BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya

disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil

Kepala BPIP.

1. Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang

secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang

memiliki tugas untuk memberikan arahan dan

panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

1. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

1. Wakil Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertugas

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -3-

membantu Kepala dan bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

KEDUDUKAN

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPIP yang

merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden

Pembinaan Ideologi Pancasila.

(2) BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil

Kepala.

Bagian Kesatu Tugas

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam

merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila,

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan

berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan

standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi

berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi

yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah,

organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -4-

Bagian Kedua

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi:

• perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi

Pancasila;

• penyusunan garis-garis besar haluan ideologi

Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;

• penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan

program pembinaan ideologi Pancasila;

• koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian

pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;

• pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar

pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;

• pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara,

kementerian/lembaga, pemerintahan daerah,

organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi

Pancasila;

• pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;

• advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila

dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;

• penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan

Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan; dan

• perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan

atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -5-

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Susunan organisasi BPIP terdiri atas:

• Dewan Pengarah, yang terdiri atas:

1. Ketua; dan

2. Anggota.

• pelaksana, yang terdiri atas:

1. Kepala;

2. Wakil Kepala;

3. Sekretariat Utama;

4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;

5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan

Pengawasan Regulasi;

1. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;

2. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan

3. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Dewan Pengarah

(1) Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan

arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan

pembinaan ideologi Pancasila.

(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan hasil pembahasan dalam rapat Dewan

Pengarah.

(3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -6-

Dewan Pengarah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas unsur:

• tokoh kenegaraan;

• tokoh agama dan masyarakat; dan

• tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan

Pegawai Negeri Sipil dan akademisi.

Ketua Dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Dewan

Pengarah melalui mekanisme internal Dewan Pengarah.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengarah

dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Khusus.

(2) Staf Khusus Dewan Pengarah berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah.

(3) Ketentuan mengenai tugas Staf Khusus Dewan

Pengarah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Dalam hal tertentu, Ketua Dewan Pengarah dapat

membentuk satuan tugas khusus untuk membantu

mengefektifkan pelaksanaan tugas.

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Ketua Dewan

Pengarah dapat membentuk Dewan Pakar.

(2) Ketentuan mengenai tugas Dewan Pakar ditetapkan

oleh Ketua Dewan Pengarah.

(1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administratif

kepada Dewan Pengarah dibentuk Sekretariat Dewan

Pengarah yang merupakan bagian dari unit organisasi Sekretariat Utama.

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -7-

(2) Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan

Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab

kepada Sekretaris Utama.

Bagian Ketiga

Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung

jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

(1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya memerhatikan

arahan dari Ketua Dewan Pengarah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala dapat

membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan

Ketua Dewan Pengarah.

Bagian Keempat

Wakil Kepala

(1) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala

dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP.

(2) Ketentuan mengenai tugas Wakil Kepala diatur dengan

Peraturan BPIP.

Bagian Kelima

Sekretariat Utama

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -8-

(2) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan BPIP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;

• koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPIP;

• pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip, dan dokumentasi;

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan

negara dan layanan pengadaan barang/ jasa;

• pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima)

Biro.

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -9-

ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah

Subbagian sesuai kebutuhan.

Salah satu Biro pada Sekretariat Utama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menjadi Sekretariat

Dewan Pengarah yang mempunyai tugas membantu dan

memfasilitasi Dewan Pengarah dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga,

Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan

(1) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi,

Komunikasi, dan Jaringan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala

BPIP.

(2) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi,

Komunikasi, dan Jaringan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi,

Komunikasi, dan Jaringan mempunyai tugas

melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi

Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi,

Komunikasi, dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi

Pancasila dengan lembaga tinggi negara,

kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -10-

lainnya;

• pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
• pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat

dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;

• pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau

menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan

pengamalan Pancasila melalui media massa, media

sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;

• pengembangan komunikasi dengan media massa;

• peningkatan kerja sama dan hubungan dengan

lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan

pemerintahan daerah;

• pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam

rangka menggalang partisipasi komunitas; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(1) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi,

Komunikasi, dan Jaringan terdiri atas paling banyak 3

(tiga) Direktorat.

(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga)

Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi

dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

(1) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan

Regulasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -11-

(2) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan

Regulasi dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

mempunyai tugas melaksanakan internalisasi dan

institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi,

dan pengawasan regulasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan

Pengawasan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

• perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum,

advokasi, dan pengawasan regulasi;

• penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap

hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;

• pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara,

kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah

mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai- nilai dasar Pancasila;

• pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila

pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan

komponen masyarakat lainnya;

• penanganan penyelesaian dan penanggulangan

masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi

Pancasila; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(1) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan

Regulasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.

(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga)

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -12-

Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi

dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui

Kepala BPIP.

(2) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan

ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi

Pancasila;

• penyusunan garis-garis besar haluan ideologi

Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;

• pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;

• perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila;

• pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi

negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah,

organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -13-

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan

pembinaan ideologi Pancasila;

• penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi

masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan

pembinaan ideologi Pancasila; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) Direktorat.

