) orang asisten pimpinan musyawarah; c. 1 (satu) orang notulen, dan d. 1 (satu) orang perisalah; (3) Sekretaris panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota berstatus aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan musyawarah. (4) Asisten pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk membantu pimpinan musyawarah dalam memimpin jalannya musyawarah dan menyusun rancangan putusan. (5) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya musyawarah.

(6) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan: a. pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan musyawarah berupa permohonan pemohon, jawaban termohon, jawaban pihak terkait, keterangan saksi, keterangan ahli, dan lembaga pemeberi keterangan serta fakta musyawarah; b. pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang; (7) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota.

(1) Musyawarah wajib dihadiri pemohon dan termohon. (2) Dalam hal pemohon tidak hadir pada musyawarah pertama, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/kota melakukan pemanggilan kembali. (3) Dalam hal pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut- turut pada musyawarah pertama setelah dipanggil secara patut dan layak, permohonan pemohon dinyatakan gugur. (4) Dalam hal termohon sudah diundang dan tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut, musyawarah dianggap tidak mencapai mufakat.

Pelaksanaan musyawarah dilakukan melalui tahapan: a. penyampaian materi permohonan; b. penyampaian keterangan dan/atau tanggapan termohon dan/atau pihak terkait; c. pemeriksaan bukti; d. penyampaian kesimpulan pihak pemohon dan termohon; e. pembuatan kesepakatan; dan

f. penetapan putusan penyelesaian sengketa.

(1) Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan memiliki izin beracara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG advokat. (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditunjukkan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota pada saat musyawarah.

(1) Pemohon menyampaikan materi permohonan sengketa pada saat musyawarah pertama. (2) Pimpinan musyawarah memeriksa substansi materi permohonan sengketa dengan memberikan catatan dan perbaikan terhadap materi permohonan. (3) Dalam hal materi permohonan yang disampaikan pada saat musyawarah pertama terdapat catatan dan perbaikan, pemohon memperbaiki materi permohonan. (4) Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pemohon atau kuasa hukumya pada musyawarah berikutnya. (5) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah dilakukan berdasarkan materi permohonan awal.

(1) Jawaban termohon diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota setelah permohonan pemohon dibacakan. (2) Jawaban termohon sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA

sebanyak 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya dan dalam bentuk softcopy dengan format word yang disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data. (3) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas lengkap termohon yaitu nama, alamat Termohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon kantor/handphone, nomor faksimile, dan/atau alamat e-mail; b. tenggang waktu mengajukan Jawaban termohon; c. kedudukan pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan; d. jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon; dan e. hal yang diminta untuk diputuskan; (4) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi bukti berupa surat atau tulisan, termohon atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan. (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara jawaban termohon dan

dalam bentuk softcopy, pimpinan musyawarah menggunakan jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Setelah termohon menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pimpinan musyawarah melakukan pemeriksaan alat bukti. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. surat atau tulisan; b. keterangan pemohon dan termohon; c. keterangan saksi;

d. keterangan ahli; e. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya; dan/atau f. petunjuk.

(1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon Pemilihan; dan b. dokumen tertulis lainnya; (2) Alat bukti berupa keterangan para pihak pemohon dan termohon disampaikan dalam musyawarah penyelesaian sengketa. (3) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c berupa: a. keterangan dari saksi yang di tugaskan secara resmi oleh pemohon, termohon dan pihak terkait; b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilihan yang terakreditasi; dan c. saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
2. berakal sehat;
3. tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari pemohon dan termohon;
4. berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa;
5. menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;
6. diketahui sebab ia mengetahui peristiwa; dan
7. bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri. (4) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d sesuai dengan

bidang keahliannya yang oleh pemohon dan termohon dalam musyawarah penyelesaian sengketa. (5) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, yaitu: a. informasi elektronik berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; b. dokumen elektronik berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan c. hasil cetaknya berupa hasil cetakan informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. (6) Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f merupakan hasil analisis pimpinan musyawarah terhadap 2 (dua) atau lebih alat bukti yang memiliki persesuaian atau sama lain atas objek sengketa penyelesaian sengketa.

(1) Pimpinan musyawarah dapat menghadirkan ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keterangan berdasarkan usulan pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait atau

berdasarkan kebutuhan musyawarah untuk dimintai keterangan. (2) Dalam hal dibutuhkan musyawarah lanjutan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menjadwalkan dan sekaligus mengundang pemohon, termohon, pihak terkait, ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keterangan.

(1) Lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan. (2) Lembaga pemberi keterangan dapat memberikan keterangannya dengan tertulis untuk menerangkan serta menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan. (3) Pemberian keterangan yang dilakukan secara tertulis dapat disertai dengan tanda tangan lembaga pemberi keterangan yang dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemberi keterangan yang mewakili lembaga dalam memberikan keterangan pada penyelesaian sengketa Pemilihan wajib menunjukkan surat tugas dari pimpinan lembaga. (5) Keterangan tertulis yang disampaikan oleh lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disampaikan pada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota harus ditandatangani oleh pimpinan lembaga pemberi keterangan.

