Pasal 59

(1) Pelaksana dapat melibatkan kementerian/lembaga,

pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan

komponen masyarakat lainnya dalam rapat pembahasan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

(2) Selain melibatkan kementerian/lembaga,

pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pelaksana melakukan kordinasi dengan

lembaga tinggi negara untuk kegiatan pembinaan ideologi Pancasila.