(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga)

Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi

dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesembilan

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

(1) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan

melalui Kepala BPIP.

(2) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan

ideologi Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -14-

• penyusunan rencana dan program pendidikan dan

pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;

• penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan

pembinaan ideologi Pancasila;

• penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan

pembinaan ideologi Pancasila;

• penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan

ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat

lainnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(1) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) Direktorat.

(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga)

Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi

dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesepuluh

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

(1) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan

melalui Kepala BPIP.

(2) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin

oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai

tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan

evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -15-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

mempunyai fungsi:

• pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi

Pancasila;

• pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi

kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;

• pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila

dalam kebijakan, regulasi, dan praktik

penyelenggaraan negara;

• pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar

pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(1) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) Direktorat.

(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga)

Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi

dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesebelas

Pusat

(1) Pusat dapat dibentuk sebagai unsur pendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 2 (dua) Bidang, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -16-

(4) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Bagian Keduabelas

Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional dapat ditetapkan di lingkungan BPIP

sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Kelompok Ahli

(1) Kelompok ahli dapat diangkat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tugas dan pengangkatan

kelompok ahli diatur dengan Peraturan BPIP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja BPIP diatur dengan Peraturan BPIP setelah mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

(1) Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala

dan/atau Wakil Kepala setelah mendapat persetujuan

Ketua Dewan Pengarah.

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -17-

(3) Pengangkatan Sekretaris Utama dan Deputi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses seleksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Staf Khusus Dewan Pengarah diangkat dan

diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengarah.

(1) Masa tugas Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil

Kepala berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)

periode berikutnya.

(2) Untuk pertama kali, Dewan Pengarah dan Kepala yang

telah diangkat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden

Pembinaan Ideologi Pancasila tetap melanjutkan tugasnya sampai dengan terhitung 5 (lima) tahun

sejak pengangkatan.

Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf

Khusus Dewan Pengarah dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai di

lingkungan BPIP diberhentikan dari jabatan organiknya

tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

(1) Pegawai negeri sipil yang berhenti atau telah berakhir

masa baktinya sebagai pegawai di lingkungan BPIP,

diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai di

lingkungan BPIP diberhentikan dengan hormat sebagai

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -18-

pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia

pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala

Subdirektorat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan

Kepala Seksi di lingkungan BPIP diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Utama setelah mendapat

persetujuan dari Ketua Dewan Pengarah dan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sekretaris Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi

madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(2) Kepala Biro, Direktur, dan Kepala Pusat merupakan

jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan

struktural eselon II.a.

(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala

Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan

struktural eselon III.a.

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan

jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Dewan Pengarah diberikan hak keuangan dan fasilitas

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya

setingkat menteri.

(3) Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas

lainnya setingkat wakil menteri.

(4) Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya

setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -19-

eselon I.a.

(5) Staf Khusus Dewan Pengarah diberikan hak keuangan

dan fasilitas lainnya setingkat jabatan pimpinan tinggi

madya atau jabatan eselon I.b.

Dewan Pakar dan kelompok ahli diberikan hak keuangan

dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan

fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP

diatur dengan Peraturan Presiden.

TATA KERJA

(1) Setiap usulan rekomendasi kebijakan wajib terlebih

dahulu dibahas bersama Dewan Pengarah.

(2) Setiap rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang disampaikan kepada Presiden wajib

mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Kepala dan/atau Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan

tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah

paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) Wakil Kepala dalam melaksanakan tugasnya

memperhatikan arahan Ketua Dewan Pengarah.

(2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaporkan kepada Kepala.

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -20-

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah.

(1) Sekretaris Utama dan Deputi dapat diberikan tugas

lain sesuai arahan Ketua Dewan Pengarah melalui

Kepala.

(2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaporkan kepada Kepala.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah.

(1) Pelaksana dapat melibatkan kementerian/lembaga,

pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan

komponen masyarakat lainnya dalam rapat pembahasan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

(2) Selain melibatkan kementerian/lembaga,

pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pelaksana melakukan kordinasi dengan

lembaga tinggi negara untuk kegiatan pembinaan ideologi Pancasila.

Kepala dan/atau Wakil Kepala mewakili BPIP untuk

mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh lembaga tinggi

negara.

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas

dan fungsi BPIP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran BPIP.

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -21-

(1) Dewan Pengarah dan Kepala yang sedang menjabat

tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya

masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2) Deputi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi

Pancasila yang diangkat berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja

Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tetap

melaksanakan tugas sampai dengan diangkat Deputi

baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(3) Sekretariat Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi

Pancasila yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja

Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tetap

melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya Sekretariat Utama berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini,

pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan aset serta

dokumen pada Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dialihkan kepada BPIP sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan

melibatkan unsur dari Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat

Kabinet.

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

www.peraturan.go.id

2018, No.17 -22-

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden

Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id