(1) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan permohonan kepada Bawaslu Provinsi

atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama pada musyawarah kedua. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA dengan memuat: a. identitas pihak terkait yang terdiri atas nama pihak terkait, alamat pihak terkait, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor; b. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa; c. kedudukan hukum pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan; d. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; dan e. uraian alasan sebagai pihak terkait berupa fakta yang disengketakan; (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pihak terkait atau kuasanya disertai alat bukti yang dibubuhi materai.

Dalam hal permohonan diajukan setelah musyawarah kedua, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak dapat diterima permohonan sebagai pihak terkait.

(1) Dalam hal permohonan sebagai pihak terkait telah diregister, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengundang pihak terkait melalui undangan musyawarah dengan melampirkan: a. permohonan pemohon; dan b. jadwal musyawarah. (2) Undangan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak terkait secara patut.

(1) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyampaikan jawaban pihak terkait kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota pada musyawarah berikutnya setelah menerima undangan musyawarah. (2) Jawaban pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pihak terkait meliputi nama, alamat, nomor telepon/handphone, alamat surat elektronik dan/atau faksimile; b. identitas kuasa hukum, jika didampingi kuasa hukum dengan melampirkan surat kuasa khusus; c. uraian yang jelas mengenai:

1. kedudukan hukum pihak terkait yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. tenggang waktu mengajukan jawaban pihak terkait;
3. uraian jawaban atas pokok permohonan pemohon; dan
4. hal yang diminta untuk diputuskan; d. potensi kerugian langsung atas objek yang disengketakan; dan e. dokumen Pendukung. (3) Jawaban pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak terkait atau kuasanya disertai alat bukti dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan serta dalam bentuk softcopy dengan format word dan disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.

(1) Pihak terkait, ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keterangan menyampaikan keterangan berkaitan dengan pokok permohonan atau tanggapan sesuai dengan

keahlian, kesaksian, dan/atau kewenangan terhadap permohonan pemohon. (2) Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dihadapan pimpinan musyawarah dan wajib menandatangani berita acara sumpah. (3) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh pimpinan musyawarah.

(1) Majelis musyawarah memberikan kesempatan kepada pemohon, termohon dan pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, ahli dan/atau lembaga pemberi keterangan. (2) Pertanyaan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan hal yang diterangkan oleh saksi, ahli dan/atau lembaga pemberi keterangan.

(1) Musyawarah yang telah mencapai kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyarawah yang ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan pimpinan musyawarah. (2) Kesepakatan yang diambil oleh pemohon atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (3) Berita acara kesepakatan musyarawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa proses Pemilihan dengan melampirkan berita acara kesepakatan musyawarah.

(1) Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah

menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah. (2) Sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah MEMUTUSKAN sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan pemohon, termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah. (3) Putusan pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam: a. putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b. putusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan;

Penyelesaian Sengketa melalui acara cepat dilakukan terhadap perihal atau peristiwa yang bersifat mendesak dan berlangsung pada tahapan yang singkat serta diselesaikan di tempat kejadian.

(1) Penyelesaian sengketa dengan acara cepat dapat: a. diajukan oleh peserta pemilihan; atau b. berdasarkan pertimbangan Pengawas Pemilihan terhadap peristiwa di tempat kejadian. (2) Pengajuan permohonan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan kepada Pengawas Pemilihan secara lisan atau tertulis.

(1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui musyawarah cepat yang dipimpin oleh Pengawas Pemilihan melalui: a. memeriksa identitas para pihak yang bersengketa; b. memeriksa permasalahan yang disengketakan; c. menanyakan keinginan dari para pihak yang bersengketa; d. meminta keterangan dari saksi; e. memeriksa bukti; dan f. menawarkan kesepakatan kepada para pihak yang bersengketa. (2) Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan, Pengawas Pemilihan menuangkan kesepakatan dalam berita acara kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa antarpeserta untuk ditetapkan dalam putusan Panwas Kabupaten/Kota. (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (4) Penyelesaian sengketa melalui acara cepat dilakukan dan diputuskan pada hari yang sama dan di tempat kejadian.

(1) Dalam hal sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak mencapai kesepakatan, Pengawas Pemilihan membuat putusan. (2) Putusan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan bukti dan fakta musyawarah setelah berkonsultasi dengan Panwas Kabupaten/Kota.

(1) Putusan Pengawas Pemilihan mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan dibacakan secara terbuka dihadapan para pihak yang bersengketa. (2) Putusan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.

(3) Salinan putusan disampaikan oleh Pengawas Pemilihan kepada para pihak yang bersengketa dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan/atau PPS. (4) Pengawas Pemilihan mengumumkan putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota.

(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan gugur apabila: a. pihak yang bersengketa meninggal dunia; b. pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses musyawarah pertama; c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilihan; atau d. pemohon mencabut permohonannya. (2) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota membuat putusan mengenai gugurnya permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sekretariat penyelesaian sengketa memberitahukan kepada para pihak mengenai putusan gugurnya permohonan sengketa Pemilihan (4) Pengawas Pemilihan mengumumkan pada papan pengumuman di sekretariat Pengawas Pemilihan.

Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilihan bersifat mengikat.

