Pasal 9

(1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.

(2) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan: a. permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan b. kebutuhan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (3) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan.