PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA MELALUI

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang selanjutnya disebut Bendera Pusaka adalah bendera negara yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta yang disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.
2. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang untuk melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka.
3. Purnapaskibraka adalah Paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
5. Sadan adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

Pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui program pasukan pengibar bendera pusaka dilakukan terhadap:

• Paskibraka; dan
• Purnapaskibraka.

BAB II ...

SK No 048388 A

PRESIDEN

BAB ll

(1) Pembinaan ideologi Pancasila pada pembentukan

Paskibraka dilaksanakan melalui tahapan:

• rekrutmen dan seleksi;
• pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
• pengukuhan.

(2) Pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Sadan berkoordinasi dengan Kementerian.

(3) Pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud

pad a ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(4) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Sadan.

Pasal4

(1) Pembinaan ideologi Pancasila dalam rekrutrnen dan

seleksi menggunakan materi tes rekrutmen dan seleksi.

(2) Materi tes sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

mencakup:

• pengetahuan tentang Pancasila;
• pengetahuan wawasan kebangsaan;
• pengetahuan umum;
• psikotes;
• kesenian; dan
• wawancara.

Pasal5 (I) Pembinaan ideologi Pancasila dalam pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui internalisasi nilai Pancasila.

(2) Internalisasi ...

SK No 0483 79 A

PRESIDEN

(2) Internalisasi nilai Pancasila sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• perencanaan dan penyusunan kurikulum;
• penyediaan tenaga pengajar; dan
• pelaksanaan.

Pembinaan ideologi Pancasila pada saat pengukuhan sebagai Paskibraka dilaksanakan melalui pengucapan janji atau ikrar setia kepada Pancasila.

Bagian Kesatu Umum

(1) Purnapaskibraka ditetapkan sebagai duta Pancasila.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Sadan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan

dan peran Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila diatur dengan Peraturan Sadan.

Bagian Kedua Pembinaan Lanjutan

Terhadap Purnapaskibraka dilakukan pembinaan lanjutan.

( 1) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan

pembinaan ideologi Pancasila yang berjenjang dan berkelanjutan.

(2) Pembinaan . . .

SK No 0483 80 A

PRESIDEN

(2) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Badan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan

pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Badan.

Bagian Ketiga Organisasi

(1) Purnapaskibraka duta Pancasila sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 diwadahi dalam organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.

(2) Organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan.

( 1) Susunan organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

• pem bina; dan
• pelaksana.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja,

tugas, dan fungsi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia diatur dengan Peraturan Sadan.

( 1) Badan melakukan pembinaan terhadap organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

meliputi:

• pelibatan dalam kegiatan penelitian;
• pendidikan dan pelatihan;
• seminar; dan/ atau
• kegiatan lain.

BAB IV ...

SK No 048381 A

PRESIDEN

PENDANAAN

(1) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyediakan

pendanaan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
• sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b digunakan untuk pembinaan ideologi

Pancasila Paskibraka di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BABV

Organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai pasukan pengibar bendera pusaka masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

SK No 048387 A

PRESJDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2021

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ĜĝĞğg Perundang-undangan Ġm!lġMw· istraĢi Hukum,

SK No 048393 A