(1) Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaiaan sengketa proses Pemilihan dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh pemohon, termohon dan pihak terkait. (2) Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. identitas pemohon dan termohon; b. kewenangan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/kota; c. kedudukan hukum; d. tenggang waktu pengajuan permohonan; e. pokok permohonan; f. hal-hal yang dimohonkan; g. jawaban termohon; h. jawaban pihak terkait; i. keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga keterangan; j. bukti; k. pertimbangan hukum; l. kesimpulan; dan m. amar putusan. (3) Formulir putusan penyelesaian sengketa pemilihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1)

putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa pemilihan disampaikan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan. (2) Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa pemilihan diumumkan di: a. sekretariat Bawaslu Provinsi dan melalui SIPS Bawaslu Provinsi atas putusan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur; atau

b. sekretariat Panwas Kabupaten/Kota dan melalui SIPS Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atas putusan penyelesaian sengketa Pemilihan bupati/wali kota.

(1) Putusan Bawaslu Provinsi terkait penyelesaiaan sengketa Pemilihan gubernur wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan. (2) Putusan Panwas Kabupaten/Kota terkait penyelesaiaan sengketa Pemilihan bupati/wali kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan.

(1) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan dapat meminta pendampingan kepada Pengawas Pemilihan diatasnya. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.

(1) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan dapat melakukan supervisi kepada Pengawas Pemilihan dibawahnya. (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan putusan penyelesaian sengketa Pemilihan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(1) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan wajib berkonsultasi kepada Pengawas Pemilihan diatasnya. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan putusan atas penyelesaian sengketa Pemilihan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal terjadi perubahan penyebutan nama Panwas Kabupaten/Kota, penyebutan nama Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini disesuaikan dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Pemilihan Umum.

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.

Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.

(1) SIPS dapat dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan. (2) Dalam hal SIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, permohonan penyelesaian sengketa diajukan secara langsung.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 920); dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1588), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis dan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 920) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1588) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Petunjuk teknis dan pelaksanaan dari Peraturan Badan ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

(1) Penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh pengawas Pemilihan dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas: a. laporan awal; b. laporan proses; c. laporan akhir; d. laporan tahunan; dan e. laporan akhir tahapan Pemilihan. (2) Laporan awal disampaikan pengawas Pemilihan ketika mendapatkan permohonan penyelesaian sengketa dengan cakupan materi: c. identitas pemohon; d. identitas termohon; e. tanggal pengajuan permohonan; dan f. obyek yang disengketakan. (3) Laporan perkembangan proses penyelesaian sengketa disampaikan setiap tahapan penyelesaian sengketa yang menguraikan aktifitas secara kronologis mencakup: a. identitas pemohon; b. identitas termohon; c. tanggal pengajuan permohonan; d. identitas pihak terkait; e. waktu dan tahapan yang diselesaikan; f. obyek yang disengketakan; g. waktu dan rencana tahapan selanjutnya dalam penyelesaian sengketa; dan h. hal lain yang dianggap penting. (4) Laporan akhir suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan ketika seluruh penyelesaian sengketa telah diselesaikan yang menerangkan proses penyelesaian

sengketa yang dilampiri semua

dokumen penyelesaian sengketa. (5) Laporan tahunan penyelesaian sengketa merupakan intisari dan perkembangan penyelesaian sengketa yang disampaikan sekali dalam setahun. (6) Laporan akhir dari seluruh tahapan pemilihan yang terkait dengan penyelesaian sengketa yang menghimpun intisari dan data penyelesaian sengketa dari awal hingga akhir tahapan pemilihan.

Ketentuan mengenai: a. formulir model PSP-1 - Permohonan Penyelesaian Sengketa; b. formulir model PSP-2 - Tanda Terima Berkas; c. formulir model PSP-3 - Pendaftaran Online Penyelesaian Sengketa; d. formulir model PSP-4 - Permohonan Online Penyelesaian Sengketa; e. formulir model PSP-5 - Berita Acara Registrasi Permohonan; f. formulir model PSP-6 - Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diregister; g. formulir model PSP-7 - Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima; h. formulir model PSP-8 - Jawaban Termohon; i. formulir model PSP-9 - Permohonan Pihak Terkait; j. formulir model PSP-10 - Pemberitahuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Tidak Dapat Diterima; k. formulir model PSP-11 - Berita Acara Registrasi Permohonan Pihak Terkait; l. formulir model PSP-12 - Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait; m. formulir model PSP-13 - Surat Undangan; n. formulir model PSP-14 - Berita Acara Keterangan Ahli Dibawah Sumpah;

o. formulir model PSP-15 - Berita Acara Keterangan Saksi Dibawah Sumpah; p. formulir model PSP-16 - Berita Acara Musyawarah; q. formulir model PSP-17 - Berita Acara Kesepakatan; r. formulir model PSP-18 - Putusan Gugur; s. formulir model PSP-19 - Putusan Terjadi Kesepakatan; t. formulir model PSP-20 - Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan; u. formulir model PSP-21 - Status Penyelesaian Sengketa Pemilihan; v. formulir model PSP-22 - Tanda Terima Salinan Putusan; dan w. formulir model PSP-23 - Putusan Acara Cepat, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA